SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Guna menyikapi aksi demo tolak rasisme yang berujung anarkis yang terjadi di Papua khususnya di Kota Jayapura pada Kamis (29/9/2019) lalu, Forum Kepala Daerah Se- Tanah Tabi dan tokoh masyarakat adat dari empat kabupaten dan satu kota di Wilayah Adat Tabi menyatakan sikap serta siap merajut kembali persaudaraan dan kesatuan bersama di Tanah Tabi.

Isi pernyataan sikap dimaksud diantaranya, menolak dengan tegas upaya-upaya dan aksi demo anarkis di wilayah adat Tanah Tabi Papua. Pemerintah dan masyarakat adat Tabi memandang perlu untuk segera dilakukan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) berdasarkan 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua dan Pemerintah Tanah Tabi perlu mempercepat penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Kawasan Proses Adat Tabi.

Ketua Forum Kepala Daerah se Tanah Tabi yang juga Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengatakan, pertemuan yang digelar itu dilandasi oleh semangat kebersamaan yang dibangun baik dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan paguyuban yang tersebar di empat wilayah pemerintahan di Tanah Tabi untuk mendukung sepenuhnya terwujudnya tanah Tabi yang damai dan tidak mengenal budaya anarkis dalam menyampaikan pendapatnya dimuka umum yang justru memicu perpecahan dan kedamaian di Papua khususnya di wilayah Tabi.

“Wilayah Tabi ini mulai dari perbatasan Papua Nugini sampai di Kali Mambramo Kabupaten Mambramo Raya, dulu merupakan satu wilayah pemerintahan dan satu wilayah adat, Apa yang terjadi hari ini di Papua, masyarakat Tabi merasa ini adalah sesuatu yang aneh, karena cara cara yang dilakukan diluar kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Tabi,” kata Mathius Awoitauw kepada wartawan di Sentani, Selasa (3/9/2019).

Dia mengatakan, aksi demo anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu itu merupakan tindakan yang sangat mencedrai budaya dan adat istiadat masyarakat Tabi yang nota bene memiliki budaya dan adat istiadat dalam hal menyampaikan pendapat atau keperluan lainnya dalam kehidupan bersama.

“Segalah keputusan dan kepentingan biasanya dibicarakan di para para adat oleh ondoafi, kepala suku. Kemudian baru keluar perintah karena keputusan dan perintah tertinggi ada pada ondoafi,” tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, masyarakat adat dan pemerintah daerah se- Tanah Tabi telah menyatakan sikap bahwa, masyarakat Adat dan pemerintah sangat menyayangkan tindakan dan perbuatan anarkis di Tanah Papua. Kemudian, pemerintah dan masyarakat Tabi tidak ingin Tanah Tabi dijadikan sebagai pelampiasan kebencian dan permusuhan serta menolak dengan keras segalah tindakan dan upaya menjadikan kota dan Kabupaten Jayapura sebagai basis kekerasan konflik antara masyarakat dan pemerintah .

“Masyarakat Tabi tidak boleh diinterfensi oleh kekuatan apapun untuk kepentingan orang lain ditanah ini. Seluruh elemen maayarakat di Tanah Tabi ingin menyampaikan, aksi demo anarkis yang baru terjadi di Papua secara khusus di kota Jayapura merupakan agenda yang datang dari luar. Dengan demikian semua elemen masyarakat Tabi dengan tegas menolaknya.

Sementara itu, ketua LMA Port Numbay yang mewakili masyarakat Adat di Tanah Tabi, George  Awi mengajak,  segenap masyarakat adat di Tanah Tabi agar perlu memahami dengan baik dan benar tata cara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam hidup berdemokrasi.

“Mari kita hidup berbangsa dan bernegara yang baik berdasarkan nilai nilai moral yang ada dan terpelihara di dalam masyarakat,” tandasnya. (Irf / lintaspapua.com)