BIAK (LINTAS PAPUA) – Dalam rangka meninjau kembali penggunaaan Dana Otsus,  Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kabupaten Biak Numfor yang dihadiri oleh Ketua DPR Biak Numfor, Tokoh Adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh perempuan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Bertempat di Hotel Mapia Biak, Selasa (13/08/2019)

 

 

Selain melakukan kunjungan kerja, MRP juga melakukan beberapa kegiatan lain diantaranya, Rapat kerja, Rapat dengar pendapat, dan juga kunjungan lapangan guna melihat efektivitas implementasi regulasi undang – Undang 21 tahun 2001 dan Perdasus 25 tahun 2013.

“Kami juga melakukan peninjauan kembali manajemen dana otsus pada empat bidang prioritas yakni Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur Dasar yang .” Ujar Yuliana Wambrauw selaku anggota MRP Provinsi Papua, anggota Pokja perempuan, Wakil Ketua urusan Rumah Tangga MRP

Yuliana juga menambahkan, kehadiran MRP ke Kabupaten Biak Numfor terkait tupoksi, wewenang serta fungsi MRP dalam melihat hak – hak dasar OAP. “kami ada di Biak terkait tupoksi, wewenang serta fungsi Majelis Rakyat Papua dalam melihat hak-hak Dasar orang asli Papua yang terdiri dari perlindungan dan pemberdayaan bagi OAP dan berpihak bagi kepentingan orang asli Papua diri dari gabungan wilayah adat yang ada di Provinsi Papua.” tambah Yuliana

Frits G. Senandi selaku Asisten 1 Setda Biak Numfor dalam sambutannya saat membuka kegiatan Kunjungan kerja MRP mengatakan, kunjungan MRP di Kabupaten Biak numfor merupakan suatu kerinduan dari masyarakat Kabupaten Biak Numfor termasuk pemerintah.

“Kehadiran daripada MRP dalam kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor ini sudah tentu untuk menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat terkiat pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua khususnya di Biak Numfor.” kata Frits

 

 

Frits berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menyampaikan hal – hal  yg menjadi Kendala yang tidak bisa terjawab menjadi muatan dari masyarakat Biak untuk diambil ke Provinsi sebagai suatu bahan kajian lebih dalam tentang pelaksanaan dana Otsus di Provinsi Papua. (Vio)