Komisi Informasi Provinsi Papua Menjawab Tuntutan PKN

0
424
Komisi Informasi Provinsi Papua (KIPP) menjawab tuntutan dalam aksi demo oleh Perkumpulan Keuangan Negara(PKN) Provinsi Papua, pada 19 Juni 2019 siang, di kantor KIPP. Tampak Suasana Jumpa Pers. (Fransisca / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Komisi Informasi Provinsi Papua (KIPP) menjawab tuntutan dalam aksi demo oleh Perkumpulan Keuangan Negara(PKN) Provinsi Papua, pada 19 Juni 2019 siang, di kantor KIPP.

8 pokok tuntutan PKN Provinsi Papua yang disampaikan dalam demonstrasi. Jumpa pers ini bertujuan memberikan informasi dan penjelasan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui secara jelas yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Papua dalam menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai Tugas dan FungsiNya menurut Peraturan Perundang-undangan. Selasa(4/7/2019) Kantor KIPP Ruko Jayapura.

Wakil ketua Komisioner KIPP, Armin Thalib menegaskan,  keputusan tidak dapat berubah, tidak memihak kepada siapapun, sesuai perundang undangan, bertangung jawab.

“Bahwa sikap Komisioner KI Papua terhadap Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Nomor : 01/KEP/KI-PAPUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 4 (empat) Register Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Papua adalah tetap dan tidak akan melakukan perubahan, sebagaimana jawaban Kami yang telah disampaikan kepada Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) melalui surat Nomor : 030/KI-PAPUA/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan,” tuturnya menjelaskan.

Pada kesempatan yang sama Armin juga menyampaikan, bahwa seluruh Komisioner KIPP Masa Perpanjangan yang aktif tinggal 3 (tiga) orang, akan tetap menjalankan tugasnya.

Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua,Andriani Salman Wally, saat memberikan keterangan. (Fransisca / lintaspapua.com)

Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Andriani Salman Wally, mengatakan dalam menggunakan undang-undang keterbukaan, hak dan kewajiban berjalan bersamaan.

“Dalam keterbukaan informasi publik itu Ada hak dan kewajiban setiap Pengguna informasi publik yang wajib di patuhi, haknya sudah terpenuhi, dia melakukan permohonan informasi publik, tetapi pengguna informasi publik harus tahu, ada kewajibannya juga,” lanjutnya.

Komisi Informasi Provinsi Papua (KIPP), saat memberikan keterangan pers. (Fransisca / lintaspapua.com)

“Bukan berarti adanya undang-undang keterbukaan itu informasi masyarakat, organisasi, dengan semena mena melakukan permohonan, ada aturan mainnya, jadi hak dan kewajiban seiring sejalan. Silahkan PKN melakukan gugatan sesuai undang-undang berlaku,” katanya.

KIPP tidak akan mencabut blacklist sesuai tuntutan PKN, Bahwa Pemohon sudah sepatutnya dicatat dalam daftar hitam dan tidak diberikan layanan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama 1 tahun sejak keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik pada sengketa a quo.

Anggota Komisioner KIPP, Joel Betuel Agaki Wanda menambahkan, sudah menyelesaikan sengketa PKN tahun lalu Khusus untuk PKN. (Fransisca / lintaspapua.com)

Angota Komisioner KIPP, Joel Betuel Agaki Wanda menambahkan, sudah menyelesaikan sengketa PKN tahun lalu Khusus untuk PKN.

“Kami sudah satu kali selesaikan sengketanya itupun sudah selesai, kami tetap layani dan bertentangan dengan keputusan ketua pusat, inilah yang menjadi kita menghentikannya di situ,” tandasnya mengakhiri wawancara. .(Fransisca/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here