SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu berharap kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Papua harus jeli dalam memilih dan menentukan calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura.

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu. (Irfan)

“Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Papua harus jeli melihat dan memahami betul kondisi ini sebelum menunjuk anggota partainya menduduki jabatan ketua di gedung wakil rakyat,” demikian harapan yang disampaikan Ir. Hengky Jokhu guna menanggapi isu mengenai figur-figur calon Ketua DPRP dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, ketika memberikan keterangan pers di Cafe Pilos, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (9/8/2019) siang pekan kemarin.

Untuk itu, Hengky Jokhu mengajak kepada seluruh publik untuk harus melihat platform Partai NasDem dengan gerakan perubahannya (restorasi) kedepan akan menjadi partai masa depan di Papua.

“Apalagi platform NasDem yang mengusung tema-tema restorasi, gerakan perubahan dengan tekad membangun simetris politik serta ekonomi, dan ini merupakan benar-benar sebuah platform yang sangat dibutuhkan Indonesia kedepan terutama di Papua,” jelasnya.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan dihadiri oleh Sekertaris DPW Partai NasDem Provinsi Papua, H. Sulaiman L. Hamzah, pengurus NasDem dan Garda Pemuda NasDem Papua. (Irfan /HPP)

Dirinya mengatakan, di Papua semua orang bicara dalam konstalasi sosial budaya, politik dengan mengabaikan ekonomi dan nasionalis. Namun partai NasDem masuk dengan konsep politik ekonomi dan ini adalah partai politik masa depan.

Menurut Jokhu, jika Ketua DPW Partai NasDem Papua mampu memanage secara baik dalam menentukan figur ketua DPRP dan DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka partai NasDem yang mampu melakukan perubahan besar di Papua dan benar-benar menjadi menjadi partai yang mengutamakan persataun dan kesatuan bangsa.

Menurutnya, tema nasionlisme yang dimiliki NasDem menjadi tema yang tidak ada tawar-menawar di Propinsi Papua yang luasnya 22 % luas wilayah Indonesia ini menjadi provinsi yang betul-betul menjadi propinsi Indonesia mini dengan mengabaikan isu-isu ego sektoral, isu-isu kesukuan dan kedaerah.

Maka itu, dirinya mengajak, Mathius Awoitauw sebagai Ketua DPW Partai NasDem d Provinsi Papua harus membawa panji-panji nasionalisme dan panji-panji demokrasi ini. Dimana, platform politik dan ekonomi berjalan secara simetris itu harus menjadi sebuah panji yang menggema sampai kepelosok negeri.

Dengan demikian, Hengky berani taruhan, Ketua DPW Partai NasDem Papua, Mathius Awoitauw tetap akan membuat partai yang dipimpinya menjadi partai masa depan di Papua dan menjadi partai yang sangat disegani dengan komitmen politik tanpa mahar.

Karena itu, dirinya juga berharap, dalam konteks nasionalisme yang NasDem miliki akan lahir pemimpin kolektif di DPRP maupun DPRD Kabupaten Jayapura itu merupakan figur yang betul-betul teruji dan terukur dari segi kualitas intelektual, kualitas moral, integritas dan komitemennya, untuk membangun masyarakat sebagai konstituennya.

“Saya berharap para figur atau para kandidat atau para calon terpilih atau para legislator yang telah lolos pada Pileg tahun 2019 ini harus tau diri, kalau tidak punya kapasitas dan kualitas untuk menjadi ketua dewan lebih baik mundur dan cukup menjadi anggota dewan biasa saja,” paparnya.

Ia menghimbau, berikan kesempatan kepada siapapun yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi ketua DPRP maupun Ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Tidak bisa memaksakan kehendak karena alasan OAP, sebab LSM Papua Bangkit menggarisbawahi jika DPRP maupun DPRD Kabupaten Jayapura bukan pendopo adat tetapi lembaga tinggi resmi negara yang diatur lewat undang-undang.

“Karen itu, siapapun orangnya, dari mana pun asalnya, apapun suku dan agamanya berhak menjadi ketua dewan sepanjang dia dipilih oleh rakyat, memiliki suara terbanyak dan dari partai yang memiliki kursi terbanyak silakan duduk sebagai ketua,” tukasnya
Pria yang telah malang melintang di dunia LSM ini menantang, jika ada yang menyebut bahwa harus ada kekhususan bagi orang Papua untuk jabatan ketua dewan dalam semangat Otsus Papua silakan tunjukan di pasal berapa mengatur ketua dewan harus OAP.

“Sebab setahu saya, dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus, tidak ada pasal yang mengatur tentang itu. Saya juga salah satu penyusun darat UU Otsus. Saya memiliki draf asli, draft 1 sampai 9 dari 12 draft otsus. Tolong tunjukan kepada saya bahwa disini ketua DPRP atau ketua DPRD Kabupaten Jayapura harus diduduki oleh orang Papua,” tukas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Jayapura tersebut. (Irf)