Demo Tolak Rasisme, PWNU dan MRP Pokja Agama Kutuk Aksi Anarkis dan Pembakaran

0
219
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Kelompok Kerja (Pokja) Agama, Tonny Wanggai. (Irfan / lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Kelompok Kerja (Pokja) Agama, Tonny Wanggai menyesalkan aksi demonstrasi dan unjuk rasa tolak rasisme di Kota Jayapura pada Kamis (29/8/2019) lalu yang berujung anarkis dan pembakaran serta penjarahan.

Ia juga mengutuk keras aksi amuk massa pengunjuk rasa tolak rasisme itu dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas terhadap para pelaku demo yang melakukan aksi rusuh, serta meminta kepada aparat keamanan harus bisa memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua khususnya di Kota Jayapura.

“Terkait dengan persoalan aksi demo anarkis pada tanggal 29 Agustus lalu itu, kami dari sangat menyesalkan dan juga mengutuk keras atas aksi demo anarkis yang merusak berbagai fasilitas publik, baik itu fasilitas pemerintah maupun swasta khususnya di Kota Jayapura,” kata Tonny Wanggai,  kepada wartawan harian ini usai menghadiri pertemuan antara Bupati Jayapura dengan Paguyuban dan Tokoh Agama di Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Meeting Room Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (3/9/2019) kemarin sore.

Karenanya, kata dia, jika tidak ada jaminan keamanan atau rasa aman dan nyaman kepada warga, maka akan terjadi aksi balas dendam, kemudian masyarakat mengambil tindakan main hakim sendiri.

“Ini yang kami khawatirkan akan menjadi konflik horizontal yang berkepanjangan atau misalkan berujung kepada konflik SARA. Jadi, ini sangat berbahaya sekali dan kita tidak mau Papua ini terjadi seperti di Ambon dan di Poso. Tetapi kita bersyukur, bahwa di Papua ini jejak rekam kita terkait dengan konflik beragama itu tidak pernah ada. Namun yang kita khawatirkan sekarang ini isu yang berkembang adalah konflik suku dan ras,” papar Tonny Wanggai.

Pria yang juga tokoh masyarakat dan tokoh agama Papua itu dengan tegas meminta,  kepada aparat keamanan harus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua khususnya di Kota Jayapura, baik itu kepada masyarakat asli Papua maupun masyarakat Non Papua.

“Aparat keamanan baik TNI dan Polri harus bisa memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua khususnya di Kota Jayapura/Kabupaten Jayapura dan di Wilayah Adat Tabi ini, yang sebagai barometer di Provinsi Papua. Apabila kabupaten/kota yang sebagai barometer di Provinsi Papua ini tidak aman, maka akan berdampak luas kepada kabupaten/kota lain di Provinsi Papua,” pintanya.

Wanggai meminta kepada pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan jaminan ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban pengrusakan dan pembakaran serta penjarahan dari aksi demo anarkis pada Kamis (29/8/2019) lalu itu.

“Kami minta kepada pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi maupun pusat bisa memberikan jaminan ganti rugi kepada korban dari aksi demo yang berujung anarkis. Bisa diberikan jaminan ganti rugi bagi harta benda mereka maupun juga korban jiwa, sehingga mereka juga tidak melakukan aksi balas dendam. Karena usaha yang mereka telah bangun atau rintis berpuluhan tahun itu habis dalam sekejap,” pintanya lagi.

“Tentunya pasti sebagai manusia ada rasa emosional, kemudian akan ada rasa untuk ingin membalas dendam. Ini kami khawatir kalau tidak segera diberikan jaminan ganti rugi atau memberikan santunan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari guna mempertahankan hidupnya. Itu harus segera diberikan jaminan kepada mereka, karena mereka tidak ada lagi mempunyai tempat tinggal dan tempat usaha,” sambungnya.

Lebih lanjut lagi Wanggai menyatakan, perlu ada rekonsiliasi atau pemulihan sosial yang difasilitasi oleh seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

“Ini perlu dilakukan (rekonsiliasi) segera, harus duduk kumpul bersama-sama lakukan rekonsiliasi untuk membangun perdamaian dan membuat kesepakatan bersama menjaga persaudaraan sesama anak bangsa dan menjaga Papua sebagai tanah damai. Siapapun yang hidup diatas tanah ini harus bisa menghargai adat budaya, harus bisa memberikan nilai-nilai kasih dan damai diatas tanah ini,” tukasnya. (Irf / lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here