Staf Khusus Presiden Untuk Papua Minta Data Honorer Dikirimkan

0
776
"Data honorer yang telah selesai dan di verifikasi harus disiapkan, jadi Kabupaten/Kota yang sudah selesai segera dikirim, jangan tunggu semua selesai baru kirim. Karena kalau menunggu semua maka prosesnya akan lama," kata Lenis Kogoya,  seusai melakukan pertemuan dengan komisi I DPR Papua, Selasa, (25/6/2019). (Gracio / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dalam kunjungannya, Staf khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya meminta Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyelesaikan data honorer untuk dikirimkan.

“Data honorer yang telah selesai dan di verifikasi harus disiapkan, jadi Kabupaten/Kota yang sudah selesai segera dikirim, jangan tunggu semua selesai baru kirim. Karena kalau menunggu semua maka prosesnya akan lama,” kata Lenis Kogoya,  seusai melakukan pertemuan dengan komisi I DPR Papua, Selasa, (25/6/2019).

Dikatakannya, hal ini penting, untuk itu dirinya telah menyurati kepada pemerintah Papua, terkait data honorer yang akan dikirim ke Presiden sesuai dengan apa yang dilaporkan DPRP melalui Komisi I, dan MRP dalam pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami juga sudah menyurati ke DPRP melalui Komisi 1 dan MRP untuk menyiapkan data namun sampai sekarang datanya belum rampung. Kami telah menunggu sampai kurang lebih1 bulan. Oleh karena itu Saya, memutuskan untuk menyurati pemerintah Papua, yakni Gubernur Papua, untuk bertemu langsung membicarakan masalah ini,” ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan itu, sambung Lenis, pihaknya akan menanyakan sampai sejauh mana data honorer yang di siapkan di masing-masing Kabupaten/Kota yang akan di serahkan langsung ke Presiden. Karena sampai detik ini belum ada surat yang resmi dari pemerintah Papua kepada Presiden melalui Staf Khusus Presiden.

Ditambahkan, masalah ini tentu sama dengan di Papua Barat, namun di pemerintah Papua Barat jauh-jauh hari sudah mengirim surat kepada Presiden. “Surat itu dikirim melalui saya dan jumlah tenaga honorer itu kurang lebih ada 1000 lebih, kemudian setelah itu di atur untuk melakukan rapat dan mencari solusi atas aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pertemuan antara pemerintah Papua Barat dengan pemerintah Pusat itu langkah yang diambil adalah sistem penerimaan yang dilakukan untuk usia maksimal 27 tahun menggunakan sistem sesuai dengan prosedur yang ada, sedangkan untuk umur 30 tahun keatas, itu termasuk pada kuota khusus.

“Akhirnya Papua Barat sekarang sudah aman dan sudah selesai pengangkatan honorernya, karena suratnya di kirimkan langsung ke Presiden,” ucapnya.

Saat ini Lenis menambahkan untuk Provinsi Papua saat ini belum ada surat resmi dari Gubernur. “Saya sudah minta dan telah mengirim surat ke Gubernur Papua untuk mengadakan pertemuan guna membahas masalah tenaga honorer, besok rapatnya akan di lakukan di ruangan Sekda Papua,” ungkapnya.

Pihaknya berpesan kepada pegawai honorer yang selama ini belum mengurus berkasnya agar segera mengurus, serta berdoa agar perjuangan Bapak Gubernur, Bupati dan Walikota yang tentu di kawal oleh DPRP dan MRP sebagai fungsi kontrol, dalam memperjuangkan aspirasi tenaga honorer di Papua.

“DPR dan MRP telah mendukung penuh, itulah ruang aspirasi jadi hari ini saya diundang ke DPRP, dan dari hasil pertemuan ternyata DPRP komisi 1 mempunyai banyak keluhan masyarakat, kedepan saya akan tangani untuk menyelesaikan satu persatu mulai dari masalah anggota DPRP kursi Otsus, masalah pemekaran dan masalah IPDN,” katanya.

Kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPRP, Laurensuz Kadepa turut memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada staf khusus Presiden Republik Indonesia, Lenis kogoya yang boleh hadir melakukan pertemuan dengan komosi I,

“Apa yang dilakukan saat ini dengan menghadirkan staf khusus Presiden Lenis Kogoya adalah merupakan pertemuan pertama kalinya dalam mendengar semua aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Jadi apa yang dibicarakan saat ini menjadi beban kita DPR Papua dan beban staf Khusus Presiden untuk tetap bekerja bersama-sama mengimplementasi persoalan ini,” tandasnya.

Sementara itu Yonas Nussi, yang juga Anggota Komisi I DPR Papua, menambahkan pihaknya mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengawal aspirasi masyarakat khususnya terkait penerimaan CPNS.

” Oleh karena itu kita akan tetap mangawal aspirasi ini dengan baik, dan besok hari akan ada rapat dengan eksekutif kita juga akan hadir sama-sama dalam rangka memebrikan memberikan penguatan kepada eksekutif, sehingga dokumen atau verikasi data honorer di Papua ini bisa diselamatkan bersama-sama,” tandasnya.  Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here