Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa (Foto Pribadi LK)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Tokoh Intelektual Papua, Marinus Yaung menanggapi polemik seputar, posis Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP). Menurut nya, seorang Legislator yang lebih tepat menduduki kursi legislatif Laurenzus Kadepa sebagai ketua DPR Provinsi Papua.

Marinus Yaung, saat memberikan keterangan kepada media. (ISTIMEWA)

“Lex specialis dari undang-undang otonomi khusus ialah memberikan hak politik dan posisi kesulungan kepada orang asli Papua. Dalam jabatan-jabatan politik. strategis itu salah satu muatan lex specialis dari undang-undang otonomi khusus,” katanya kepada wartawan, di Abepura, Selasa (13/8/2019).

 

Marinus Yaung mengatakan, saudara Jhon Banua Rouw, untuk secara gentlemen legowo dan harus bisa menyampaikan kepada publik bahwa dirinya tidak akan menduduki kursi ketua DPR Provinsi Papua.

 

“Saya akan menyerahkan kursi tersebut orang asli Papua. karena di periode terakhir dari pelaksanaan undang-undang nomor otomi khusus. Kami menginginkan agar proteksi keberpihakan terhadap orang asli Papua itu benar-benar diterapkan,” katanya.

 

Marinus Yaung mengatakan, otonomi khusus akan berakhir tahun 2021. Sehingga kewenangan kekhususan itu harus diterapkan. Oleh sebab itu di menjelang detik-detik terakhir otonomi khusus itu.

 

“Saya meminta kepada saudara Jhon  Banua Rouw untuk secara terbuka menyatakan di depan publik bahwa. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi ketua DPR Provinsi Papua. Berikan kesempatan kepada Laurenzus Kadepa untuk menjadi ketua DPR Papua,” katanya.

 

Lanjut Yaung, Laurenz Kadepa, dia mampu menerjemahkan amanah undang-undang otonomi khusus Papua proteksi perlindungan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak politik rakyat Papua.

 

“Yang menjadi spirit dari otonomi khusus Papua itu dia menjalankan dengan baik. Dan dia hadir di tengah-tengah Papua orang Papua berpihak pada orang asli Papua. Dia membela hak-hak orang Papua melindungi orang asli Papua untuk menjadi katalisator perubahan bagi orang Aceh Papua untuk mempengaruhi kebijakan Papua,”katanya.

 

Marinus Yaung mengatakan, salah satu tugas DPR adalah fungsi pengawasan dan dia bisa menjalankan hal itu dengan baik. Sehingga orang Papua merasa dia adalah elit politik dan DPR yang benar-benar mewakili masyarakat, bagaimana dia bisa menjalankan undang-undang otonomi khusus Papua.

 

“Dalam pelaku sisa pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua ini. Saya meminta kepada Partai Nasdem sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif kemarin memenangkan kursi legislatif.

 

Marinus Yaung mengatakan, ketua partai itu bukan milik Banua ada. Tapi itu milik punya hak untuk memberikan kursi tersebut kepada siapa dan menurut saya  tempat untuk menduduki kursi ketua DPR Provinsi Papua.

 

“Agar orang Papua bisa melihat bahwa pelaksanaan otonomi khusus di akhir tahun ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here