PUNCAK JAYA (LINTAS PAPUA)  –  Pemberian Informasi Langsung (PIL) menjadi salah satu program dari BPJS Kesehatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan sosialisasi mengenai Program JKN-KIS.

Seluruh masyarakat harus tahu mengenai setiap prosedur dalam menggunakan pelayanan dari Program JKN-KIS, mulai dari hak dan kewajibannya sebagai peserta, serta bagaimana mengakses layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Tidak hanya di pusat kota, tetapi masyarakat di daerah pedalaman pun harus tahu dengan semua hal tersebut demi tercapainya kepuasan dalam menggunakan pelayanan dari Program JKN-KIS.

Kali ini Kepala Kabupaten Puncak Jaya BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Ahmad Dalim Jayamada beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyasar salah satu kampung yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Kampung Mulia Gambut Distrik Mulia, Selasa (25/06). Masyarakat di kampung ini mayoritasnya berinteraksi menggunakan Bahasa Suku Dani.

Dalam melakukan sosialisasi kali ini berbeda dengan sosialisasi yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang berada di daerah lainnya.

Ketina Wonda, salah satu suster yang bertugas di Puskesmas Mulia inilah yang menerjemahkan kepada masyarakat atas apa yang disampaikan oleh kepala BPJS Kesehatan kabupaten Puncak Jaya. Masyarakatpun antusias ikut mendengarkan apa yang disampaikan.

“Saya bersama masyarakat yang ikut dalam sosialisasi ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan yang sudah memperhatikan dan memberikan sosialisasi kepada kami masyarakat di kampung mulia gambut distrik mulia Kabupaten Puncak Jaya,” ujar Linda Gire.

Menurut Kepala Bidang Keluarga Berencana Siti Hawa, bahwa BPJS Kesehatan diminta untuk menjadi narasumber agar menyosialisasikan Program JKN-KIS ke masyarakat Puncak Jaya, guna memberikan pemahaman penting untuk menjadi peserta JKN-KIS.

“Dengan diadakan sosialisasi ini masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu terkait Program JKN-KIS ini. Mulai dari bagaimana prosedur untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, hak dan kewajiban menjadi peserta.

Dijelaskan juga apabila tidak mampu untuk mendaftar secara mandiri, maka dapat melaporkan ke Dinsos untuk direkomendasikan oleh pemerintah daerah menjadi peserta PBI APBD.

“Karena kita tahu dimana bahwa masyarakat Puncak Jaya mayoritas adalah petani yang tidak tentu penghasilannya sehingga agak kesulitan jika harus mendaftar secara mandiri/segmen PBPU,” ujar Siti. (Fransisca  / lintaspapua.com)