BPN Papua Gelar Rapat Koordinasi  untuk Melindungi Tanah Milik Masyarakat

0
139
Badan Pertanahan Nasional (BKN) Provinsi Papua, mengadakan rapat koordinasi gugus tugas Reforma agraria Provinsi Papua Tahun 2019, mengangkat tema “Sinergitas kelembagaan reforma di tanah Papua”. (Fransisca / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Badan Pertanahan Nasional (BKN) Provinsi Papua, mengadakan rapat koordinasi gugus tugas Reforma agraria Provinsi Papua Tahun 2019, mengangkat tema “Sinergitas kelembagaan reforma di tanah Papua”.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Arius Yambe, SH. M.MT., menegaskan bahwa BPN berpihak pada masyarakat adat, dan menjaga konservasi hutan Papua. (Fransisca / lintaspapua.com)

Kegiatan ini di buka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa. Hadir 100 undangan dari instansi terkait. di Aston Hotel Jayapura, Senin (8/7/2019).

 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua,  Arius Yambe, SH. M.MT., menegaskan bahwa BPN berpihak pada masyarakat adat, dan menjaga konservasi hutan Papua.

 

“Rapat ini merupakan koordinasi agar tidak  masyarakat adat tidak jual tanahnya, akan kami bantu legalkan tanah milik masyarakat, dan kita tingkatkan kualitas hidup orang Papua. Tidak mengunakan tanah konservasi hutan sebagai tempat tinggal. Kami kembalikan ke masyarakat adat agar kearifan lokal terjaga. ada keberpihakan kepada masyarakat, tidak boleh di jual,” tegasnya.

 

Sementara itu, Asisten I Setda Papua, Doren Wakerkwa, menyampaikan sambutan Gubernur Provinsi Papua Yang berpesan agar mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan jalan keluar. “Banyak permasalahan di tanah ini, sehingga  kita carikan jalan keuar bersama sama, sektor agraria sangat komplex,perlu kita jalin koordinasi, diperlukan legal formal, fokus pada performa sinergitas agraria, agar rapat ini mendapatkan rekomendasi dan hasil  kongkrit,” katanya. (Fransisca/lintaspapua.com)