JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian (DPP JAMAN) A. Iwan Dwi Laksono menyatakan dukungannya pada pidato ‘Visi Indonesia’ yang disampaikan Jokowi di Sentul, Minggu, 14 Juli 2019.

“Beberapa poin yang disampaikan Pak Jokowi sangat menarik karena sama seperti hasil Rapimnas DPP JAMAN yang dilaksanakan bulan Juni 2019, terutama terkait fokus pembangunan sumber daya manusia dan penekanan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya Ideologi bangsa,” papar Iwan.

Iwan memaparkan, saat itu JAMAN mengusulkan tagline ‘Mental Pancasila’ untuk kepemimpinan periode kedua Jokowi 2019-2024 sebagai kelanjutan tagline ‘Revolusi Mental’ periode 2014-2019.

Indonesia diprediksi akan menghadapi ancaman krisis ekonomi global tahun 2020. Namun ancaman lain yang tak kalah berbahaya dan sudah di depan mata adalah berkembangnya paham radikalisme dan esklusivisme.

Tantangan perang di dunia yang terjadi di masa kini dan di masa depan bukan hanya menggunakan senjata nuklir maupun militer,

“Perang saat ini lebih ke arah perang ideologi, perang dagang, perang budaya, perang cyber atau proxy war dan perang non militer dengan spektrum yang luas serta aktor yang tak tampak, Pancasila adalah tameng Bangsa Indonesia yang perlu dimunculkan kembali,” jelas Iwan.

JAMAN menyatakan prihatin ketika radikalisme terhadap ideologi tertentu yang awalnya masih pada level privat kini sudah merambah masuk ke level publik, dalam artian lain.

“Saat ideologi yang bertentangan dengan falsafah pendirian NKRI hanya dibicarakan dalam wacana-wacana, kini sudah mulai bergerak memaksakan diri untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara,” ungkapnya.

Bahkan pergerakan mereka justru mulai masuk ke dalam pemahaman aparatur pemerintah, ini sangat membahayakan. Pemerintah harus mengikis habis paham radikalisme yang semakin masif berkembang di Kementrian/Lembaga, termasuk BUMN. Aparat sipil dan Militer serta seluruh pegawai BUMN harus dipastikan bersih dan bertegang teguh setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD 45.

Awasi Aktivitas ASN

Untuk itu, JAMAN merekomendasikan adanya program Pendidikan Bela Negara terhadap ASN di berbagai tingkatan. Pemerintah perlu memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memantau aktivitas ASN di luar dinas, termasuk analisis dan penilaian atas keterpengaruhan oleh faham-faham anti Pancasila. Serta tindakan antisipatif, perbaikan dan korektif yang dapat dilakukan.

“Misalnya CPNS atau PNS yang ingin promosi jabatan harus melampirkan alamat akun sosial media mereka untuk mengetahui konsep berfikir mereka. Bilamana dalam setiap postingan di akun sosial mereka cenderung anti Pancasila maka menjadi pertimbangan karena tindakan seseorang itu tergantung dari pemikirannya,” ungkapnya.

Usulan JAMAN yang lain adalah terkait nama kabinet Jokowi. Pada periode perdananya, Jokowi memberi nama kabinetnya dengan ‘Kabinet Kerja’, serupa dengan Presiden Soekarno yang menggunakan nama Kabinet Kerja (10 Juli 1959) dengan mengusung ‘Tri Program Kabinet Kerja’. Program Bung Karno itu meliputi masalah sandang, pangan, keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian Barat.

Maka pada pemerintahan periode kedua (2019-2024), DPP JAMAN mengusulkan pemerintahan Jokowi diberi nama ‘Kabinet Pancasila’.

“Selain diisi oleh para ahli, Kabinet Pancasila fokus terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan semangat dan cita-cita Pancasila,” pungkasnya. (JJO)

https://jokowidodo.app/post/detail/jaman-radikalisme-makin-berkembang-jokowi-canangkan-mental-pancasila