Oleh Marinus Yaung. (Akademisi Universitas Cenderawasih – Papua)

Pengamat dan Pakar Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM Fisip Universitas Cenderasih (uncen) Papua, Marinus Yaung. (Foto Richard Mayor)

Tanah Papua ibarat tanah Palestinanya Indonesia. Tiada hari tanpa konflik sosial. Konfliknya tidak jauh – jauh dari isu rebutan kekuasaan dan kewenangan oleh para elit. Sekarang ini muncul isu Referendum dan isu pemekaran Daerah Otonomi Baru ( DOB ). Para aktor yang terlibat dalam isu Referendum adalah kelompok aktivis politik dan kemanusian serta kelompok separatis Papua. Sedangkan aktor – aktor yang mendorong DOB baru adalah para kepala daerah dan elit politik. Semuanya punya tujuan satu : Kekuasaan.

Untuk merebut kursi kekuasaan, perspektif Harold Laswell, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana tetap menjadi perspektif utama. Profesor Laswell lupa untuk menambah satu kata terakhir ” untuk siapa ” karena kekuasaan untuk siapa selalu menjadi alasan perdebatan dan keributan diantara para elit dan masyarakatnya sendiri. Seperti situasi perdebat di Papua tentang pembentukan DOB Provinsi Tabi diantara para elit dan masyarakat Papua tentang DOB baru dibentuk untuk siapa. Pertanyaanya apa alasan Laswell tidak memasukan kata ” untuk siapa ” dlm proses merebut kekuasaan ?.

Karena dari penelitiannya tentang perilaku elit di banyak negara, para elit hanya tauh ” to get the power ” dan sama sekali tdk memahami ” to use the power ” dengan benar. Karena itu Laswell tdk berani memasukan kekuasaan politik untuk siapa dlm thesisnya ttg kekuasaan karena realitanya tdk sesuai dengan teorinya.

Laswell juga mengingatkan para konstituen atau publik pemilik hak konstitusi bahwa kapan pertama kali seorang politisi atau elit itu berbohong. Perhatikan kata pertama yang keluar dari mulutnya, itulah awal seluruh retorika kebohongannya dlm menjalankan kekuasaan politik. Bahkan lebih ekstrim Laswell mengatakan bahwa mereka bisa merebutkan dan memimpin di kursi kekuasaan adalah mereka yang sudah juara dalam berbohong kepada rakyatnya.

Terlepas dari thesis laswell tentang benar atau tidaknya proses politik kekuasaan, sorotan terhadap isu pembentukan DOB Provinsi Tabi yg semakin menguat itu karena siapa dapat apa ( para elit politik Tabi ), kapan waktunya ( momen sikon politik Papua saat ini ), dan bagaimana ( jalan tol menuju istana telah terbangun ), sudah kelihatan dan sudah terbangun. Sulit untuk menghentikan pembentukan Provinsi Tabi karena ” tangan kekuasaan Jakarta ” yang mengendalikan dan memonitoring langsung prosesnya. Tujuanya Jakarta terlibat langsung demi untuk menjamin kepentingan nasional ” Papua Masa Depan Indonesia “.

Bagaimana dengan isu Referendum politik di Papua ?. Isu Politik Referendum adalah isu internasional yang diperankan oleh negara besar dan dominan dlm panggung politik internasional. Memang dalan pandangan Realisme politik, hubungan internasional diatur dan dikendalikan oleh negara – negara ” big country ” , tidak dilakukan oleh negara – negara ” smaller country “. Setelah isu politik Referendum berhasil menumbang para diktator Timur – Tengah seperti Mohhamad Kadaffy, Sadam Husein,dll yang kebijakan politiknya telah byk menggangu kepentingan ekonomi negara besar, isu ini karena terlihat berhasil menjaga kepentingan ekonomi negara besar, maka isu politik referendum didesign menjadi ” Pisau yg tajam ” di tangan negara – negara besar untuk mengancam negara lain yang menghambat atau mengganggu kepentingan mereka sekarang.

Indonesia adalah negara berikut yang akan dijadikan batu pijikan internasionalisasi isu politik referendum. Bagi negara besar, timbulkanya kegaduhan politik dan ketidakstabilan politik dan keamanan adalah bisnis yang menggiurkan dlm panggung politik internasional. Indonesia harus dibuat tidak stabil politik dan keamanannya agar national interest negara besar bersama sekutu dagangnya, bisa terselamatkan kembali.

Presiden Jokowi dalam 5 tahun kepemimpinannya, telah byk mengambil kebijakan strategis yg menimbulkan ketidaksenangan byk negara besar. Di era Presiden Jokowi, Indonesia telah menjadi negara ancaman yang serius terhadap kepentingan nasional negerinya Donald Trump, selain Thiongkok atau China. Presiden Jokowi telah mengambil saham mayoritas Freeport 51 persen pada akhir Desember 2018.

Tindakan Jokowi di mata para elit politik di Kongres AS, adalah suatu tindakan tdk beretika dan tdk tauh berterimah krn dengan berani sekali Jokowi ” merebut makanan hotdog dari mulut Trump “. Tidak ada orang yang bisa terimah makanan di mulutnya direbut oleh orang yang perna ditolongnya di masa sulit. Seperti itulah ” panasnya ” hubungan luar negeri Indonesia dengan Amerika Serikat saat ini. Melalui politik referendum, diharapkan Papua terjadi ketidakstabilan politik dan keamanan sehingga muncul krisis kemanusian yang sama seperti kondisi Timur – Tengah saat ini, yang bisa membuka pintu bagi intervensi Amerika Serikat di dalam konflik Papua untuk melindungi dan menjaga isi perut bumi Papua yang menjadi kepentingan nasional utamanya.

Amerika Serikat tidak mau Indonesia menjadi negara besar dan negara produsen utama dalam pasar pardangan dunia. Bagi Amerika Serikat, cukup China saja yang menjadi kompetitor global perdangan dunia saat ini, jangan lagi muncul Indonesia.

Amerika dengan China yg saat ini lagi perang saja, negeri Paman Sam sudah babak belur di ajar China, jangan lagi tambah Indonesia, raksasa ekonomi dunia ini bisa tumbang dlm sekejab ekonominya. Dengan memain kartu truf politik referendum, agar ketidakstabilan politik dan keamanan yg adalah bisnis bagi Amerika, bisa terjadi di Papua, Amerika Serikat akan punya peluang untuk mengontrol kembali eksplorasi under ground isi perut bumi tanah Amungsa. Politik referendum sangat kental sekali dengan pertarungan dlm perebutan sumber – sumber daya alam dan pengendalihan kekuasaan politik. Bahasa politik referendum untuk melindungi kemanusian, adalah bahasa kamuflase dan retorika semata. Berpolitik sejatinya utk merebut kekuasaan dan memiliki akses ke sumber – sumber kekuasaan lain. Berpolitik tidak untuk melindungi kemanusian atau harkat dan martabat manusia. Jangan tertipu dgn politik referendum ala negara super power. Terimakasih.

(Tulisan ini disadur dari facebook Marinus Yaung, yang tulis menyikapi masalah Papua yang saat ini terus menjadi pembicaraan, sehingga membutuhkan sebuah solusi bagi penyelesaian persoalan yang terjadi, Selasa Malam, 17 September 2019)