Buku pedoman yang disusun sebanyak 32 halaman itu, untuk memastikan program pembangunan di Distrik yang dikembangkan agar panduannya bisa diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun pihak lain yang ingin berkontribusi. Demikian dikatakan oleh Sekertaris Unit Percepatan Pembangunan Daearah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun. (Irfan)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Unit Percepatan Pembangunan Daearah (UPPD) Kabupaten Jayapura telah menyusun buku pedoman tentang “Distrik Membangun-Membangun Distrik”.

Buku pedoman yang disusun sebanyak 32 halaman itu, untuk memastikan program pembangunan di Distrik yang dikembangkan agar panduannya bisa diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun pihak lain yang ingin berkontribusi.

Demikian dikatakan oleh Sekertaris Unit Percepatan Pembangunan Daearah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun,  saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (7/8/2019) siang.

“Kami telah bekerjasama dengan Bappenas beberapa waktu belakangan ini agar dapat membantu kita untuk menjelaskan pedoman ini. Supaya menjadi semacam petunjuk, tetapi juga kementrian/lembaga ada empat fungsi kalau tidak salah dalam Distrik membangun tersebut” kata Zeth Freed Ohoiwutun yang juga sebagai penulis buku pedoman tersebut.

Empat (4) fungsi yang dimaksud itu, kata Zeth, secara tekhnis implementasinya ada di Kementrian/Lembaga. Untuk itu, pihaknya bersama Bappenas secara bersama-sama merumuskan sebuah pedoman umum agar bisa dipakai oleh Kementrian/Lembaga dalam bentuk memberikan program dukungan terhadap pembangunan berbasis Distrik.

“Nah, sedangkan latar belakang Distrik itu menjadi sebuah pendekatan dalam proses percepatan pembangunan. Setelah sekian lama mencoba memperhatikan proses dan pembangunan yang selama ini jalan, maka rasanya masih ada hal yang kurang diperkuat ditingkat pemerintah daerah,” terangnya.

Kata pria yang akrab disapa Eddy ini, berkaca dari pengalaman pemerintahan pada 30 tahun lalu masih terdapat 9 kabupaten diseluruh Papua, Bupati pada waktu itu sangat menaruh kepercayaan penuh kepala Distrik dalam memimpin dan mengelola wilayahnya dihampir semua hal menyangkut pelaksaan pembangunan dan pemerintahan.

“Pada zaman itu dikembalikan oleh seorang kepala distrik, yang zaman dulu mereka bilang disetir. Nah pengalaman itu dirubah menjadi kecamatan ada hal alami degradasi disatu pihak, padahal diera sekarang Negara lewat pemerintah pusat mencoaba untuk mempercepat kesejahteraan rakyat terutama di kampung yang secara khusus diberikan presiden jokowi,” terangnya.

Terlebih ruang tersebut lebih terbuka setelah Presiden memberikan perhatian khusus dengan memperkuat pembiayaan di kampung dan desa, kebijakan tersebut dinilai cocok digunakan dengan mengunakan pola pendekatan Distrik dalam mengawasi, mengontrol penggunaan dana yang dikucurkan ke kampung-kampung.

“Kepala Distrik sebagai kepala wilayah setingkat SKPD, tetapi bedanya itu distrik punya wilayah dan dinas-dinas itu dia tidak punya wilayah. Jadi, karena kepala distrik punya wilayah yang jelas, maka kita berfikir perlu diberikan bobot yang lebih serta fungsinya diperkuat,” paparnya.

Selanjutnya terang Eddy, upaya untuk memperkuat Distrik dalam mengelola wilayahnya telah didiskusikan beberapa kali selama 3 tahun belakangan bersama Bupati Jayapura. Dan, Bupati sepakat untuk perkuat distrik. Untuk menuju kesana ada beberapa hal yang ditempuh untuk menyiapkan segalanya maupun dari aspek regulasi dan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada Distrik.

“Itu sudah disiapkan, dan sekarang juga sedang disiapkan keputusan Bupati tentang kewenangan yang dilimpahkan di Distrik itu dia harus masuk ke dalam urusan atau KAUR kepala seksi Distrik, jadi perlu menambah satu regulasi untuk kewenangan itu bisa dikerjakan oleh struktur yang ada di Distrik, sehingga secara hokum bisa dipertanggung jawabkan,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here