SENTANI (LINTAS PAPUA) –  DPRD Kabupaten Jayapura menggelar Sidang Paripurna III Masa Sidang II tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (27/8/2019) kemarin siang.

Sidang dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Korneles Yanuaring didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Mozes Kallem dan dihadiri 15 dari 25 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Turut hadir Sekda Kabupaten Jayapura Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP., dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jayapura.

Dalam pidato Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, S.T., yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring mengatakan, agenda dalam sidang paripurna III masa sidang II ini adalah nota keuangan perubahan APBD dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2019.

“Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perubahan-perubahan baik pada komponen pendapatan dan juga komponen belanja dibandingkan dengan anggaran induk APBD Tahun Anggaran 2019,” katanya.

“Secara rasional kita ketahui bahwa kebijakan pendapatan dan belanja itu diarahkan untuk mendorong percepatan perbaikan hidup masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Jayapura sudah sewajarnya apabila kebijakan pendapatan dan belanja daerah didorong untuk pencapaian visi dan program pemerintah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat ‘Kabupaten Jayapura yang Berkualitas, Sejahtera dan Ramah’,” sambung Korneles Yanuaring.

Untuk mewujudkan Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah, kata Korneles, bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura menitikberatkan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur jalan jembatan dan irigasi, pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Serta untuk mewujudkan Good Government, yaitu pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, inisiatif, transparansi, efisien dan efektif.

“Namun dalam perjalanan pembangunan ini terjadi berbagai macam perubahan di lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam perencanaan dan juga penganggaran,” imbuhnya.

Untuk itu, Korneles menyampaikan, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap APBD, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi antara kegiatan dan juga jenis kegiatan.

“Adanya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan ini masih dapat dilakukan perubahan terhadap APBD tahun anggaran 2019,” paparnya.

Untuk menjawab tuntutan yang dimaksud, Korneles menambahkan, maka pemeirntah daerah diharapkan senantiasa berusaha untuk dapat merealisasikannya melalui perubahan APBD yang ke semuanya itu terangkum dalam penyama pakan materi nota keuangan perubahan dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati Jayapura yang telah disampaikan kepada Dewan.

“Kemudian akan dibahas dan dikaji sesuai prosedur dan tahapan-tahapan pembahasan yang berlaku di DPRD Kabupaten Jayapura, yaitu melalui alat-alat kelengkapan Dewan serta fraksi-fraksi Dewan,” ujarnya.

Atas nama pimpinan Dewan, pihaknya mengimbau kepada seluruh anggota Dewan melalui alat-alat kelengkapan Dewan dan juga fraksi-fraksi Dewan, serta pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan materi persidangan kali ini, agar dapat mengoptimalkan waktu yang telah ditetapkan.

“Sehingga dapat menghasilkan satu keputusan DPRD Kabupaten Jayapura untuk menetapkan perubahan APBD tahun anggaran 2019 pada persidangan kali ini. Apabila dalam proses persidangan melalui alat-alat kelengkapan Dewan dan fraksi-fraksi Dewan masih memerlukan penjelasan, maka kami mengharapkan kepada yang terhormat saudara Bupati untuk menugaskan pimpinan OPD untuk memberikan penjelasan yang masih diperlukan melalui hearing terutama pimpinan OPD yyang mendapat anggaran tambahan program dan kegiatan,” harapnya.
Usai pembukaan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jayapura terhadap hasil analisis dan juga evaluasi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Karel Samonsabra, SH.,sebagai pelapor mewakili Wakil Ketua II Banggar DPRD Kabupaten Jayapura. (Irf / lintaspapua.com)