PAKAIAN SERAGAM BERNUANSA AGAMA DI SEKOLAH DASAR NEGERI: BEBERAPA OBSERVASI

0
630
Penulis: Pekerja perdamaian, founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia. (Foto Pribadi)

Oleh :  Ridwan al-Makassary

 

Beberapa hari terakhir ini, di media sosial terdapat diskusi mengenai “kewajiban berpakaian seragam Muslim di sekolah negeri” yang kontroversial. Kasus ini mereferensi pada surat edaran kepala sekolah, yang ditujukan kepada orang tua, di Sekolah Dasar Negeri Karang Tengah III, Wonosari, Gunung Kidul Yogyakarta. Surat edaran tersebut tertanggal 18 Juni 2019 dan sempat diributkan di dunia maya. Pada tanggal 24 Juni 2019, setelah seminggu beredar, surat edaran tersebut telah diralat oleh pihak sekolah, dari yang tadinya ada term wajib kemudian diubah menjadi dianjurkan.  Di Papua, surat edaran yang sejenis, yaitu melarang penggunaan pakaian Muslim/Muslimah juga acap terjadi.

Misalnya, surat edaran GIDI di Tolikara, di antaranya yang melarang pakaian Muslimah di Tolikara, yang berujung “Insiden Tolikara” tahun 2015, Surat Edaran PGGP kabupaten Jayapura beberapa bulan lalu yang menyuarakan hal yang sama. Apa yang bisa kita pahami dari peristiwa-peristiwa ini? Penulis beragumen bahwa masyarakat kita di tanah air lebih suka mengedepankan simbol agama daripada substansi agama. Pendewaan simbol agama yang berlebih-lebihan, yang mewujud dalam surat edaran dan bahkan Perda Syariah, berpotensi memecah belah kesatuan dan menjadi bibit bagi ideologi khilafatis di masa depan. Karenanya, tulisan sederhana ini akan melihat persoalan ini dari sebuah perspektif yang lebih luas dengan mereflesikan pemikiran personal penulis.

Saat ini tidak ada satu negara di dunia ini yang benar-benar homogen dan monolitik. Bahkan, tidak terkecuali suku Burakumin di Jepang yang dianggap paling homogen. Indonesia tidak terkecuali adalah sebuah negara yang plural atau majemuk dari segi agama, suku, bahasa dan ras. Sejak tahun 1945, para pendiri republik ini, dengan semangat kebersamaan untuk mendirikan satu bangsa yang tidak terikat pada satu etnik, agama dan bahasa tertentu, menyepakati bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak didasarkan pada satu favoritisme agama. Karenanya dipilihlah Pancasila, sebagai dasar negara seperti, yang sekarang kita miliki, dan juga dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Pilihan Pancasila dengan sila pertama KeTuhanan yang maha Esa adalah kompromi dari para pendiri republik, di mana pada saat perumusan Pancasila ada sebagian pendiri republik yang menghendaki pemberlakuan negara Islam. Sepanjang sejarah republik ini didirikan hingga saat ini, animo sebagian elit politik untuk menjadikan Indonesia identik dengan negara Islam tidak pernah surut, menjadi arwah laten yang gentayangan, sejak dari era Kartosuwiryo hingga era pendukung Khilafahis, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang Mei 2017. Namun hal ini tidak akan didiskusikan secara khusus di sini.

Pada medio 1980-an, saya telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) di Serui, Papua. Seingat saya, waktu itu tidak ada aturan untuk mengenakan pakaian Muslim. Bahkan, mayoritas teman-teman saya perempuan yang beragama Islam, bahkan teman-teman main di lingkungan ketetanggan, ketika itu tidak ada yang mengenakan jilbab.

Saya tidak tahu di Jawa ketika itu. Kakak-kakak  perempuan dan bahkan ibu kandung saya lebih banyak mengenakan kerudung. Baru beberapa terakhir mereka mengenakan jilbab. Bahkan, ponakan-ponakan saya sejak bayi sudah dipakaikan jilbab saat ini.  Di ruang public ketika itu, masih sangat jarang ditemukan Muslimah yang mengenakan jilbab. Berbeda dengan pakaian Muslim pria yang relatif lebih awal dipakai sebagian Muslim terutama untuk salat Jumat.

Sejak kapan pakaian Muslimah menggejala di tanah air? Saya sendiri tidak tahu pasti, tapi saya berasumsi bahwa tampaknya kharisma revolusi Iran 1979 yang juga membawa pengaruh badai Islamisasi, khususnya dalam cara berpakaian, terutama menjangkiti para Muslimah di tanah air. Sewaktu saya mengikuti pendidikan pesantren di Makassar pada era 90-an, saya baru melihat santriwati berpakaian jilbab. Juga, beberapa sepupu yang kuliah di UIN (waktu itu masih IAIN) Makassar dan kakak santriwati yang datang menjenguk adiknya, sebagian sudah mengenakan jilbab, meskipun belum banyak model seperti sekarang ini.

Beberapa tahun terakhir, saya melihat warga Muslim/Muslimah sangat antusias dengan tampilan fisik berupa busana Muslim/Muslimah. Paska reformasi 1998, sebagian daerah yang dikenal sebagai kantong Muslim seperti Cianjur, Tasikmalaya, Tangerang, Bulukumba, dengan tidak mengenyampingkan Aceh, telah mengeluarkan surat edaran atau bahkan Perda Syariat yang lebih banyak mengatur cara berpakaian dan hal-hal yang bersifat remeh temeh lainnya, misalnya pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kolam renang.

Pada masa itu, awal Islamisasi di film Catatan Si Boy yang digandrungi pemuda/pemudi ketika itu ada tasbih dimobilnya untuk menunjukkan bahwa dia sebagai pemuda Muslim yang baik, kira-kira begitu pesannya. Bahkan, kasus terakhir di NTB, adanya desakan wisata halal yang akan memisahkan pendaki laki-laki dan pendaki perempuan juga memantik kegaduhan di dunia maya. Gairah besar beragama Muslim dan Muslimah ini kemudian banyak dikomodifikasi melalui media dan melalui penganjur agama di mimbar-mimbar masjid, sehingga kita melihat antusiasme beragama secara simbolik menyeruak di ruang-ruang publik. Fenomena ini menurut saya juga tidak terlepas dari  munculnya revivalisme agama, terutama terkait Islam transnasional, seperti Jemaah Tabligh, Hizbut Tahrir Indonesia dan Salafy/Wahhaby.  Menurut saya, penampilan beragama dengan simbol semestinya tidak berhenti hanya penampilan lahiriah, tetapi juga mengedepankan substansi.

Apakah boleh ada aturan penggunaan agama tertentu di sebuah sekolah atau kantor yang noatabene mengatasnamakan negara, yang seharusnya mengayomi semua agama dalam honai Indonesia raya? Menurut hemat saya dan saya kira sebagian besar orang Indonesia sepakat bahwa sekolah dasar negeri, kantor pemerintahan, rumah sakit negara mesti steril dari aturan semacam ini dan atas (mengatasnamakan agama apapun), oleh karena akan menyalahi spirit kepejuangan dan kebhinekaan yang telah dicetuskan para founding fathers dengan Pancasila, sebagai common denominator Indonesia raya.

 

Untuk sekolah swasta dan rumah sakit swasta yang membawa bendera agama tertentu dengan penggunaan symbol agama tertentu,  jika menjadi keputusan publik pengelolanya tidak akan ada masalah karena bukan atas nama negara yang seharusnya berdiri untuk semua golongan. Meskipun dalam kenyataan, kelompok mayoritas di satu wilayah akan lebih diuntungkan dalam hal-hal tertentu, seperti perayaan hari libur agama, bantuan keagamaan dan lain-lain.

Sepanjang pengetahuan saya, syariah Islam adalah berlaku untuk segala waktu dan jaman atau bersifat universal. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana Syariah lebih merupakan nilai-nilai keadilan, persamaan dan anti diskriminasi ketimbang aturan-aturan ad hoc yang dikedepankan dalam pelaksanaan perda syariah yang bias dan cenderung diskriminatif. Mengutip guru saya, Abdullahi Ahmed An-Naim, syariah tidak bisa diperdakan atau diregulasi negara, oleh karena akan memicu ketegangan dan intimidasi di antara warga yang plural.

Selain itu, tidak ada rujukan aplikasi syariah melalui regulasi negara yang berhasil, bahkan kondisi ketegangan antar warga yang plural. Potret negara Madinah yang selalu diidealkan sudah berhenti sejak wafatnya nabi Muhammad saw dan mustahil bisa direplikasi dewasa ini. Dalam hal ini, pemikiran yang lebih terbuka, moderatisme beragama dibutuhkan di tanah air, dengan tidak mengedepankan pemahaman skriptural dan ide-ide untuk pendirian negara Islam sebagai tujuan terjauh dari gerakan-gerakan Islam politik yang berwatak khilafahis.

Sebagai kesimpulan, manifestasi aturan yang hanya fokus mengedepankan aspek simbolisme agama dan mengabaikan substansi agama, menurut saya, jika tidak diwaspadai adalah serpihan kecil yang bisa menggurita dari keinginan yang laten untuk mendirikan satu negara atau khilafah Islam, dan atau negara Kristus, paling tidak idealisasi Papua Tanah Injil yang eksklusif, sebagaimana disuarakan beberapa pihak gereja melalui pendetanya yang konservatif dalam kasus di Manokwari.

 

Dewasa ini, sebagian sekolah negeri, universitas negeri, perkantoran di tanah air, termasuk di Papua, telah dan sedang terinfiltrasi pemikiran khilafatis adalah warning bahwa Muslim moderat di tanah air, bahwa persoalan keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan merupakan proyek yang belum selesai hingga detik ini.

 

Penulis: Peacebuilder di Papua dan Peneliti Centre for Muslim States and Societies the University of Western Australia (UWA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here