Ketika Demonstrasi Dibajak : Kebebasan Menyatakan Pendapat Dibenarkan UU 1945 Pasal 28

0
1188

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Kebebasan menyatakan pendapat adalah salah satu ensensi dari demokrasi. Bahkan, kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Dan, di negeri ini, Indonesia, hak asasi itu dijamin dalam UUD 1945. Bahkan, kebebasan tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, PBB.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu, dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Apa yang dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 tersebut menjadi landasan disusunnya UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam UU itu dinyatakan, “Setiap warga Negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Apa yang dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 tersebut selaras dengan isi Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Sebelum Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia lahir, sudah ada Magna Charta, disusul Bill of Rights, Declaration Des Droit De L’home et du Citoyen, Declaration of Independent dan baru kemudian Declaration Universal of Human Right (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia).

Dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Sampai di sini, landasan hukum bagi pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di negeri ini, sangat kuat. Konsekuensinya adalah setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi, Indonesia adalah negara yang menjunjung nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.

Itulah sebabnya, antara lain, di negeri ini tumbuh dan berkembang berbagai media massa, baik media arus utama maupun elektronik. Kebebasan mengemukakan pendapat, berekspresi tidak hanya diungkapkan lewat media yang sudah “baku” melainkan lewat media lainnya. Bahkan, dalam bentuk demonstrasi, yang sejak beberapa tahun ini—setelah Reformasi 1998—menjadi seperti minum obat saja, yang harus dilakukan setiap kali merasa keinginannya tak dipenuhi atau untuk memaksakan kehendak.

Kita menyaksikan dan merasakan bahwa yang terjadi sekarang ini bukan hanya kecenderungan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kebebasan itu, melainkan menggunakan kebebasan itu secara bablasan, “kebablasan.”

Artinya, kebebasan yang dijamin oleh undang-undang itu tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan peraturan hukum yang ada. Banyak yang lupa atau malahan melupakan bahwa dalam menggunakan kebebasannya itu tetap ada koridor atau batasan hukumnya.

Pasal 28 J UUD 1945 secara tegas dan jelas menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan kata lain, pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat itu atau hak menyampaikan pendapat itu tidak boleh melanggar hak-hak orang lain juga. Oleh karena, pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang porsinya sama.

Misalnya kita mengajukan sesuatu usulan yang menurut kita baik, tetapi usulan tersebut belum tentu bisa diterima oleh orang lain karena menurut orang lain hal tersebut akan merugikannya. Maka kita pun harus memiliki toleransi tinggi untuk menerima pendapat orang lain yang merupakan haknya. Dengan kata lain, kita tidak bisa atau bahkan tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri.

Bisa dikatakan bahwa dalam menggunakan hak kebebasan menyatakan pendapat itu, siapa pun haruslah memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat yang dikemukakan, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut haruslah dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Apakah yang terjadi sekarang ini—terutama cara menyampaikan pendapat lewat demonstrasi—masih berada dalam koridor yang diatur oleh undang-undang? Apakah juga sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia? Apakah sejalan dengan yang diatur dalam UU Nomor .9 Tahun 1998?

Demonstrasi dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Artinya, ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, maka demonstrasi dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai di mata masyarakat. Sampai pada titik ini, demonstrasi diterjemahkan sebagai sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide dalam bentuk pengarahan massa.

Akan tetapi, manakala demonstrasi mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dan menerjang sesuka hati hak asasi orang lain yang tidak ikut dan terlibat dalam demonstrasi, maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela ataupun negatif.

Hal itu berarti bahwa dalam berdemonstrasi selalu harus mempertimbangkan asas keseimbangan. Yakni, keseimbangan antara hak (hak menyampaikan pendapat dan berekspresi) dan kewajiban. Yakni, kewajiban untuk tetap menghormati hak-hak orang lain, menjaga ketertiban, dan tetap berjalan pada koridor hukum yang sudah ditetapkan.

Akan tetapi, harus diakui, bahwa belakangan ini asas tersebut sudah ditinggalkan. Pemaksaan kehendak, lebih menonjol. Tidak ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Akibatnya adalah demonstrasi, ekspresi demokrasi itu telah menjadi aksi radikal jalanan, yang jauh dari nilai-nilai kepantasan sebagai bangsa yang berbudaya.

Hal itu terjadi karena demonstrasi telah digunakan sebagai kendaraan oleh kelompok-kelompok kepentingan, oleh mereka yang ingin memaksakan kehendaknya, oleh mereka yang masih belum bisa menerima kenyataan dari hasil pemilu lalu, oleh mereka yang mempunyai agenda tersendiri bagi masa depan negeri ini, oleh mereka yang merasa kepentingan baik politik maupun bisnisnya terganggu, dan juga oleh mereka yang sedang berusaha menyodorkan “bargaining” politik.

Sungguh sangat memrihatinkan, ekspresi demokrasi itu telah dibajak menjadi pemaksaan kehendak oleh para petualang-petualang politik, bahkan dengan mengerahkan anak-anak di bawah umur, anak-anak sekolah, anak-anak kampung, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sebenarnya tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Ambisi politik, harus dikatakan, telah membutakan mata dan hati para petualang politik untuk memuaskan ambisinya.

Tentu pertanyaannya adalah bila tindakan semacam itu terus berlarut-larut dan dibiarkan, akan dibawa ke mana negeri ini? Kiranya, ini saatnya, membersihkan siapa pun yang berusaha membelokkan negeri ini dari jalan demokrasinya, bahkan ingin meninggalkan NKRI yang ber-Pancasila, ber-UUD 1945, dan yang berbhinneka tunggal ika.

Kita semua harus waspada, jangan sampai demonstrasi para mahasiswa sebagai tulang punggung generasi mendatang, dibajak untuk kepentingaan mereka yang belum dewasa dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, dan yang memiliki agenda tersembunyi—walaupun kelihatan—terhadap masa depan negeri ini. ( https://jokowidodo.app/post/detail/demonstrasi-dan-kebebasan-menyatakan-pendapat )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here