JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Ada pertanyaan yang hingga kini belum ada jawabannya yang pasti. Mengapa korupsi di negeri ini sulit sekali diberantas? Ada yang mengatakan, korupsi di negeri ini sulit diberantas karena sudah berurat akar di masyarakat. Korupsi sudah ada sejak zaman pra-kolonial, zaman penjajahan, terus berlanjut hingga zaman kemerdekaan dan sampai zaman kini, ketika orang sudah mulai bicara tentang Revolusi 4.0.

Setiap hari, berbagai media baik yang konvensional maupun yang moderen, menurunkan berita tentang korupsi, tentang operasi tangkap tangan (OTT) terduga korupsi, tentang pemeriksaaan tersangka korupsi di KTP, tentang pengadilan atas tersangka korupsi, dan sebagainya. Pendek kata, berita tentang korupsi tidak pernah tidak ada di media saban hari.

Diskusi, seminar, sarasehan, dan apa pun namanya yang membahas tentang korupsi tak kurang-kurang sudah diadakan baik oleh universitas-universitas, lembaga-lembaga pusat studi, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan bahkan lembaga-lembaga pemerintah. Tetapi, korupsi tetap saja ada bahkan seperti tidak berkurang, meskipun sudah begitu banyak orang yang ditangkap, diadili, dan akhirnya dipenjara.

Berapa banyak anggota legislatif yang dipenjara karena korupsi? Berapa banyak pejabat eksekutif yang diadili dan dipenjara karena korupsi? Berapa banyak pejabat yudikatif yang tahu tentang hukum, yang dihukum karena korupsi? Berapa banyak aparat keamanan yang juga dihukum karena terlibat korupsi. Juga berapa banyak orang swasta yang juga terseret dalam tindakan rasuah ini?

Memang, kadang kala, korupsi sulit dilacak. Sebab, tidak mudah mengindentifikasi pelaku dan korbannya. Kalau menyangkut uang negara, korban cenderung anonim, tidak dikenali karena jarang yang langsung merasa dirugikan. Pelakunya biasanya kelompok. Mereka berkolusi karena memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu, mereka akan sangat ketat menjaga kerahasiaan tindak korupsi. Kecuali ada yang kecewa, lantas bernyanyi. Dan terbongkarlah tindak korupsi itu.

Ada yang berpendapat bahwa korupsi terjadi karena tiadanya integritas. Istilah “integritas” biasanya dikontraskan dengan “korupsi.” Kata “korupsi” (berasal dari bahasa Latin, corrumpere) yang berarti “membusuk, merusak, memburuk, atau menyeleweng.” Korupsi dipahami sebagai “ancaman yang membusukkan masyarakat melalui penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan.” Sedangkan “integritas” yang juga berasal dari bahasa Latin (integer) yang berarti “tidak rusak, murni, utuh, jujur, lurus, dan dapat dipercaya atau diandalkan.” (Haryatmoko, 2011).

Pada umumnya, integritas dihubungkan dengan suatu keutamaan/kebajikan (virtue) atau karakater yang baik. Integritas semacam ini tumbuh dari pendidika keluarga, berkembang di sekolah, lingkungan masyarakat, dan teruji dalam kehidupan profesional.

Dengan kata lain, integritas adalah hasil dari pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan tindakan yang diarahkan ke nilai-nilai etika publik. Jelaslah kiranya bahwa pembentukan habitus, lingkungan berintegritas bukan sekadar niat baik, tetapi harus ditopang oleh lingkungan (mulai keluarga hingga masyarakat) dan pengalaman.

Di sinilah arti penting dari penekanan, pada pembangunan sumber daya manusia(SDM), seperti yang berulangkali ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Kualitas SDM menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan. Setiap manusia dituntut kompetensi individunya untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi di segala bidang. Meningkatkan kualitas SDM merupakan investasi manusia jangka panjang, karena setiap orang yang menempuh jalur pendidikan tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas.

SDM seperti apa yang harus kita miliki? Tentu jawabannya adalah SDM yang berintegritas. Sifat orang yang berintegritas adalah kejujuran. Bukankah tidak mungkin orang memiliki integritas tanpa mempraktikkan kejujuran. Seorang yang berintegritas memang tidak akan kompromistis ketika dihadapkan pada kesulitan, termasuk kesulitan menjatuhkan pilihan antara yang baik dan yang tidak baik.

Kalau kita masukkan dalam konteks aparatur birokrasi dan pejabat publik, maka integritas berarti keteguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun dari siapapun. Dengan demikian, integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak sah atau ilegal baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas dan wewenang.

Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para aparatur birokrasi dan pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam usaha membentuk good governance.

Itulah tantangan kita ke depan. Tentu, ini termasuk dalam hal pemilihan calon menteri kabinet: Dicari orang-orang yang berintegritas tinggi. *

( https://jokowidodo.app/post/detail/dibutuhkan-orang-orang-berintegritas-tiggi )