DPR Papua Soroti Dinas PU Selesaikan Masalah Hak Ulayat Jembatan Holtekamp dan Ringroad

0
440

JAYAPURA(LINTASPAPUA)  – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyoroti Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk secepatnya menyelesaikan masalah hak ulayat pada  proyek pekerjaan jalan Ringrood kota Jayapura, juga Jembatan Hamadi – Holtekamp mengingat proyek ini sudah selesai seratus persen dan tinggal di fungsikan.

Pernyataan tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dalam kunjungan kerja DPR Papua bersama lintas komisi ke proyek pembangunan Jembatan Hamadi -Holtekamp dan Jalan Ringroad kota Jayapura, Senin 29 Juli 2019.

Dalam kunjungan tersebut pihaknya mengaku dua pekerjaan ini terlihat sudah mencapai seratus persen, dan tinggal di resmikan.Hanya saja masalah hak dari masyarakat adat belum di selesaikan.

” Saya tidak mau ada masalah, ketika jalan ini mau di resmikan, untuk itu sebelum di lakukan peresmian dinas harus buat untuk jalan ringrood itu nilainya berapa untuk utang ke masyarakat adat, dan utang bagi kontraktor, sehingga kita ajukan dalam APBD perubahan, ” tegas Ketua DPRP, Yunus Wonda di sela-sela kunjungan kerja.

Menurutnya, dari laporan yang disampaikan oleh Dinas PU bahwa hingga kini masalah hak ulayat masih menjadi kendala dan begitu juga dengan pembayaran hak dari kontraktor.

” Memang penyelesaian hak ulayat harusnya di lakukan di lokasi, jangan di kantor, dan juga hotel, namun menyelesaikan masalah di parapara adat, karena parapara adat itu terbuka.
Dan ketika ada yang palang, semua bisa dipertanggungjawabkan karena proses pembayaran itu di saksikan langsung oleh semua pihak,” ujarnya

Dirinya berharap Dinas PU segera menyelesaikan masalah tersebut, karena tidak selamanya harus mengharapkan dana besar, sebab anggaran saat ini telah di fokuskan untuk PON.

Lanjut kata Yunus, begitu juga dengan Jembatan Hamadi-Holtekam, walaupun sisa progres pembangunannya sampai awal bulan agustus besok namun masalah hak ulayat juga belum di selesaikan.

“Kita minta kepada pemerintah kota jika menginginkan aset retribusi maka, harap menyelesaikan hak ulayat tersebut.Dan jika kota tidak bisa menyelesaikan dan ketika provinsi yang menyelesaikan maka provinsi mempunyai kewenangan untuk retribusi tersebut, ” ujar Yunus,

Dikatakan masalah ini pemerintah kota segera ambil langkah, karena ini wilayahnya, sebab jembatan ini di bangun untuk mengurangi kemacetan di kota juga akan menjadi salah satu icon baru di Papua, khususnya di kota Jayapura.

“Ini semua untuk kepentingan masyarakat, tapi bagaimana retribusi ini menjadi tanggungjawab siapa akan di bicarakan, dan siapa mempunyai kompensasi besar disini itu akan di bicarakan, termasuk pemberian nama di dewan juga telah diskusikan di DPR Papua akan seperti apa,” tandasnya.

Sementara itu menurut Joni Sulu, selaku Kepala seksi pemeliharaan dan pembenahan jalan dan jembatan Dinas PU Papua, mengaku masalah hak ulayat masih menjadi kendala bagi dinas, di samping pembayaran hak kontraktor.
“Hutang kita kepada kontraktor sekitar 48,200 M lebih, sedangkan masalah tanah adat itu ada beberapa pihak yang datang menuntut pembayaran, karena merasa belum di bayarkan, padahal sudah di bayarkan.” Jelas Joni. (Gracio/Lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here