PERNYATAAN SIKAP AIPSSA 2019 AIPSSA (Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia) sangat prihatin atas berbagai persoalan kebangsaan yang membelit bangsa kita belakangan ini, seperti kisruh Papua 2019 dan kontroversi Revisi UU KPK yang dapat melemahkan independensi KPK.

Persoalan-persoalan tersebut telah memunculkan gelombang perlawanan mahasiswa dan masyarakat sipil di tanah air. Secara khusus, sebagian mahasiswa dan warga asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat telah melakukan aksi demonstrasi menolak perlakuan rasisme, yang dinodai dengan aksi pembakaran, penjarahan dan pembunuhan di kota Manokwari, kota Jayapura dan Wamena.

Sebagai satu akibat, pelbagai aksi tersebut telah menelan korban jiwa dari pihak mahasiswa, warga sipil dan aparat keamanan, dan juga kehancuran harta benda yang luar biasa.

AIPSSA berpandangan jika problem kebangsaan tersebut tidak disikapi dan diselesaikan secara komprehensif, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat mengarah pada kemungkinan munculnya konflik horizontal antar warga, disintegrasi sosial, yang pada akhirnya mengancam keutuhan NKRI. Karenanya, untuk menyahuti problem kebangsaan tersebut, kami merekomendasikan tujuh poin:

1. Kami mendukung Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu KPK untuk mengakhiri kegaduhan politik yang berlarut-larut dan mencari jalan tengah terwujudnya revisi UU KPK dalam memberantas korupsi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak manapun.

2. Kami menyesalkan DPR RI Priode 2014-2019 yang berupaya mengesahkan empat RUU (RUU KUHP, UU Lembaga Pemasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba) secara tergesa-gesa di akhir periode keangotaan mereka sehingga menimbulkan kegaduhan politik. Karenanya, kami mendorong pembahasan RUU yang dimaksud di atas dilakukan oleh DPR RI Priode 2019-2024 sesuai prosedur legislasi yang berlaku.

3. Kami mendesak pemerintah dan aparat pengayom hukum bertindak sesuai koridor hukum dan lebih mengedepankan pendekatan dialog dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari pihak demonstran dan pihak keamanan di tanah air. Juga, kami berduka cita atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda akibat demosntrasi anarkis yang terjadi.

4. Kami mengutuk aksi kekerasan dan tindak perusakan terhadap fasilitas publik dan tempat usaha warga yang dilakukan oleh siapapun dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di tanah air. Juga mendukung penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku kekacauan, perusakan dan pembunuhan terhadap warga masyarakat dalam kisruh Papua 2019, termasuk menghukum oknum aparat penegak hukum yang melanggar aturan dalam penanganan aksi demonstrasi.

5. Kami mendorong pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan dialog perdamaian dan menghindari pendekatan keamanan dalam penyelesaian Papua. Juga, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia diPapua.

6. Kami mendesak pemerintah Indonesia mewujudkan rasa aman bagi semua anak bangsa agar dapat kembali hidup normal, bisa beraktivitas kembali dan hidup dalam kedamaian dan penghormatan satu sama lain di Indonesia, khususnya di Papua.

Penulis: Pekerja perdamaian, founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia. (Foto Pribadi)

7. Kami mendorong pemerintah mewujudkan rekonsiliasi damai antar semua pihak yang berkepentingan, perlindungan hak minoritas dan pelestarian lingkungan di tanah air, termasuk di Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan guna menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan kebangsaan yang sedang kita hadapi bersama.

Perth, 30 September 2019
Ridwan al-Makassary Presiden AIPSSA 2019