DPR Papua dan Pemprov Sepakati 10 Materi Raperdasi dan Raperdasi Tahun 2019

0
221
Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius Mimin, menjelaskan materi rancangan peraturan daerah usulan pemerintah provinsi Papua antara lain raperdasi pemberian nama stadion utama Lukas Enembe, raperdasi tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah irian bahkti menjadi perusahaan perseorangan daerah irian bahkti. (Gracio / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPR Papua, bersama Eksekutif dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pembahasan Raperdasi dan Raperdasus tahun 2019, yang di lakukan pada tanggal 14 sampai 24 Juni 2019 telah menyepakati 4 materi Raperdasi dan 6 materi Raperdasus.

Berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPR Papua, bersama Eksekutif dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pembahasan Raperdasi dan Raperdasus tahun 2019, yang di lakukan pada tanggal 14 sampai 24 Juni 2019 telah menyepakati 4 materi Raperdasi dan 6 materi Raperdasus. (Gracio / lintaspapua.com)

Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius Mimin, menjelaskan materi rancangan peraturan daerah usulan pemerintah provinsi Papua antara lain raperdasi pemberian nama stadion utama Lukas Enembe, raperdasi tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah irian bahkti menjadi perusahaan perseorangan daerah irian bahkti.

Kemudian raperdasi mengenai pemberian nama jembatan Hamadi-Holtekam dan raperdasi tentang perubahan perdasus No 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan DPRP yang di tetapkan melalui mekanisme pengangkatan 2014-2019.

Sementara itu rancangan peraturan daerah usulan DPRP yakni, raperdasus tentang perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan buruh Orang Asli Papua (OAP) di provinsi Papua, raperdasus tentang penanganan konflik sosial di papua.

Raperdasus tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua, raperdasus tentang penyelesaian pelanggaran HAM, raperdasus tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua, dan raperdasus tentang perubahan nama bandar udara sentani kabupaten Jayapura,

Mimin menambahkan, dari hasil rapat kerja Bapemperda dengan Eksekutif maka hasilnya kemudian akan di sosialisasikan kepada masyarakat di lima wilayah adat di Papua,

“Jadi usulan Raperdasus dari DPR,  yakni nama bandar udara sentani, di usulkan menjadi Bandar udara Dortheys Hiyo Eluay, sedangkan usulan Eksekutif tentang Raperdasi pemberian nama jembatan Hamadi -Holtekam menjadi jembatan Youtefa dan Stadion utama Papua Bangkit di kampung harapan di usulkan namanya menjadi Stadion utama Lukas Enembe,” jelasnya

“Nama jembatan Youtefa ini telah diberikan oleh Pemerintah kota jayapura dan para Dewan Adat Port Numbay, setelah melaukan pertemuan, maka kita hormati itu,” katanya menambahkan.

Selanjutnya untuk Raperdasus tentang keberpihakan dan pemberdayaan buruh orang asli Papua di provinsi Papua, DPRP juga menghimbau kepada para pengusaha, dan perusahaan  untuk wajib merekrut tenaga buruh dari orang asli Papua,

“Jadi orang Papua yaitu orang yang lahir besar di Papua, jadi jika merekrut di lihat baik persyaratannya harus benar-benar orang papua, bukan penduduk dari luar,” ujar Mimin kepada wartawan di ruang kerjannya, Kamis 27 Juni 2019.

Mimin menambahkan usulan raperdasus buruh orang asli papua ini di wajibkan bagi setiap perusahaan yang ada di Papua.

” Kami rencananya setelah ini akan mengundang pihak perusahaan dan pengusaha-pengusaha untuk membicarakan hal ini, apa kesedian mereka nantinya.Kami juga berharap dengan usulan-usulan Raperdasi dan Raperdasus ini dapat menyelesaiakan berbagai permasalahan yang ada di Papua,” katanya.

Dirinya menegaskan, untuk masalah ini tidak ada prsentase tetapi ini wajib, harus priorotas orang papua. “Saya mengaharapkan semua steakholder, penduduk Papua dapat mendukung kami,” tandasnya. (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here