JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Gubernur Papua, Lukas Enembe minta kepada semua pihak agar mulai bersepakat meredam suhu politik bumi cenderawasih yang sempat memanas, pasca demo rusuh tolak rasis, akhir Agustus lalu.

“Jangan ada lagi yang ikut memperkeruh keadaan. Kita sudah tahu situasi (demo rusuh kemarin) dimanfaatkan oleh orang lain. Hindari konflik apa pun dan jaga Bhineka Tunggal Ika. Kita jaga Indonesia dan jangan ciptakan konflik”.

“Sebab berbahaya bagi kami (di Papua) jika semua suku terlibat konflik. Ini bukan masalah di Sentani atau di gunung. Ini (masalah) Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga perlu kita jaga toleransi,” terang Lukas di Jayapura, Jumat (13/9/2019).

Lukas juga menyindir pertemuan 61 Tokoh Papua dengan Presiden Jokowi, yang dinilainya tak mewakili semua wilayah adat di bumi cenderawasih. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan kepada kepala negara pun, tak mencerminkan usulan dari semua warga Papua.

“Kita di Tanah Papua ada tujuh wilayah adat. Semua keterwakilan harus ada. Tidak bisa orang tertentu saja ke Jakarta. Ini yang membuat Papua rusak terus dari dulu. Kita ini ada 200 lebih suku. Sehingga (saya anggap) tujuannya (aspirasi para tokoh Papua) antara lain mencari jabatan, mencari kepentingan, meminta nasi sesuap dan ini yang sedang terjadi di provinsi ini”.

“Saya katakan jangan manfaatkan (persoalan politik di Papua untuk meminta sesuatu). (Pemerintah Pusat) kalau mau panggil, wajib libatkan semua wilayah adat, panggil gubernur, MRP dan DPRP. Kemudian bupati yang nanti menunjuk tokoh yang tepat guna mewakili wilayahnya. Masa panggil ‘orang di jalan-jalan’ dibawa kesana (Jakarta,red). Ini tidak bisa, karena akan tambah masalah terus,” tegasnya.

Lukas juga minta jika ingin memekarkan provinsi, wajib menjadi tujuh wilayah. Tak bisa jika hanya satu atau dua provinsi.

Sebelumnya, Pemprov Papua mengundang para perwakilan mahasiswa untuk mencari solusi terkait kepulangan mereka dari kota studi di luar daerah. Sayangnya, pertemuan yang hendak dilangsungkan di Gedung Negara, Jayapura, Jumat pagi harus kandas. Sebab para perwakilan mahasiswa menolak undangan gubernur. (Win)