JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP) menyatakan akan menindakanjuti aspirasi terkait penolakan daerah otonom baru (DOB) oleh sekelompok mahasiswa dan rakyat Papua yang melakukan demo di halaman kantor DPR Papua, Selasa (16/7) kemarin.

Terkait hal itu Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan setelah pihaknya menerima aspirasi, akan membawa ke dalam forum ditingkat anggota DPR Papua melalui Badan Musyawarah.

“Dari situ ditentukan tindakkanjutnya. Apakah dibentuk Panja atau Pansus. Kami akan sampaikan ini ke pimpinan dewan. Tapi pemekaran ini kewenangan pusat, namun selama ini ada pemkab yang mengajukan aspirasi pemekaran tanpa melalui DPR Papua, tapi langsung ke pusat,” kata Thomas Sondegau .

Menurutnya, tindaklanjut aspirasi ini ada mekanisme di dewan yang harus dilakukan. Dibahas bersama anggota DPR Papua lainnya dan dilaporkan ke pimpinan.

“Anggota DPR Papua tidak tidur. Kami juga tidak ingin pemekaran banyak-banyak, untuk apa. Bukan hanya Papua Tengah, ada juga wacana pemekaran Pegunungan Tengah dan Papua Selatan,” ucapnya.

Anggota DPR Papua lainnya, Yulius Miagoni berharap proses pemekaran mesti sesuai aturan dan syarat-syaratnya harus dipenuhi. Pemekaran jangan membawa dokumen siluman ke pusat hanya untuk kepentingan pribadi duduk di sebuah jabatan.

“Hingga kini OAP masih minim dan non Papua mendominasi. Jika pemekaran lagi kita mau jadi apa. Sudah jadi penonton terus mau jadi apa lagi nanti. Itulah alasan pendemo tadi,” kata Miagoni.

Menurutnya, di beberapa kabupaten ini hasil pemekaran menguntungkan non Papua. Orang asli Papua minoritas sehingga untuk duduk di DPRD orang asli tidak dapat peluang.

“Masalah mendasar di Papua ini jumlah penduduk. OAP semakin berkurang dan non papua bertambah,” ucapnya.

Sementara Martinus Adii mengatakan negara ini sebenarnya sudah membuat jarak antara Jakarta dengan Papua. Hanya orang gila yang mau masuk ke lobang yang sama.

“Isu pemekaran bukan jawaban di lapangan. Hal penting adalah harga diri. OAP. OAP hanya minta dihargai bukan otsus atau pemekaran. Ini sebenarnya permainan apa. Negara sedang mengadu domba rakyat Papua. Pemekaran Papua Barat misalnya justru memarjinalkan OAP. Kalau pemekaran Papua Tengah akan muncul masalah baru,” kata Martinus Adii.

Hal yang sama dikatakan Nason Uti. Menurutnya, apakah dengan pemekaran rakyat Papua akan dimerdekakan, tidak. Rakyat Papua hanya ingin hudip aman di atas negerinya. Bagaimana mereka dihormati. Kalau pemekaran pasti tetap saja banyak orang berteriak dan menyebabkan suburnya isu Papua merdeka.

“Negara tidak ingin itu terjadi tapi negara ikut menyuburkan isu itu dengan berbagai informasi atau wacana yang mendapat penolakan dari OAP. Kalau OAP tidak puas, generasi dari generasi lain akan terus berteriak karena itu akan selalu ada dari generasi ke generasi,” kata Nason.

Menurutnya, pendekatan keamanan sejak tahun 1952 sejak gencatan senjata terjadi di wilayah pegunungan hingga kini terjadi trauma. Melihat aparat berseragam masyarakat takut.

“Apalagi yang kapolda bicara, panglima bicara. TNI bisa jadi guru, polisi jadi guru memangnya dong disiapkan untuk itu kah? Mungkin di daerah lain bisa tapi di Papua masalahnya rasa trauma atau ketakutan. Mestinya yang dipikir konsep awal bagaimana membangun masyarakat,” ujar Nason.

Kondisi ini katanya menyebabkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat menolak tapi dipaksakan untuk mendapat citra. Apakah tidak ada konsep lain. Apakah mereka ini betul telinga tuli atau justru benar apakah OAP ini memang sedang digenosida.

“Apakah kalau TNI dan Polisi mengajar terus dia berani lagi ke sekolah. Orang Papua juga ingin pembangunan tapi hindari hal-hal kontroversi jangan banyak gerakan tambahan. Mestinya konsep pendekatan ini diubah. Kenapa bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan jadi sasaran pihak keamanan. Mestinya tempat ibadah yg hrs aman merka di ada. Di bidang pendidikan dan kesehatan mereka ada,” ucapnya.

Sementara anggota DPR Papua lainnya, Laurenzus Kadepa mengatakan ia meminta bupati atau politikus di daerah kerja baik agar di DPRP tidak jadi pelampiasan kemarahan masyarakat.

“Kedua, dalam sebuah negara demokrasi hak kedaulatan tertinggi di rakyat. Kebijakan apapun yg akan diambil terhadap Papua tanya rakyat. Termasuk pemekaran,” tutup Kadepa.
(Gracio/Lintaspapua.com)