JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Jaringan Damai Papua(JDP) menyesalkan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan diluar Papua karena merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah menyebabkan aksi kekerasan makin meluas. Hal tersebut menimbulkan kerugian materil, korban jiwa dan yang paling mendalam adalah hancurnya hubungan sosial diantara masyarakat dan makin hilangnya kepercayaan terhadap negara.

 

Bahwa aksi-aksi yang terjadi mempertegas sikap pemerintah yang tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara menyeluruh melalui pendekatan-pendekatan non kekerasan.

 

Selama ini JDP telah menawarkan gagasan dialog sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Gagasan ini kini telah disuarakan secara meluas dan masif   oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah sendiri, hanya saja JDP berpendapat pemerintah belum memulai dengan langkah konkrit meskipun presiden RI Joko Widodo telah mengatakan mendukung proses tersebut.

 

Olehnya itu JDP kembali mendesak pemerintah agar segera memulai tahapan dialog yang bermartabat guna merumuskan masalah dan solusi atau penyelesaian permasalahan di Papua secara menyeluruh dan bermartabat. Dialog dimulai dengan menggunakan pendekatan tujuh wilayah adat di Papua dengan melibatkan perwakilan dari berbagai komponen yakni :

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, kelompok bersenjata di Papua, Orang Papua di Papua, Orang Papua di luar Papua, penduduk di Papua, investor dan media.

 

 

 

Sejalan dengan itu, JDP mengajak berbagai pihak agar menghentikan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat berpotensi meningkatkan siklus kekerasan. Kami, mengajak para tokoh untuk bekerjasama sama membangun komunikasi yang dimulai dari bawah guna meredakan ketegangan, kekhawatiran dan sikap permusuhan agar relasi sosial diantara masyarakat sipil dapat dibangun kembali. Kami juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan berlaku adil dan transparan terhadap semua pihak. Aparat penegakan hukum mengedepankan prinsip-prinsip HAM secara benar dan imparsial.

Sekali lagi, bagi JDP hanya dengan menggunakan media dialog,  maka permasalahan Papua dapat diurai  dengan jernih dan diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Jayapura, 7 september 2019

 

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP)

  • Pastor John Bunay Pr
  • Adriana Elisabeth