Wabup Piter Gusbager Dorong APBD Keerom Berdayakan Ekonomi Rakyat

0
219
Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut, MUP, saat mengikuti Pembukaan Sidang Paripurna VI Masa Sidang II DPRD Keerom, kemarin. (Arief)

KEEROM (LINTAS PAPUA)  – DPRD Keerom menggelar Pembukaan Rapat Paripurna VI Masa Sidang II DPRD Keerom, di ruang sidang DPRD Keerom, kemarin. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar nota keuangan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Keerom Tahun 2018, ini dihadiri, Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager yang atas nama Bupati Keerom, Muh. Markum, menyampaikan pidatonya.

Wakil Bupati Keerom, dalam pidatonya, intinya mengemukakan harapannya agar apa yang disampaikan oleh Pemkab Keerom kepada DPRD Keerom, bisa dikaji dan ditelaah dengan baik untuk selanjutnya bisa menjadi masukan dalam rangka perbaikan di tahun mendatang.

Hal ini dikuatkannya lagi dalam wawancara kepada media, usai sidang. Menurutnya, dengan kewenangannya DPRD Keerom akan memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemkab Keerom.

‘’Tentunya DPRD dengan kewenangan tentu akan menerima bahan yang sudah Pemkab Keerom masukan. Kami atas nama Bupati, hari ini telah sampaikan nota keuangan APBD 2018 untuk dievaluasi dengan DPRD Keerom, tentunya dengan alat dan kelengkapan yang DPRD miliki akan mengkaji, mempelajari dan memberikan persetujuan untuk menetapkan ini sebagai Perda,’’ujarnya.

Ia menambahkan bahwa menyangkut capaian RPJMD 2016—2021 yang masih harus dicapai Keerom, maka sangat penting untuk dicapai dengan didukung struktur anggaran yang baik.

‘’Untuk mengejar target RPJMD maka perlu struktur keuangan yang ideal. Yaitu piramida anggaran yang harus diperbaiki yaitu menyangkut belanja public, bukan belanja pegawai lebih banyak, karena belanja public inilah yang langsung berdampak ke masyarakat. Idealnya struktur anggaran itu 40 persen belanja rutin (pegawai) dan 60 persen belanja public,’’lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Keerom, Syahabuddin SP, menilai bahwa langkah pemerintah untuk memberikan porsi belanja public yang besar akan DPRD dukung penuh. ‘’Tapi seperti kita tahu bahwa ada keterbatasan anggaran jika dilihat dari jumlah OPD yang ada, karena ini membuat kebutuhan operasional jadi tinggi. Namun bukan tak ada ruang yang perlu kita tekan, ini kita minta OPD untuk lihat lagi, anggaran persediaannya dicukupkan, sehingga menjadi ada dana yang bisa disisihkan untuk belanja public sehingga bisa dinaikkan,’’pungkasnya. (arief)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here