Wakil Bupati Keerom terpilih, Pieter Gusbager, S.Hut, MUP., , saat diwawancara. (Arif/ HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen dipastikan memanggil Bupati Keerom Muh. Markum, berkenaan dengan belum ditetapkannya wakil bupati setempat.

Pemanggilan tersebut bertujuan mendorong dilakukannya upaya percepatan pelantikan wakil bupati setempat, guna mencegah gejolak dan gesekan horizontal maupun vertikal yang berpotensi muncul di masa mendatang.

Sekda Papua, Hery Dosinaen, saat diwawancara. (Erwin / HPP)

“Intinya kita mau panggil bupati (Keerom) dan semua dinas terkait untuk kita rapatkan kenapa, lalu alasannya apa sampai ada hambatan dalam proses pelantikan,” terangnya.

Menurut ia, Pemprov Papua tak ikut andil dalam proses penunjukan wakil bupati Keerom. Namun, dari informasi Kementerian Dalam Negeri, belum adanya penetaan (wabup) dikarenakan tak ada rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sebagai partai pendukung.

Sebelumnya, ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Piter Gusbager, terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Keerom dalam periode sisa waktu 2018-2021 menggantikan Wakil Bupati Muhammad Markhum.

Piter Gusbager terpilih melalui Rapat Paripurna DPRD Keerom Dalam Rangka Pemilihan dan Penetapan Wakil Bupati, Senin (26/11), dengan raihan 15 dari 16 suara yang ada, mengalahkan rivalnya Herman Yoku yang meraih satu suara.

Sidang DPRD Kabupaten Keerom dihadiri Muspida Keerom, diantaranya, Bupati Keerom, Muh. Markum SH, Kapolres Keerom AKBP. Muji Windi Harto, Dandim 1701/Jayapura yang diwakili Pabung Keerom Kapt. Inf. Lodwik Woria.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Golkar) Provinsi Papua, Klemen Tinal menyebut proses penetapan wakil bupati Keerom itu, tidak sah.

Hal demikian, karena berlambang “pohon beringin” ini, sama sekali tidak mengusulkan atau mengajukan Ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Keerom, Piter Gusbager sebagai calon wakil bupati.

“Pengusulan calon wakil bupati Keerom ini kan kami dari DPD Golkar Provinsi usulkan nama lain ke DPP Golkar di Jakarta. Tapi kemudian nama lain yang keluar lalu tetap berproses dalam sidang dewan, kita sebut itu ilegal,” keluh Klemen Tinal. (win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here