SENTANI (LINTAS PAPUA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk segera melakukan penertiban dalam pengelolaan aset daerah dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Hal ini sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penertiban aset milik daerah.

Maka itu, Pemerintah kabupaten Jayapura telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura sebagai upaya untuk peningkatan penerimaan daerah di Kabupaten Jayapura, termasuk sebagai bentuk penertiban aset-aset daerah yang belum terkelola secara administratif.

 

Menurutnya, kerjasama ini dilakukan atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya optimalisasi pendapatan melalui penertiban aset-aset milik daerah.

“Secara tekhnis kedepan berapapun jumlah sertifikat yang diterbitkan BPN Kabupaten Jayapura dapat diketahui dan dibaca oleh Bapenda karena telah terintegtasi oleh sistem, ketika nanti belum ada pembayaran biaya perolehan hak atas dan bangunan pasti akan diketahui,” kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegai, belum lama ini.

Selain aset, dirinya sebutkan ada juga pembuatan dan pemanfaatan data peta zona nilai tanah, dan khusus untuk zona nilai tanah pihaknya diharuskan backup BPN untuk lakukan penilaian zona nilai di akhir tahun 2018, dananya bersumber dari Pemerintah Kabuppaten Jayapura.

Untuk saat ini, terang Theo dengan adanya undang-undang nomor: 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kewenangannya telah diberikan kepada kabupaten/kota untuk melakukan revisi NJOP PBB,oleh sebab itu sebelum menentukan NJOP PBB dimaksud pihaknya terlebih dahulu harus lakukan penilaian zona nilai tanah.

 

“Kurang lebih 1 milyar delapan ratus, kita sudah ok kan di APBD perubahan, zona nilai tanah ini tujuannya untuk kita nanti lakukan untuk perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB, yang selama ini  NJOP PBB yang ada di SPT PBB kita masih gunakan NJOP yang lama pengalihan dari undang-undang pratama,”ungkapnya

 

Selanjutnya , untuk aset pemerintah kabupaten jayapura semuanya akan disertifikatkan, penertiban aset daerah berupa tanah juga menjadi fokus KPK karena banyak tanah daerah yang hilang dan diklaim pihak lain yang berakibat pemerintah daerah sulit meningkatkan pendapatan dari aset-aset yang semestinya dimiliki dan dikelola untuk menghasilkan pendapatan.

 

Untuk diketahui, fokus KPK Sesuai arahan supervisinya selain pembuatan dan pemanfaatan data peta zona nilai tanah, dan lindungi aset daerah, fokus lainnya adalah pemanfaatan data dan informasi peralihan hak dan pemberian hak atas tanah,Penyediaan data dan informasi pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pemanfaatan dan informasi perpajakan daerah. (Irf)