SENTANI (LINTAS PAPUA) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jayapura menyatakan pungutan dana guru honorer yang akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat dibenarkan. Hal ini menyikapi adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dana guru honorer yang akan diangkat sebagai CPNS yang dilakukan oleh oknum anggota PGRI yang tergabung dalam Tim Panitia Perekrutan Honorer Jadi CPNS yang bekerjasama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan akan diteruskan ke Staf Khusus (Stafsus) Presiden Lenis Kogoya.

 

Ketua PGRI Kabupaten Jayapura, Frans Pepuho melalui Sekretarisnya, Jimmy Fitowin mengatakan, pungutan dalam bentuk apa pun termasuk pada dana guru honorer yang akan diangkat sebagai CPNS tidak dapat dibenarkan.

“Pungutan atau potongan dana tidak dibenarkan. Jadi, dong (mereka) ada berikan dana atau semacam ada pungutan dari teman-teman yang menyatakan diri dari panitia perekrutan tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS yang bekerjasama dengan MRP, kemudian ke Preesiden Jokowi melalui Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya,” kata dia menerangkan kepada wartawan, Selasa (10/9/2019) kemarin siang di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

 

 

Untuk itu, Jimmy Fitowin tegaskan, bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab terkait adanya pungutan tersebut.

 

“Cuma disini saya selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Jayapura mau tegaskan atas nama PGRI Kabupaten Jayapura, bahwa kami di PGRI tidak bertanggung jawab dengan adanya hal itu. Karena bagi kami itu ada OPD yang punya tugas untuk urus kepegawaian,” tegas pria yang juga mantan wartawan.

 

Lanjut ia mengatakan, bila ada pungutan maka tidak bisa dikaitkan dengan organisasi PGRI melainkan dengan oknum tertentu.

 

“Jadi, kalau sampai pakai nama PGRI itu saya bilang penipuan. Karena PGRI bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mau melakukan perekrutan CPNS, bahkan registrasi untuk CPNS itu sudah ada yang urus,” katanya.

 

Hal ini ungkap Jimmy, pungutan dana terhadap guru honorer itu bervariasi, ada yang berikan sebesar Rp 500 ribu dan ada juga yang berikan Rp 400 ribu.

 

“Ada teman-teman yang sampaikan ke saya itu, ada yang kasih uang 500 ribu rupiah dan juga ada yang kasih uang 400 ribu rupiah. Bahkan mereka ada yang tanya atau komplain ke kita, makanya saya bilang kalau kita di PGRI tidak pernah punya program itu atau kita tidak tahu hal itu. Kalau ada yang atas nama PGRI itu tipu, karena tidak pernah koordinasi dengan kita di PGRI. Semua honorer yang diminta pungutan dana, bahkan bukan saja dari guru honorer yang diminta. Tapi, ada juga dari honorer di instansi-instansi lain yang diminta pungutan dana,” imbuhnya.

 

“Pungutan dana ini sebagai syarat agar honorer bisa lolos (diangkat) sebagai CPNS, tapi bukan yang versi online kemarin. Katanya, ini nanti MRP bawa langsung ke presiden. Saya baru dengar dan juga kaget, kalau ada rekrutan CPNS atau sistem pungutan seperti ini. Ya, saya juga agak bingung, karena setahu saya semua jalurnya harus lewat BKD. Kalau di total kan semua jumlah dana pungutan yang terkumpul bisa ratusan juta rupiah, karena jumlah guru honorer di kabupaten ini saja kurang lebih sudah mencapai 1.000, belu ditambah lagi dengan honorer di instansi lain,” sambung Jimmy.

 

Terkait pungutan terhadap guru honorer di Kabupaten Jayapura, lanjut dia, informasinya ada oknum anggota PGRI yang tergabung dalam tim perekrutan tersebut.

 

“Yang lakukan pungutan dana ini ada tim, terus ada oknum dari beberapa anggota PGRI juga yang tergabung dalam tim perekrutan tersebut. Inisial oknum anggota PGRI yang tergabung dalam tim itu adalah AN yang merupakan guru dan juga seorang kepala sekolah. Jadi, tim ini lakukan pungutan dana itu di Sabron atau Dosay, karena sekretariat dari tim perekrutan itu bertempat disana,” beber Jimmy Fitowin yang juga seorang kepala sekolah.

 

“Menurut guru-guru, bahwa tim sudah kirim data sampai ke MRP, bahkan sudah ke pak presiden melalui staf khusus presiden. Jadi, teman-teman guru honorer tinggal tunggu diangkat saja. Bagi saya, (pungutan dana) ini aneh. Pernah teman-teman guru honorer tanya ke saya, sehiingga saya sampaikan bahwa PGRI tidak tahu soal itu. Karena yang bisa simpulkan penipuan atau tidaknya itu ada di pihak berwajib. Jadi, sekali lagi saya katakan kalau yang tergabung dalam tim itu hanya oknum PPGRI dan tidak bisa dikaitkan ke PGRI,” tukasnya. (Irf/ lintaspapua.com)