SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Topi adat khas Papua seperti hiasan mahkota kepala dari bahan ijuk, bulu burung cendrawasih atau burung kasuari mewarnai kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 RI yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (17/8/2019) pagi kemarin lalu.

 

Mahkota Papua itu dikenakan oleh sejumlah Bupati Jayapura dan Wakil Bupati Jayapura, serta seluruh pejabat yang hadir dalam pelaksanaan Upacara bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Kemerdekaan Ke-74 RI.

 

Pemandangan tidak biasa dibanding perayaan Kemerdekaan RI tahun lalu itu memberi kesan istimewa untuk menambah aksen mewah penggunanya, menunjukkan Papua memiliki beberapa pakaian Adat yang unik dan kental dengan adat istiadatnya. Bahkan hingga sekarang adat istiadat itu tidak pernah hilang dari segi prilaku, keagamaan, makanan, pakaian dan lain sebagainya.

 

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengatakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua di berikan oleh Negara itu hendaknya dimaknai sebagai pemberian kebebasan dalam mengekspresikan jati diri kearifan lokal selama hal tersebut masih masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Yang mana, kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

“Diluar itu daerah bisa melaksanakan serta ekspresikan melalui segala kearifan lokal berdasar kebudayaan yang dimiliki.Otsus di Papua berdasarkan kebudayaan, kalau otsus di aceh berdasarkan syariat Islam, jadi kita harus tampil pada berbagai acara dan harus ekspresikan keberadaan Papua di Indonesia dengan ciri khas kita, jangan pakai songkok terus karena kita tidak tahu songkok dari mana,” ungkapnya kepada awak media usai pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Kemerdekaan Ke-74 RI.

 

Negara dan undang-undang telah menjamin hal dimaksud terlebih bagi otsus, mengingat selama 5 tahun berjalan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah terapkan pembangunan berdasarkan jati diri kearifan lokal adat istiadat, yang menunjukkan telah adanya kebangkitan kebudayaan dan adat.

 

“Dan karena itu kita harus terus mewujudkan itu dalam iven apapun bahwa Papua dengan keberagamannya perlu menjadi kekuatan untuk bangkit, jadi makna bhineka tunggal ika tetap ada meski kita berbeda tetapi tetap satu di dalam NKRI,”pungkasnya. (Irf)