Patuhi aturan, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda Akan Kembalikan Tiga Mobil Dinas

0
1142

JAYAPURA (LINTASPAPUA) –  Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, mengklaim bahwa dirinya tidak di tegur Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait penggunaan kendaraan dinas, namun hanya berupa penyampaian menyangkut aset yang di tujukan kepada anggota-anggota DPR Papua yang masa jabatannya telah berakhir.

 

“Sebenarnya tidak ada teguran dari KPK, jadi ketika kami melakukan diskusi dengan KPK, KPK hanya berbicara spontan saja mengingatkan kepada saya bahwa anggota dewan pada periode lalu ada yang belum mengembalikan mobil dinas yang sekarang mungkin pakai lebih dari satu, “jelas Yunus usai kunjungan kerja di Jambatan Youtefa, Senin, 29 Juli 2019.

 

Guna mematuhi aturan, Yunus mengaku akan mengembalikan tiga unit mobil yang selama ini di gunakan.

“Kebetulan saya memegang tiga mobil diantaranya mobil jenis Fortuner yang biasa saya sering pakai, mobil Camry, kemudian mobil Tirton  yang biasa di gunakan saat kunjungan kerja ke daerah,” ujarnya

 

Kata Yunus, pihaknya akan segera mengembalikan semua aset itu, yang  dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPRP periode lalu,

“Kami posisi tidak menjual barang tersebut, barang itu semua ada pada kami masi pada posisi semula,”Katanya.

 

Lanjut katanya,  KPK juga menyarankan kepada semua pejabat daerah agar tidak menyalagunakan aset pemerintah, sehingga  dirinya akan menginstrusikan kepada anggota dewan yang masih menggunakan aset yang di peroleh pada periode lalu untuk segera di kembalikan

 

“Saya rencana akan kembalikan aset itu, mungkin selasa besok atau rabu saya sudah kembalikan, tiga mobil itu akan kembalikan, yang di dapat pada periode lalu, pada saat saya masih jabat wakil ketua,” ucap yunus.

 

Selain DPR Papua, Yunus juga mengharapkan eksektutif juga melakukan hal yang sama,

” Untuk berkata jujur dan terbuka saja posisi kami di dewan dan eksekutif ini sama, oleh karena itu eksekutif yang mempunyai kendaraan dinas banyak-banyak parkir di rumah-rumah itu di kembalikan.Saya harap semua harus di kembalikan, lebih fatal  lagi jika mobil dinas kedapatan di jual,” bebernya.

 

Selanjutnya menurut Yunus bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi istilah pemutihan, sehingga masa jabatan selesai semua aset pemerintah harus di kembalikan.

 

“Saya sempat menanyakan kepada KPK bahwa bagaimana jika aset sudah digunakan sampai 10 tahun, kan ada istilah pemutihan, dan KPK menjelaskan sekarang sudah tidak lagi berlaku istilah pemutihan.Sehingga jika kita kembalikan kepada pemerintah kemudian mereka melakukan lelang, kita langsung berurusan dengan pemerintah jika sudah di lelang, ” pungkasnya.  (Gracio/Lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here