SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Dalam rangka menyiapkan proses pelaksanaan pemetaan wilayah-wilayah adat termasuk mengantisipasi penggunaan dana kampung yang salah sasaran, maka Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) Kabupaten Jayapura gelar Sosialisasi dan Konsolidasi Dana Kampung Untuk Pemetaan Wilayah Adat.

Sosialisasi yang diselenggarakan di Kampung Yanim, Distrik Kemtuk Gresi itu bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah (PSKMPD) Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura. (Irfan)

Sosialisasi yang diselenggarakan di Kampung Yanim, Distrik Kemtuk Gresi itu bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah (PSKMPD) Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura.

Sekertaris Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun mengatakan, kebijakan pemetaan wilayah adat merupakan salah satu kebijakan prioritas Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE.,M.Si., oleh sebab itu pihaknya mengambil langkah cepat dengan segera membentuk gugus tugas masyarakat adat, selanjutnya tim ini bertugas serta bertanggung jawab dalam mengawal dan menyiapkan segalanya pada kegiatan tersebut.

“Setelah terbentuk di 19 Distrik gugus tugas masyarakat adat dimaksud akan selalu berkoordinasi dengan UPPD, selanjutnya setiap gugus akan membantu pemetaan tanah yang menempatkan warga masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pelaksanaan dan kebijakan yang diambil,” ungkapnya kepada awak media usia kegiatan Sosialisasi dan konsolidasi dana kampung untuk pemetaan wilayah adat, di Kampung Yanim, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Jumat (9/8/2019) pekan kemarin.

Lanjutnya menerangkan, pemetaan dilakukan dengan menggabungkan teknologi pemetaan modern berupa peta topografi, peta udara dan peta satelit dengan peta-peta mental tata ruang masyarakat. Kegiatan pemetaan dimaksud bukan perkara mudah dan butuh dukungan dari tenaga ahli dengan menggabungkan teknologi canggih, oleh karena pemetaan wilayah adat dikelola secara khusus dan dibiayai menggunakan dana kampung.

“Kenapa kegiatan ini begitu penting karena dana pemetaan telah di transfer kepada seluruh kampung, pada tahap satu sebesar 50 juta perkampung yang di dalamnya ada dana pemetaan 25 juta , juga supaya dana yang ada untuk pemetaan tidak disalah gunakan, termasuk perlunya melibatkan pihak ke 3 untuk membantu pemetaan,”ungkapnya.

Dirinya bersyukur, Sosialisasi dan konsolidasi dana kampung untuk pemetaan wilayah adat berlangsung lancar, dan telah menghadirkan kesepakatan dari semua pihak yang menyatakan diri sepakat melibatkan pihak ketiga untuk membantu mulai dari proses persiapan hingga penyelesaian pemetaan, selanjutnya setelah sosialisasi, pihaknya minggu depan akan memfasilitasi pertemuan antara pihak adat dan pihak ketiga khusus membahas perjanjian kerjasama.

“perjanjian itu sebagai dasar hukum penggunaan dana kampung untuk diserahkan ke mereka dan untuk mereka lakukan pemetaan. Dan tugas saya selanjutnya masih ada yaitu kembali membuat pelatihan kepada tim dari wakil kampung masing-masing tiga orang supaya membantu teman-teman dari LSM atau dari mana saja untuk membantu proses pemetaan,”

Senada dengan Sekertaris UPPD Kabupaten Jayapura, Yotam Bairam selaku Kepala Suku Adat sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui program pemetaan tanah adat, dengan adanya pemetaan hak-hak masyarakat adat sampai anak cucu dapat terlindungi. Sadar akan pentingnya kebijakan dimaksud, dirinya sangat berharap kepada Pemerintah agar program ini harus dijalankan di seluruh Indonesia dan khususnya di Papua.

“Karena tanah di Papua semuanya adalah tanah adat , Cuma tanah adat itu tidak diakui oleh pemerintah karena belum ada peta tanah adat, dan ini sangat penting melalui peta ini untuk selamatkan masyarakat adat di Papua ini khususnya kampung saya, dan ini waktunya kami bicara hak-hak hidup kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemetaan ini hanyalah pintu masuk bagi kegiatan lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berbasis masyarakat. dalam pemetaan, model-model pengelolaan sumberdaya alam yang dikembangkan masyarakat diperjelas dengan mencatat batas-batas antar kampung atau antar wilayah tertentu, serta didukung dengan pendokumentasian.

Termasuk melindungi masyarakat adat Papua atas kehilangan mata pencaharian, juga menjaga rusaknya budaya, adat-istiadat dan jati diri. Sehingga tidak terjadi krisis identitas dan moral, bersamaan dengan berkembangnya pola hidup konsumtif, hedonis dan individualis. (Irf)