Warga Sauwiyau dan Elseng Skanto di Keerom Tolak Tawaran PT Victory

0
549
Ketua Pansus Ekosob Majelis Rakyat Papua, Dr. (HC) Herman Yoku, SIP., saat memberikan keterabngan kepada media. (Arif/LPC)

KEEROM (LINTAS  PAPUA)  – Ketua Pansus Ekosob MRP Papua (Panitia Khusus Ekonomo, Sosial dan Budaya Majelis Rakyat Papua), Dr. (HC) Herman Yoku, SIP, mengatakan,  bahwa warga Sauwiyau dan Elseng, Awi II yang menghuni di wilayah barat Keerom (sekitar distrik Skanto) menyatakan menolak tawaran PT Victory untuk mengambil kayu log (kayu gelondongan) di wilayah hutan adat mereka tersebut.

Dikatakan,  bahwa masyarakat di wilayah tersebut saat ini tengah didekati secara personal untuk bersedia melepas hutan mereka untuk diambil kayu gelondongan (log) dengan harga per kayu sebesar Rp. 100.000,/log.

‘’Pada Jumat (2/8) lalu, Majelis Rakyat Papua (MRP) telah melakukan sidang pleno penetapan triwulan III MRP yang telah membentuk Pansus Ekosob, dengan tujuan untuk melakukan investigasi terhadap kerusakan lingkungan hutan adat di Papua yang mengalami kerusakan dari sisi ekonomi social dan budaya akibat ulah perusahaan sawit atau perkebunan yang ‘nakal’ sehingga merusak hutan masy adat,’’ujarnya kepada LPC.com, belum lama ini di kediamannya, di Sanggaria, Keerom.

Dia menyebutkan bahwa dalam kaitan tersebut, maka ia selaku Ketua Pansus Ekosob MRP, telah diberitahu oleh masyarakat wilayah tersebut aka nada upaya dari PT Victory melalui salah seorang ondoafi untuk mengambil kayu log.

‘’Maka dalam hal tersebut saya yang juga sebagai Ketua DAS (dewan adat suku) Skanto juga pemilik hutan adat di Sauwiyau maka kita semua bertemu pada keesokan harinya (3/8). Selanjutnya hasil pertemuan tersebut kita putuskan menolak tawaran dari PT Victory tersebut,’’lanjutnya.

Ia mengemukakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat dengan tegas menolak tawaran tersebut. Diantaranya kerusakan hutan adat yang dikhawatirkan akan terjadi lagi sepeninggal PT hanurata puluhan tahun lalu, cara pendekatan PT Victory yang dinilai illegal, nilai yang ditawarkan, dan juga track recor dari perusahaan sawit dan perkebunan yang ada di Keerom termasuk PT. Victory.

‘’Pertama, masyarakat adat kami termasuk orang tua saya dan kami semua adalah korban pelanggaran HAM hutan adat kami. Saat itu PT Hanurata, menghabisi hutan kami dan mengambil kayu secara tak bertanggungjawab sehingga hutan kami rusak. Maka saat ini kami tak ingin hal itu terjadi lagi seperti yang akan ditawarkan oleh PT Victory,’’tegasnya.

Selain itu tawaran PT Victory yang diam-diam mendekati salah satu ondo afi mereka dinilai sebagai pendekatan illegal. Apalagi tawaran 1 log seharga Rp.100 ribu adalah sangat merugikan masyarakat pemegang hutan adat.

‘’Karena ini kami akan menyurat resmi melalui adat maupun selaku Pansus Ekosob, kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Pemkab Keerom dan MRP, tentang tingkah laku perusahaan ini (PT.Victory) yang melakukan rencana tersebut,’’ujarnya.

Hal ini juga menjadi catatan yang akan disertakan yaitu track record perusahaan selama bergerak diwilayah Distrik Mannem dan Distrik Arso Timur (Kab. Keerom). ‘’Jadi di wilayah tersebut yang merupakan, PT Victory dan PT TSP (Rajawali) telah melakukan kerusakan hutan, karena meski izin yang dipakai adalah perusahaan sawit dan perkebunan namun kenyataannya mereka hanya mengejar kayu. Sehingga kerusakan hutanlah yang ada, ini yang kami pemilik wilayah adat tegaskan menolak,’’ujarnya.

Bahkan ia menegaskan bila mereka bertekad untuk tidak kompromi terhadap masalah ini. ‘’Kenyataan yang ada program wajib dari pemerintah untuk perusahaan tersebut tidak pernah mereka laksanakan. Baik HPH Bina desa atau reboisasi hutan kembali tak berjalan dan juga tipu-tipu. Kami tegaskan saya dan kami tak pandang bulu kepada siapapun, jangan coba masuk-masuk hutan kami tanpa hak itu sama saa nyawa taruhannya,’’tegasnya.

Ia juga mengingatkan,  kepada PT Batasan yang saat ini ada bergerak Ubiyau untuk hal serupa. ‘’Kami dari Pansus akan investigasi, kita akan panggil kepala suku Ubiyau, Sawanawa sampai Sawabuum, jangan sampai perusahaan ini menyeberang ke tempat lain atau menyerobot wilayah lain untuk luas usahanya, itu akan berhadapan dengan kami. Karena akan mencaplok daerah lain. Ingat batas, jangan coba masuk wilayah lain, jangan sampai ada gesekan diantara kita. Karena tanah itu hak adat kami,’’tegasnya lagi. (arief /lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here