Wali kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., melakukan KSO menandatangani TMP2T BPJS ketenagakerjaan. (Gracio / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  BPJS Ketenagakerjaan cabang Jayapura melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota Jayapura tentang Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T).

Kegiatan ini berlangsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jayapura, Jumat, 12 Juli 2019 yang dihadiri dan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM.

Wali Kota menegaskan, bagi perusahaan besar dikota Jayapura yang tidak mengurusi BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawainya maka ijinnya tidak akan diberikan.

“Wajib mereka memperhatikan tenaga kerja yang mereka pekerjakan pada perusahaan. Mereka harus bekerja sama dengan BPJS agar supaya jaminan keselamatan itu diberikan kepada tenaga kerja kalau tidak maka Pemkot Jayapura tidak akan berikan ijin usaha seperti SITU-SIUP,” katanya usai melakukan kegiatan, Jumat, 12 Juli 2019.

Dengan begitu sambung Wali Kota, agar supaya ada perhatian khusus dari pemberi kerja tentang hak-hak tenaga kerja yang dipkerjakan pada perusahaan.

Sementara kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jayapura, Adventus Souhuwat menjelaskan dengan adanya TMP2T berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang sanksi administratif kepada setiap pemberi kerja.

“Jika ada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja tetapi tidak diberikan perlindungan, maka dengan adanya TMP2T bearti izinnya ditahan. Dan itu sudah sepengetahuan Wali Kota sesuai perjanjian kerja sama tadi,” katanya.  (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here