SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) melakukan rapat evaluasi baik terhadap Dana dana desa (ADD), Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Prospek Tahun 2017-2018, guna mempercepat proses penyaluran tahap II (kedua), baik Dana Desa, ADK dan Prospek bersama aparat kampung.

Danau Sentani (Foto Irma Sokoy)

Pada semester kedua, ada 92 kampung yang belum menyalurkan tahap kedua. Kalau realisasi proses penyaluran tahap kedua hampir semua kampung sudah lakukan.

Menurut Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, evaluasi dilakukan karena masih banyak kampung yang belum lakukan penyaluran tahap dua (II).

“Kalau untuk dana ADK kurang lebih ada 6 kampung belum tersalurkan, sebagian besar sudah disalurkan untuk dana desa tahap pertama dan hampir semua sudah. Kalau tahap kedua sudah 47 kampung telah tersalurkan, dan sisanya yang belum itu yang kami undang dalam rapat evaluasi tersebut,” terangnya, kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/9/2019).

Dirinya menjelaskan, dari hasil evaluasi telah diketahui penyebab belum terealisasinya penyaluran tahap kedua. Hal itu disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) aparat kampung dalam mengoperasikan aplikasi yang berbasis online, saat hendak lakukan laporan pertanggung jawaban.

Meski begitu, dirinya tidak khawatir. Sebab, sebagian besar SPJ pertanggung jawaban tahap pertama telah ada, tinggal melengkapi bukti kwitansi pembayaran saja.

“Ada yang belum bayar pajak. Jadi yang kurang itu bukti-bukti pembayaran pajak saja. Kalau sudah dilengkapi pasti sudah bisa disalurkan tahap kedua,” jelasnya.

Dinas PMPK tidak akan lakukan proses pelemahan, tetapi tetap komitmen lakukan arahan kepada aparat kampung, untuk taat terhadap peraturan yang ada. Baik itu, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati Jayapura.

“Berlaku untuk dana kampung, dana desa dan prospek, kita mendidik kampung lebih baik ada sisa dana dari pada disalah gunakan dananya. Itu sudah komitmen kami,”paparnya.

Elisa Yarusabra, menambahkan Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran aparat kampung dalam membangun kampung , bahwa dana dimaksud adalah milik rakyat yang digunakan untuk kepentingan rakyat dan digunakan untuk pembangunan kampung.

“Karena itu sebagai kepala dinas ambil langkah lakukan rakor dan evaluasi dan saya kasih batasan waktu sampai hari Jumat semua selesai, jadi selama tiga hari kami akan monitoring meja Disini,”pungkasnya. (Irf)