DPR Papua Dukung Keputusan Gubernur Menolak Evaluasi Pelaksanaan UU Otsus

0
417
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Papua, Tan Wie Long menilai keputusan Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) adalah tindakan yang sangat tepat. (Gracio / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Papua, Tan Wie Long menilai keputusan Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) adalah tindakan yang sangat tepat.

” Keputusan Gubernur itu sudah benar, dan keputusan itu adalah bentuk kekecewaan seorang pimpinan kepada pusat, karena rancangan UU Otsus Plus yang di usulkan Pemprov Papua yang merupakan riset pendapat masyarakat Papua tidak di tindaklanjuti oleh pusat,” kata Tan Wie Long kepada Wartawan di Jayapura, Rabu 31 Juli 2019.

Tan Wie Long yang mewakili pimpinan komisi dan DPR Papua tentu sangat mendukung keputusan Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk menolak rencana pemerintah pusat itu.

Apalagi kata Tan, penolakan ini menyusul adanya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan pengkajian pelaksanaan undang-undang tersebut.

“Jadi jauh-jauh hari Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah menyerahkan sebuah dokumen rancangan UU Otonomi plus kepada Pemerintah Pusat, dimasa kepemimpinan Presisden SBY saat itu. Tentunya isi dokumen rancangan UU Otsus plus itu didalamnya ada kajian-kajian berdasarkan hasil riset dari pendapat-pendapat rakyat Papua, dengan harapan dapat diterjemahkan dan dibahas oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa jika di dalam isi dari pada rancangan UU itu ada hal-hal yang perlu untuk ditambah atau dikurangi, bahkan mungkin bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945, seharusnya duduk dan bicara bersama-sama.

“Tetapi nyatanya sampai hari ini rancangan UU Otsus plus itu kan tidak ada titik akhir atau tindak lanjutnya dari Pemerintah Pusat. Tentu ini membuat sebuah kekecewaan yang sangat-sangat besar untuk kita rakyat Papua, sehingga yang jadi pertanyaan kita, kalau lah pemerintah pusat dia tanggap dan serius serta peduli terhadap Papua ? kenapa baru sekarang ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Pemerintah Provinsi Papua untuk meyampaikan apa yang diperlukan untuk dievaluasi tentang UU Otaus,”jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan sejauh mana keseriusan dari pada pemerintah pusat terhadap rakyat Papua. Dimana UU Otsus Plus yang sudah diserahkan, tapi kenapa tidak ada titik terangnya.

“Jadi apa yang menjadi pendapat Gubernur itulah pendapat rakayat Papua dan kekecewaanya. Gubernur tentunya itu representasi dari pada suara hati rakyat Papua, sehingga kami DPR Papua tentunya sangat memberikan dukungan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur,” ujar Tan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah pusat harus merespon secara positif dan arif tentang apa yang sudah di sampaikan oleh Gubernur. Jangan kemauan-kemauan pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat juga sama sekali tidak memberikan sebuah tempat apa yang menjadi aspirasi dari pada rakyat Papua.

Politisi partai Golkar itu juga menyarankan, jika memang pemerintah pusat betul-betul peduli dan mau memperhatikan Papua, maka DPR Papua rancangan UU Otsus plus, itu dibuka kembali.

“Mari bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat harus duduk bersama untuk kita bicara secara terbuka, sebab jangan sampai nanti disetujui oleh lembaga-lembaga pemerintah, tetapi masyarakat Papua tidak menerimanya. Selain itu kita juga harus terbuka untuk melihat secara jernih,” ungkapnya. (Gracio/Lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here