PROVINSI KONSERVASI, RUANG BAGI MASYARAKAT ADAT?

Oleh : Simon Tabuni  ( (Staf Peneliti Muda di CELD | PUSBADAYA | UNIPA | tabuni_simon@yahoo.com)

 

Pendahuluan

Dipercayai kehadiran investasi dan pembangunan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah dan masyarakat karena investasi modal dan tersedianya lapangan pekerjaan. Upaya konservasi dalam bentuk Taman Nasional juga memberikan perlindungan terhadap praktek-praktek eksplorasi merusak lingkungan oleh berbagai pihak. Namun, apakah ilustrasi tersebut sesuai realita yang terjadi di lapangan?

Di berbagai belahan Papua luas ruang-ruang cultural-ecology-spiritual masyarakat adat sedang terus-menerus tergerus. Ngurah Suryawan (2018) dalam bukunya ‘Ruang Hidup yang Redup’ berhasil memotret fenomena tergerusnya ruang hidup suku bangsa Marori dan Kanum di Selatan Papua. Hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap sosial-ekonomi, budaya dan spiritual.

Sangat miris, ruang-ruang hidup seperti dusun sagu, tempat berburu dan tempat sakral perlahan-lahan lepas dari gengaman diakibatkan oleh invansi kapitalisme dalam bentuk perusahan; pembangunan dalam wujud jalan dan transmigrasi; dan konservasi dalam bentuk Taman Nasional. Masyarakat semakin dibatasi dan dipisahkan dari ruang-ruang hidup sehingga tali relasi antar manusia dan lingkungan putus. Kejadian yang dialami oleh masyarakat adat Marori dan Kanum merupakan gambaran tragis akan apa yang sedang terjadi di atas Tanah Papua.

Ternyata ada harga yang harus dibayar. Ketika kita berani menerima sesuatu, maka harus berani melepaskan yang lain. Namun, peristiwa tersebut dapat dihindari dengan komitmen besar yang dituangkan dalam regulasi dimana secara inplisit memberikan perlindungan dan ruang bagi ekspresi budaya demi keberlangsungan manusia, budaya dan lingkungan. Komitmen dimaksud adalah komitmen pemerintah provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi.

Cikal Bakal Provinsi Konservasi

Sedikit flashback cikal bakal provinsi konservasi. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan asset sumber daya alam melimpah baik di daratan maupun lautan. Terdapat hamparan 8,7 juta hektar hutan yang mana merupakan rumah bagi 657 spesies burung, 191 mamalia darat, 130 jenis katak, dan 151 jenis ikan air tawar. Papua Barat juga merupakan pusat keanekaragaman laut, terdapat 1720 jenis ikan karang dan 600 spesies karang keras yang mana merupakan 75% dari total karang dunia (menurut beberapa Lembaga Penelitian).

Selain kekayaan sumber daya alam, provinsi Papua Barat juga tergolong masyarakat multiculture yang terdiri atas berbagai etnis. Terdapat 12 suku besar dan sub-sub suku yang terbagi ke dalam tiga wilayah adat; Saireri, Bomberai, dan Doberai. Uniknya 12 suku tersebut menempati berbagai landscape dari pergunungan, kepulauan, pantai, kali, rawa, bakau, hingga danau-danau kecil dan secara arif memanfaatkan sumber daya alam berlimpah tersebut guna menunjang keberlangsungan hidup mereka.

Keanekaragaman hayati, landscape, dan suku bangsa serta pemamfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan faktor yang mendorong dideklarasikannya Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi pada tanggal 19 Oktober 2015. Deklarasi tersebut mengangkat semangat pembangunan di Papua Barat berasaskan keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, serta pengelolahan SDA akan mewujudkan keberlangsungan hidup masyarakat, terhadap perlindungan spesies dan ekosistem. Meskipun tidak secara inplisit dicantumkan ‘Perlindungan terhadap budaya’, namun dengan melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan isinya berarti secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap budaya dan prakteknya.

Ruang bagi Masyarakat Adat

Dari kacamata budaya, saya melihat deklarasi tersebut sebagai bentuk upaya menciptakan ruang bagi masyarakat adat melalui mekanisme perlindungan ‘ruang’/wilayah dan ruang bagi ekspresi budaya. Steward (1955) mengemukakan bahwa masyarakat, budaya dan lingkungan merupakan suatu kesatuan integral karena budaya merupakan produk dari interaksi antara manusia dan lingkungan.

Ketika satu dari tiga komponen tersebut rusak maka berdampak pada komponen lainnya. Oleh sebab itu, menciptakan ruang menandakan terwujudnya upaya melindungi dan mempertahankan ruang-ruang hidup bagi praktek-praktek budaya. Menciptakan ruang juga berarti memberikan ruang ekspresi untuk rupa-rupa kebudayaan. Dengan begitu masyarakat adat di Papua akan berperan penting/menjadi actor dalam hal pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan Ruang…

Perlindungan ruang/wilayah sangat vital agar kepiluan yang dirasakan masyarakat adat Kanum dan Marori tidak terulang. Beberapa hal dapat dilakukan, salah satunya adalah (bottom-up approach) pemetaan partisipatif ruang-ruang hidup. Kelemahan masyarakat adat di Papua adalah belum adanya landasan hukum atas hak-hak ulayat tanah ‘ruang’ hidup akibatnya mereka rentan terhadap serangan kehancuran atas tanah adat. Oleh sebab itu, menciptakan peta dasar yang berstandar kemudian menjadikannya sebagai peraturan kampung/desa berarti memberikan landasan hukum yang kokoh atas ruang-ruang hidup. Pembangunan dalam balutan apapun harus patuh terhadap peraturan kampung tersebut. Kenapa penting untuk melakukan perlindungan ‘ruang’?

Saya menyaksikan betapa vital ruang-ruang hidup dalam menopang kehidupan masyarakat dan memberikan konektivitas dengan waktu lampau, ketika terlibat dalam projek pemetaan partisipatif. Ruang-ruang hidup meliputi tempat sacral, kampung awal, mata air, berburu/mancing dan meramu, dusun sagu, tumbuhan obat, dan lain sebagainya. Kaitan dengan diversity, tumbuhan dan hewan lebih kaya ditemukan dalam tempat sacral dari pada area terlindungi seperti Taman Nasional (Richard Schuster on UBC news).

Hal ini menunjukan bahwa konsep dan sistem konservasi sebenarnya sudah mengakar dalam masyarakat adat. Uraian di atas menunjukan vitalnya ruang-ruang hidup untuk masyarakat adat sehingga harus tercipta upaya perlindungan dalam bentuk peta komprehensif, melewati mekanisme-mekanisme khusus lalu dibakukan ke dalam peraturan kampung.

Ekspresi Budaya…

Selain perlindungan ruang, deklarasi provinsi konservasi juga menciptakan ruang bagi masyarakat adat untuk mengekspresikan budaya. Banyak cara dalam mengekspresikan budaya selain melalui seni, budaya juga sejatinya dapat diekspresikan dalam bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kontribusi dimaksud adalah berupa konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan tradisional ekologi TEK. Selama ini framework pembangunan berkelanjutan yang digunakan oleh pemerintah di Papua cenderung berasal dari luar dan tidak melibatkan konsep-konsep berkelanjutan yang telah mengakar dalam kebudayaan masyarakat adat Papua. Akibatnya, masyarakat adat cenderung tidak dilibatkan sebagai bagian dalam stakeholder. Pemakaian framework pembangunan berkelanjutan yang berdiri pada fondasi tradisional harus didorong sepenuhnya.

 

TEK adalah akumulasi pengetahuan, kebiasaan, dan kepercayaan yang berevolusi dari proses adaptasi manusia terhadap lingkungan di mana mereka hidup, dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui transmisi budaya. Kontribusi TEK dalam pembanguan berkelanjutan adalah manajemen sumber daya laut dan darat, manajemen ekosistem, konservasi biologi, dan restorasi ekologi. TEK cenderung diaplikasikan secara lokal karena bersifat lokal-specific dan lebih efektif digunakan untuk mendukung perlindungan, pembangunan, atau pemamfaatan SDA unggulan.

Studi Kasus…

Kita dapat mempelajari bagaimana pengakuan dan promosi konsep TEK dalam bentuk produk regulasi mendorong pembangunan berkelanjutan dari studi kasus berikut ini. Pengelolahan lahan ‘land management’ secara berkelanjutan berdasarkan pengetahuan tradisional ekologi oleh masyarakat Karen di Thailand mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan, adat-budaya dan kepercayaan (Andrea Lyall di Terralingua Megazine, 2018).

Bagi masyarakat dalam komunitas Karen, TEK terkait dengan Rotational Farming merupakan praktek bertani yang merefleksikan sistem pengetahuan kolektif, terakumulatif, kaya akan nilai budaya-spiritual, dan kearifan masyarakat pada lingkungan sekitar, khususnya pada jenis tumbuhan, hewan liar maupun peliharaan.

Praktek pengetahuan tersebut tidak hanya melindungi cara hidup namun juga hutan di mana mereka bergantung hidup. Namun, praktek bertani tersebut dianggap illegal oleh pemerintah Thailand di era 80an karena melibatkan pembersihan dan pembakaran lahan. Praktek ini dipandang sangat primitive dan merusak lingkungan.

Secara ilmu modern, yang selalu menjadi pedoman dalam pembuatan keputusan, pemerintah Thailand membagi landscape menjadi hutan dan pertanian tetap lalu mengilegalkan segala aktifitas praktek tradisional yang tidak mengedepankan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Padahal mereka keliru nyatanya praktek TEK melalui rotational farming sangat mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Praktek kebun dimaksud adalah praktek bertani berpindah-pindah ‘rotational farming’. Dalam prakteknya, masyarakat membersihkan lahan, membakar, menanami lalu memanen untuk diolah dan sebagian dipasarkan. Proses ini memakan waktu setahun lamanya. Seusai proses tersebut dilakukan, lahan dibiarkan meregenerasi selama kurang lebih tujuh tahun lamanya.

Dalam proses regenerasi rumput dan bekas tanaman kemudian bertumbuh bersamaan, dimana pada akhirnya menjadi bahan pangan dan rumah bagi hewan liar. Sebagian tumbuhan yang digunakan dalam medical tradisional juga bertumbuh dalam kurun waktu tersebut dan digunakan oleh masyarakat. Setelah tujuh tahun proses penanaman kembali dilakukan pada tempat yang sama. Penanaman diawali dengan tradisi memohon ijin dan penyertaan dari sang pencipta bagi kesuburan tanaman.

Banyak hal dapat dipetik dari studi kasus singkat di atas. Praktek tersebut tidak hanya memberikan manfaat keberlangsungan dalam pengelolahan dan pemamfaatan SDA, namun juga memberikan proteksi terhadap lingkungan/keanekaragaman hayati, kepercayaan tradisional dan juga praktek budaya. Awalnya pemerintah Thailand melarang praktek bertani berpindah-pindah karena dianggap merusak lingkungan dan berkontribusi terhadap global warming, namun setelah dilakukan assessment ternyata praktek tersebut sangat menghormati prinsip-prinsip keberlanjutan, akhirnya pemerintah (dan pengakuan dari dewan PBB) melegalkan praktek bertani ‘rotational farming’ tersebut.

Oleh sebab itu, konsep pembangunan demikian harus dijadikan contoh pembangunan berkelanjutan berdasarkan TEK di Provinsi Konservasi, Papua Barat. Dengan mengimplementasikan konsep tersebut berarti kita memberikan ruang bagi ekspresi dan nilai-nilai budaya sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perlindungan terhadap lingkungan dan kepercayaan.

Aplikasi di Papua…

Telah disinggung sebelumnya terdapat 12 suku besar dan sub-sub suku mendiami berbagai landscape. Dalam keseharian, mereka berinteraksi dengan lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Dalam prosesnya, mereka memanipulasi lingkungan, menemukan cara dalam meminimalisir waktu proses extraktif sumber daya alam, mengkognitifkan fenomena lingkungan, menamakan dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan attributnya, dan masih banyak lagi. Uraian tersebut merupakan bagian dari pengetahuan tradisional manusia papua akan managemen ecologi/lingkungan baik daratan maupun perairan.

Pengakuan terhadap pengetahuan tersebut merupakan hal penting dimana dituangkan ke dalam regulasi hukum sehingga langkah-langkah konkrit guna penginventarisasian dapat diambil dan selanjutnya dipromosikan menjadi sebuah konsep yang dapat digunakan guna menyukseskan pembangunan berkelanjutan di provinsi Papua Barat. Apabila dicermati, upaya-upaya pengakuan dan pengimplementasian TEK sejalan dengan prinsip-prinsip krusial yang disepakati bersama dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, diantara lain (1) perlindungan, (2) pengawetan, (3) pengelolahan dan pemamfaatan dan, (4) pemulihan (sumber daya) alam.

 

 

Pengakuan TEK…

Peran penting TEK dalam memanagement SDA telah diakui secara global. Pada tahun 1991, UNESCO Canada Man dan the Biosphere Programme (MAB) dan the Canadian Environmental Assessment Research Council (CEARC) mensponsori sebuah workshop yang mengangkat topik ‘Pengetahuan Tradisional dan Manajemen Sumber Daya berdasarkan Komunitas’. Tujuan utama workshop ini adalah menyatukan konsep TEK dan mendorong pengakuan terhadap pentingnya TEK dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pada pembangunan berkelanjutan.

Setahun kemudian, untuk mendapatkan pengakuan dunia isu demikian digaungkan dalam hajatan Internasional The Rio Summit of 1992. Angin segar bertiup, ilmuan, praktisi lingkungan hidup, dan pengambil kebijakan kemudian mengakui dan mempromosikan bahwa “…cara hidup tradisional sangat relevan pada konservasi dan keberlanjutan keanekaragaman hayati oleh sebab itu  setiap party harus menghormati, menjaga, memelihara, pengetahuan tradisional relevan untuk konservasi dan keberlanjutan pengunaan, keanekaragaman biologi, dan mempromosikan pengaplikasiannya secara luas” (Convention on Biological Diversity, Article 8j; CBD 1992).

Komitmen telah diputuskan, sekarang bagaimana komitmen tersebut dijadikan produk hukum. Untuk menuangkan komitmen/mimpi tersebut ke dalam Peraturan Daerah Khusus, maka Gubernur membentuk Kelompok Kerja yang berasal dari pemerintah, MRP, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat melalui SK Gubernur no. 552.5/123/6/2015.

Kami berharap masyarakat adat sebagai pemilik TEK juga harus diberikan ruang untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan – bagian dalam POKJA. Dengan begitu kita telah mendorong cita-cita otonomi khusus dalam hal perlindungan masyarakat adat lewat perlindungan ruang-ruang hidup dan memberikan ruang bagi ekspresi kebudayaan dalam pembangunan.

 

Sayangnya kemungkinan keterlibatan masyarakat dan budaya di papua barat dalam mengisi semangat pembangunan keberlanjutan agak terhambat dikarenakan belum rampungnya revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mengapa masih menunggu revisi? Ihsannudin (dalam Mongabay, 2019) Menilai regulasi UU No. 5 tahun 1990 membatasi kontribusi masyarakat dan budaya dalam upaya konservasi. Sebab itu, ia mengusulkan revisi pada UU No. 5 Tahun 1990 demi mendorong kemandirian masyarakat dalam pasal-pasal partisipasi (selengkapnya dapat dilihat dalam mongabay.com). Kami mengharapkan agar pemerintah lebih cepat bekerja dalam merevisi undang-undang tersebut sehingga upaya-upaya pembangunan berkelanjutan dapat berjalan efektif dengan keterlibatan masyarakat adat.

Penutup…

Demikian, Papua Barat merupakan provinsi yang diberkahi dengan keanekaragaman hayati dan budaya. Perlindungan dilakukan dalam bentuk provinsi konservasi demi keberlangsungan keduanya. Dari perspektif budaya, cita-cita ini merupakan angin segar bagi perlindungan ruang-ruang hidup dari cengkraman kapitalis dan menciptakan ruang bagi ekspresi budaya, dalam bentuk bottom-up framework pembangunan berkelanjutan melalui Pengetahuan Tradisional Ekologi. Berbagai negara salah satunya Thailand sadar betapa pentingnya memberikan ruang bagi pengetahuan tradisonal guna mengisi semangat pembangunan keberlangsungan ‘sustainable development’ bagi kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap budaya dan pemiliknya.

Papua Barat sebagai provinsi konservasi harus mampu mengaplikasikan hal yang sama. Meskipun secara nasional belum kuat disuport oleh undang-undang, namun tidak menghalangi peran TEK dalam pembangunan berkelanjutan karena dukungan besar secara Internasional maupun lokal. Mari kita mengali dan mengunakan budaya sendiri guna mewujudkan mimpi pembangunan keberlanjutan dalam balutan holistik approach. (**)

Simon Tabuni (linguist & language activist)|.

[Penulis adalah staf peneliti muda di divisi Centre for Endangered Languages Documentation CELD, Pusat Penelitian Bahasa dan Budaya PUSBADAYA, Universitas Papua UNIPA]