KEEROM (LINTAS PAPUA)  – Bupati Kabupaten Keerom, Muhammad Markum melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Perempuan Jayapura di Provinsi Papua yang berlokasi di Kampung Bate, Distrik Arso Kabupaten Keerom, Senin 9 Septrmber 2019.

Pada kegiatan itu hadir pula Sekda Kabupaten Keerom, Kepala Lapas Perempuan, Sarlotha Hay, Kalapas LPKA, Saifudjin, Kalapas Narkotika, Bazuki Mulyono, Kalapas Abepura, Kornelles Rumboirusi , Perwakilan dari Polres Kabupaten Keerom, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Keerom, Kepala OPD Pemkab Keerom, Pejabat Eselon III & IV dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua, Para Tokoh Adat Arso, Kepala Kampung, Ondo Afi yang turut menyaksikan kegiatan proses awal pembagunan Lapas dan Peletakan Batu pertama di lahan seluas 10 hektare tersebut.

Lapas Kelas III Perempuan dan LPKA Kelas II Jayapura itu  akan dibangun lengkap dengan fasilitas strandard yakni kantor, ruang tahanan, tembok kunjung, dapur, sumur bor serta Perumahan Pegawai dan fasilitasi lainnya.

Pada kesempatan itu, Kalapas Perempuan, Sarlotha Hay, selaku PPK melaporkan seluruh rangkaian dari awal perencanaan hingga pembangunan serta anggaran pembangunan yang dibebankan kepada DIPA Lapas Perempuan Kelas III Jayapura dan LPKA.

Bupati mendapat penjelasan terkait pembangunan Lapas tersebut  yang menerangkan denah pembangunan fasilitas untuk menampung warga binaan dari kaum hawa dan anak-anak itu.

Pada tahun 2016,  Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua menghibahkan lahan seluas 10 hektare untuk membangun Balai Pemasyarakatan Kelas III Jayapura yang telah selesai didirikan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan dan LPKA pertama di Provinsi Papua

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Papua, Iwan Santoso mengatakan, pembangunan Lapas Perempuan dan LPKA di Kabupaten Keerom merupakan prioritas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI yang harus selesai pada tahun 2019 ini.

Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lapas Perempuan dan pasal 18 ayat 1 menjelaskan anak pidana ditempatkan di Lapas Anak.

” Untuk di Papua kita belum memiliki LPP dan LPKA dan ini baru pertama di bangun di wilayah Papua,” Ungkap Iwan Santoso

Dikatakan lebih lebih lanjut, LPP dan LPKA ini nomenklaturnya sudah didirikan pada tahun 2017 sementara Warga Binaan khusus Anak kita titipkan di Lapas Kelas II A Abepura, sementara untuk Narapidana Perempuan kami titipkan di Lapas Kelas II A Narkotika Jayapura yang ada di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura.

” Saya berharap pembangunan LPP dan LPKA di Keerom memberikan dampak positif untuk pembangunan di Kabupaten Keerom dalam hal ekonomi,” jelas Iwan Santoso

Iwan Santoso mencontohkan ketika di Kalimantan Timur di daerah Nunukan, Pembangunan Lapas didirikan paling pojok.dari daerah tersebut oleh karena masih hutan, namun sekarang sangat berubah drastis, daerah yang tadinya sepi semakin rame dan mengalami peningkatan ekonomi yang luar biasa, oleh karena banyak keluarga narapidana yang berkunjung ke sana. Diharapakan Kabupaten Keerom ke depan demikian, semakin maju.

Sementara itu dalam Sambutan Bupati Kabupaten Keerom, Muhammad Markum mengatakan, pembangunan LPP dan LPKA sudah strategis sekali mengingat sejak Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Keerom telah membuat perencanaan tata kota dan pola pembangunan yang baik.

“Saya juga berkeinginan bahwa salah satunya target Pemerintah Daerah untuk mempunyai tata kota sudah dimulai dari Swakarsa sama daerah ini,” Ungkap Markum (9/9/2019)

Untuk itu, lanjut Bupati Markum Pembangunan LPP dan LPKA di Daerah Biosi Kampung Bate sangat tepat sekali, dengan lahan yang sangat luas terutama begitu transparansi sekali mulai dari tahap pelelangan sampai pelaksanaan bahkan pada tanggal 31 Desember 2019 sudah harus selesai.

” ini sudah era digital, era keterbukaan dalam proses pembangunan sudah dilaksanakan, ” tegas Markum

Ia meminta kepada jajarannya mulai dari Sekda, SKPD, Kepala SKPD terutama bisa mencontoh Kinerja dari Kemenkum HAM Papua.

Bupati sangat Kabupaten Keerom sangat mengapresiasi Kemenkum HAM yang telah merealisasikan lokasi Lapas khusus itu dibangun di wilayah Kabupaten Keerom.

“Kami sangat mengapresiasi Kemenkum HAM yang telah menunjuk Kabupaten Keerom menjadi lokasi pembangunan Lapas khusus ini, kami bersama Forkopinda akan terus mendukung berdirinya lapas ini,” kata Markum

Usai menyampaikan sambutan dilaksanakan penandatanganan serah serah terima lahan untuk Pembangunan Lapas Perempuan kelas III dan LPKA tersebut yang dilakukan oleh Bupati Muhammad Markum kepada Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Papua juga sekalian penyerahan Sertifikat Tanah oleh BPN Kabupaten Keerom kepada Kakanwil disaksikan oleh Sekda, Perangkat OPD, Tokoh Adat, Kepala Suku, Ondo Afi, Perwakilan Kapolres Keerom dan seluruh masyarakat Distrik Arso

Setelah rangkaian acara penandatanganan serah terima barang dan sertifikat tanah dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Tokoh adat Arso dan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati diikuti Kakanwil Kemenkum HAM Papua

Lapas yang berlokasi  di Kabupaten Keerom di KM 26 Kampung Bate Distrik Arso Kabupaten Keerom itu rencananya akan dibangun fasilitas Lapas untuk kapasitas tampung masing-masing 500 orang Warga Binaan Perempuan dan Anak

Bupati Kabupaten Keerom, Muhammad Markum di Provinsi Papua itu sangat konsen dalam merealisasikan pembangunan  Lapas khusus  perempuan pertama di Provinsi Papua itu.

Bahkan ia sangat konsen dan seringkali bertemu Kakanwil Papua dan Jajaran melakukan koordinasi terkait pembangunan Lapas tersebut.

SETELAH LAPAS PEREMPUAN DAN ANAK AKAN DIBANGUN JUGA LAPAS TERBUKA DI KABUPATEN KEEROM

Usai dengan rangkaian acara peletakan batu pertama bagi kedua Lapas tersebut, kepada Humas Kanwil Kemenkum HAM Papua, Bupati Keerom mengatakan, dari proses pembangunan yang dilakukan ini ekonomi bagi beberapa warga di daerah ini pasti akan bertambah, ini adalah salah satu peningkatan ekonomi pada suatu wilayah.

Dikatakan juga oleh Markum, tentunya kami harapkan dari penduduk setempat bisa menjaga bersama-sama demi pembangunan ini selesai dan digunakan semaksimal mungkin.

Kakanwil dan jajaran Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Papua kami berharap untuk selalu melihat kami ke depan dalam pola pembinaan kemasyarakatan, Pembangunan serta pemerintahan, harapnya
( www.papua.kemenkumham.go.id )