JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  “PCW berharap Para pimpinan OPD yang baru nanti mampu menterjemahkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus secara maksimal, kreatif, inovas secara benar dan tepat,” ujar Founder Papua Corruption Watch (PCW), Muhammad Rifai Darus, SH., dalam keterangan  pers di Jayapura, Kamis (13/9/2019).

 

PCW memberikan catatan tebal kepada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan yang merupakah RUH dari implementasi UU Otsus agar dipimpin oleh orang yang mampu menterjemahkan pikiran-pikiran Gubemur Papua secara Total, mampu memahami tata aturan,Undang-Undang OTSUS dan peraturan lainnya sehingga mampu menggerakkan tujuan otonomi khusus secara massif dan tepat sasaran,

PCW berharap,  Gubemur Papua dapat melakukan pengecekan dan penilaian terhadap Trade Record para calon pimpinan OPD khususnya catatan-catatan Hukum yang bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat penegak hukum baik kejaksaan dan kepolisian Papua,

PCW akan tetap melakukan control sosial dalam rangka bersama sama kita menjaga Papua sebagai zona integritas anti korupsi dengan mengedepankan upaya pencegahan dan pendidikan dengan harapan kedepan Papua mampu menjadi provinsi yang minim korupsi,” Ungkapnya.

Untuk menekan potensi korupsi, dan implementasi Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Otonomi Khusus maka PCW akan turut serta membebankan edukasi di Papua dalam beragam bentuk.

Mulai dari pelatihan, bimbingan teknis. seminar dII yang bertujuan agar melalui pengetahuan dan pembekalan tersebut. aparatur desa dapat Iebih berhati-hati, transparan dan akuntabel dalam menggunakan dana desa. (Fransisca / lintaspapua.com)