JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kampung (DPMPK) kota Jayapura, menggelar sosialisasi peraturan walikota Jayapura tentang pengelolaan keuangan kampung di kota Jayapura tahun 2019, yang berlangsung di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa, (18/6/2019).
Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., dalam sambutannya menjelaskan sosialisasi ini penting bagi aparatur kampung karena, alokasi dana kampung, alokasi dana desa, dan alokasi pajak yang di berikan ke kampung, untuk tahun ini di kota Jayapura kurang lebih sebanyak 115 Miliar untuk 14 kampung.
Untuk itu pihaknya berharap dengan sosialisasi ini kedepan aparatur kampung dapat lebih mengoptimalkan penganggaran alokasi dana kampung di lapangan.
“Pengalaman sebelumnya belum ada yang optimal dalam hal penganggaran alokasi dana kampung, belum optimal dalam hal penyerapan, dan belum optimal dalam hal pertanggungjawaban,” ujarnya.
Lanjutnya, hal itu terjadi karena aparatur kampung belum memahami secara teknis tentang sistem aplikasi pertanggungjawaban yang ada.Oleh karena itu penyusanan laporannya juga lambat.
Dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota juga menghimbau kepada 14 kampung yang ada di kota Jayapura untuk melihat potensi atau peluang yang ada di kampung untuk di tonjolkan dan di kembangkan.
“Dari empat bidang diantaranya, bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan bidang ekonomi, aparatur kampung harus melihat potensi kampungnya, misalnya yang di butuhkan di kampung itu adalah rumah layak huni maka itu yang di fokuskan dan  prioritaskan,” katanya dalam memberikan sambutan.
Ada tiga hal sambung Rustan, yang di instruksikan kepada masing-masing perwakilan kampung yaitu mengenai sistem pengelolaan keuangan kampung, pengadaan barang dan jasa ladang basah kampung, dan mengenai pertanggungjawaban alokasi dana kampung.
“Hal ini penting di bicarakan bagi aparatur kampung untuk mengelola dana kampung, sehingga bisa di pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang di alokasikan. Oleh karena itu sosialisasi ini penting untuk memberikan bimbingan dan pelatihan.” Ujarnya.
Sementara itu kepala DPMPK kota Jayapura, Jacobus Itaar, menyatakan
sosialisasi ini merupakan pedoman bagi 14 kampung untuk menyusun anggaran pendapatan kampung dengan baik.
Dikatakan sesuai instruksi Walikota untuk selalu tertib administrasi  dan tertib aturan, maka aparat di kampung harus menggunakan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan.
“Kita sekarang sudah mempunyai aplikasi yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP). Oleh karena itu puskesmas desa bisa menggunakan aplikasi itu agar bisa mengimput semua data mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban dengan baik,” katanya.
Dirinya mengaku saat ini belum ada dana kampung yang di cairkan, karena aparatur kampung harus menyiapkan surat pertanggungjawaban ( SPJ) dan anggaran pendapatan dan belanja kampung.
“Jadi saat ini baru 12 kampung saja yang baru masukan SPJ ke keuangan, tinggal 2 kampung yang belum menyerahkan yaitu Kampung Waena dan Kampung Koya Koso.
Kami terus akan mendorong mereka supaya terus menyelesaikan pertanggungjawaban ini,” jelasnya.
Ditambahkan, bagi kampung yang tidak menyerahkan SPJ maka sanksinya adalah pengurangan dana kampung. Karena dana ini sudah di berikan perhatian dari Walikota dan Presiden untuk dapat di manfaatkan untuk pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kampung.