LSM Papua Bangkit Nilai Perlambatan Internet di Papua Bentuk Nyata Diskriminasi dan Rasisme

0
186
Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, saat diwawancara. (Irfan / lintaspapua.com))

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – LSM Papua Bangkit menilai perlambatan jaringan internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI di Provinsi Papua, khususnya di Jayapura dan sekitarnya itu justru salah satu bentuk nyata diskriminasi dan rasisme yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pasalnya, sudah sepekan sejak Senin (19/8) lalu hingga saat ini, masyarakat Papua tidak dapat mengakses jaringan internet via handphone (HP) atau telepon selulernya.

Perlambatan jaringan internet di Papua, khususnya di Jayapura dan sekitarnya dilakukan pasca aksi unjuk rasa ribuan warga yang memprotes tindakan kekerasan dan rasis atas mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Dimana, selama hampir sepekan ini warga hanya dapat mengakses data internet apabila memiliki fasilitas jaringan Wifi di kantor atau fasilitas publik lainnya. Namun, selama dua hari belakangan ini sejak Minggu (25/8) sore hingga Senin (26/8) kemarin, warga tidak dapat mengakses internet dengan menggunakan fasilitas jaringan Wifi.

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu mengatakan, perlambatan jaringan internet oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) di Papua itu merupakan salah satu bentuk nyata diskriminasi dan rasisme yang dilakukan oleh pemerintah.

“Dari LSM Papua Bangkit, saya melihat atau menilai pemblokiran atau perlambatan, kata tepatnya itu mungkin perlambatan jaringan internet oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo itu sebenarnya tujuannya mungkin baik dalam rangka mengeliminir dan memblokir peredaran atau penyebarluasan berita-berita yang bersifat hoax (Bohong). Tapi di lain sisi, justru perlambatan jaringan internet itu bentuk nyata dari diskriminasi dan rasisme,” ucap Hengky Jokhu ketika memberikan keterangan pers, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, baru-baru ini.

Menurut Hengky, tujuan pemerintah dalam perlambatan jaringan internet memang baik yakni, ingin mengeliminir dan juga memblokir peredaran atau penyebarluasan berita-berita yang bersifat hoax atau bohong.

“Perlambatan ini sebenarnya tujuan baik dari pemerintah, tapi memblokir seluruh jaringan internet se-Provinsi Papua dan Papua Barat itu betul-betul membuat perekonomian tidak berjalan. Terjadi semacam kelumpuhan dimana-mana, termasuk mengurus pajak dan sebagainya itu tidak bisa berjalan,” tuturnya.

Karenanya, kata Hengky, tidak perlu dipungkiri di era globalisasi ini bahwa IT (Informasi dan Teknologi) itu sudah menjadi urat nadi dari kehidupan manusia modern.

“Kita tidak bisa menghindari jaringan internet teersebut, kecuali kita hidup di tengah-tengah hutan atau kita kembali ke jaman batu atau jaman primitif. Karena manusia modern adalah manusia yang dikuasai dan menguasai teknologi,” katanya.

Sebagaimana, Hengky berharap, kepada pemerintah harus memilah-milah daerah-daerah yang relatif tidak perlu jaringan internetnya diblokir.

“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah harus memilah-milah daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Atau daerah-daerah yang relatif aman-aman saja dan tidak terlalu bermasalah seperti yang saya sebutkan tadi itu kenapa harus diblokir jaringan internetnya,” paparnya.

“Ada daerah-daerah yang rawan yang punya potensi untuk terjadi misalnya chaos itu silahkan saja diblokir. Tetapi, pemerintah harus memilah-milah dan jangan sampai memukul rata semuanya, serta tidak bisa di generalis untuk seluruh daerah harus di blokir atau dilakukan perlambatan jaringan internet. Pada akhirnya yang merasa susah atau kesulitan akibat perlambatan jaringan internet itu adalah masyarakat itu sendiri. Karena jaringan internet ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” kata Hengky Jokhu menutup wawancaranya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here