SENTANI (LINTAS PAPUA) – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura segera menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Dalam pidatonya pada pembukaan Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019, Mozes menegaskan bahwa, draft KUA-PPAS Tahun 2020 dan RAPBD-P Tahun 2020 segera masuk untuk dibahas.
Lebih lanjut Mozes menyebutkan bahwa selama masa sidang III ini, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jayapura telah mengadakan rapat dan telah menetapkan program kerja pada masa sidang III DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2019 diantaranya, bimbingan teknis RAPBD tahun 2019, medical check-up bagi pimpinan dan anggota dewan, Rapat Paripurna Istimewa Penandatanganan Nota kesepahaman KUA/PPAS tahun anggaran 2020.

Termasuk kunjungan kerja dalam daerah tentang RAPBD tahun anggaran 2020, pembukaan Sidang Paripurna IV tentang RAPBD tahun anggaran 2020 dan persiapan Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD terpilih Kabupaten Jayapura periode 2019-2024.

Usai sidang, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menyebutkan kalau pihaknya masih mempunyai beberapa kegiatan yang perlu dianggarkan tahun ini dan tahun depan, secara khusus untuk pelaksanaan PON Tahun 2020, dirinya menilai hal tersebut harus dijadikan catatan penting dan perhatian lebih, agar program dan perencanaan pembangunan infrastruktur bisa tercapai, semata-mata untuk sukseskan PON XX, tahun 2020.
“Yang berikut kita punya Distrik untuk menjadi Pilot Project , Distrik sebagai pusat layanan publik, Distrik sebagai Pusat data dan informasi, ini sudah harus mulai jalan yang secara biaya tidak terlalu tetapi lebih ke administrasi untuk perlu disiapkan secara baik,”terangnya.

Lanjutnya menerangkan, tahun ini beberapa distrik talah disiapkan untuk jadi Pilot Project bagi distrik lain dan perlahan sudah mulai berjalan, meski tidak secara keseluruhan tetapi ada beberapa program dan kewenangan sudah berjalan, dan berharap pada tahun 2020 semua dapat berjalan secara full.

 

“Standar pelayanan minimum harus bisa diselesaikan pada tingkat bawah, seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar, kemudian ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan,”terang, Mathius.
Mathius Awoitauw menambahkan, soal kampung adat pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini sedang mendorong dan mengangkat program unggulan, yang disesuaikan dengan potensi wilayah daerah setempat, ini merupakan suatu kebijakan sebagai upaya percepatan di tingkat bawah.
“Misalnya di pesisir dengan perikanan ikan tuna rumpun air laut dalam, kemudian di grime untuk kakao dan kemudian di danau pariwisata, tim distrik harus kuat jadi kita sekarang benahi staf distrik terpilih dengan tenaga handal supaya mampu menjawab tugas OPD bersifat strategis,”pungkasnya. (Irf)