Pembatasan Jaringan Internet, Disesalkan Praktisi TIK Papua

0
345
Markus Imbiri - Aktivis TIK dan Masyarakat Adat Papua

JAYAPURA, (LINTAS PAPUA) – Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Rudiantara, disesali oleh praktisi teknologi informasi dan komunikasi Papua, Markus Imbiri.

Pasalnya, tindakan Menkopolhukan dan Menkominfo terkait pembatasan layanan internet di beberapa kabupaten/kota di Papua yang rawan konflik pasca Rasisme di Surabaya, membuat aktifitas masyarakat pengguna internet aktif dan praktisi teknologi infomasi dan komunikasi 80% lumpuh.

Menurut Markus, langkah negara melemotkan internet adalah langkah mundur dalam menangani konflik di Papua.

“Kami bekerja sekian lama ini untuk perangi hoax dan ujaran kebencian di Tanah Papua dengan mengandalkan internet, namun saat kami ingin melawan Rasisme dan ujaran kebencian pasca insiden Surabaya, pemerintah melemotkan Internet. Kenapa langkah ini diambil begitu cepat, dimana posisi intelejen militer, dimana letak undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dimana cybercime milik militer negara ini ??” tanya, Markus.

Pembatasan internet membuat informasi penanganan konflik pun simpang siur. Konflik di kabupaten Deiyai, Kota Jayapura, Timika dan sejumlah kabupaten di Papua dan Papua Barat, jumlah korban yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) berbeda dengan informasi yang beredar di masyarakat dan organisasi Gereja.

Markus, menambahkan “pembatasan internet dan penambahan 6.000 pasukan militer ke Papua bukan solusi kongkrit penanganan masalah Papua saat ini. Pembatasan internet membuat masyarakat semakin membenci negara, karena biaya pulsa data di Papua adalah biaya pulsa termahal di negara ini, juga penambahan jumlah pasukan militer ke Papua akan menambah dan mengingatkan masyarakat Papua atas luka dan duka yang telah dialami masyarakat sipil setiap waktu”, papar Markus yang juga aktif sebagai aktifis masyarakat adat Papua, saat dijumpai di Abepura, Rabu 4 Agustus 2019.

Ketika ditanyakan, solusi apa yang baik. Markus menyarankan agar internet diaktifkan kembali dan pasukan militer ditarik kembali.

“Militer begitu banyak datang ke Papua untuk apa, jika untuk mengamankan fasilitas umum dan objek vital, apakah selama ini pasukan militer di Papua kurang ? Militer begitu banyak menjaga objek vital tapi masih saja Menkominfo merilis pernyataan pers kalau kabel optik putus di Kota Jayapura karena ada yang potong kabel ?. Baiknya pemerintah membiayai korban dengan baik dan memanggil semua element untuk selesaikan masalah ini, ketimbang mendatangkan militer dengan jumlah yang banyak karena status Papua tidak seluruhnya sebagai daerah operasi militer” sarannya.

Sudah seharusnya pemerintah RI buka Akses kepada KT-HAM PBB untuk mengunjungi Papua dalam waktu dekat tanpa menunda nunda lagi guna memantau situasi aktual HAM masyarakat pribumi pemilik di Negeri Cendrawasih ini.

Kunjungan ini jangan dipandang oleh negara sebagai sebuah ancaman, melainkan harus dipandang sebagai sebuah kewajiban internasional atas komitmennya terhadap perlindungan, penghargaan dan pemajuan Hak Asasi Manusia secara universal. (LPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here