JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Sebanyak 24 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Abepura Jayapura hari ini mendapatkan remisi bebas dari Presiden Joko widodo melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (17/8)

Upacara pemberian Remisi dilangsungkan di Lapas Abepura dan diikuti seluruh WBP Lapas.

Asisten I Bidang Politik Pemerintahan Hukum dan HAM Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa bertindak selaku Inspektur Upacara. (17/8)

Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, yang dibacakan Asisten I Doren Warkekwa Setda Provinsi Papua, mengatakan pemberian remisi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian Hak WBP tetapi remisi merupakan apresiasi negara terhadap WBP yang telah berhasil menunjukan perubahan perilaku.

Dikatakan bahwa program revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sangat sesuai dengan tema HUT RI ke 74 yaitu, SDM Unggul Indonesia Maju.

” Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas/Rutan saat ini adalah Sumber Daya Manusia yang terabaikan,” Tegasnya

Dijelaskan, pembinaan kepribadian dan kemandirian harua dijadikan tolak ukur ukur suksesi jajaran dalam mengatar WBP menjadi manusia yang taat dan mandiri.

Pesan Menkum HAM kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan agar menjadikan momentum Kemerdekaan RI tahun 2019 lebih meningkatkan kinerja, mempercepat layanan, mengubah pola kinerja, mempercepat layanan, mengubah pola kinerja, yang dapat mengikuti isu-isu terkait pemasyarakatan serta dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Usai mengikuti Upacara, kepada Humas Kanwil Papua, Korneles Rumboirusi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura, menyebut kebanyakan Warga Binaan yang mendapat remisi jenis Remisi Umum (RU) satu atau pengurangan masa tahanan.

” Selain 24 Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan remisi bebas sebanyak 397 Narapidana mendapat potongan masa tahanan,” Ungkap Rumboirusi.

“Semua usulan remisi melalui online, dengan melihat berbagai aspek penunjang, yaitu perilaku warga binaan, sisi pidana dan secara regulasinya memenuhi,” tambahnya

Pemberian remisi Kemerdekaan ini dilakukan sesaat setelah Upacara HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2019 di Lapas Abepura.

Diantara ke 24 Warga Binaan yang mendapat Remisi bebas nampak mantan Bupati Kabupaten Biak, Yesaya Sombuk yang merupakan Narapidana kasus Tipikor.

Mantan WBP Lapas Abepura ini selanjutnya melakukan kelengkapan administrasi dengan cap tiga jari sebelum diperbolehkan untuk meninggalkan Lapas pasca putusan bebas itu.

Sementara itu, Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Papua, Sri Yuwono dalam laporan secara umum penerimaan remisi tahun 2019 mengatakan, pemberian remisi hukuman itu diberikan dengan melakukan peninjauan dari berbagai aspek salah satunya adalah Warga Binaan yang berkelakuan baik selama masa pembinaan.

Diketahui, remisi hukuman yang diberikan pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu telah diatur berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 174 tahun 1999 tentang Remisi.

“Diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, ada dua kategori remisi yang didapatkan oleh para Napi setiap tanggal 17 Agustus. Pertama, Remisi Umum Kategori Satu (RU I) yakni Napi mendapatkan remisi sebesar satu hingga enam bulan. Dan Remisi Umum Kategori Dua (RU II) yang mana Napi setelah menerima remisi bisa langsung bebas,” kata Sri Yuwono.

Hadir juga pada Upacara Pemberian Remisi pada Lapas Kelas II A Abepura , Forkopimda Provinsi Papua, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum HAM Papua, Pejabat Eselon III, Para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian, Pejabat Eselon IV, V dilingkungan Kanwil Kemenkum HAM Papua dan Jajaran Lapas Abepura serta seluruh Staf. ( LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA )