Ancaman Radikalisme yang Menyusup di Indonesia Makin Berbahaya

0
95
INDONESIA (WIKITRAVEL ORG)

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Dalam laporan penelitian Setara Institute, terdapat kasus gerakan ekslusivisme agama di sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Hasil studi itu menyebutkan, ada tiga kesimpulan dan temuan utama. Pertama, gerakan eksklusivisme agama di kampus mengancam keberagaman.

“Di berbagai kampus negeri area riset, masih berkembang wacana dan gerakan keagamaan eksklusif yang tidak hanya digencarkan oleh satu kelompok tertentu, tapi beberapa kelompok,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili, dalam jumpa pers di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).

Kondisi eksklusivisme agama yang berlangsung lama di kampus itu, dikhawatirkan menjadi ancaman bagi demokrasi. Apalagi di tengah dikotomi situasi politik yang memanas. Di saat yang sama indoktrinasi terus diproduksi di tengah kampus.

Kedua, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ternyata tidak mengurangi eksklusivitas gerakan mereka di perguruan tinggi.

“Pembubaran HTI hanya menghilangkan struktur organisasi di permukaan, tapi wacana eksklusif masih terus berkembang,” jelas Halili.

Ketiga, riset Setara menunjukkan adanya peran aktor kampus dalam menyokong berkembangnya wacana gerakan eksklusivisme keagamaan di kampus.

Sepuluh kampus nasional yang menjadi bahan riset Setara Institute adalah Universitas Indonesia, Intitut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, UGM, UIN Jakarta, UIN Bandung, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Yogya dan Universitas Mataram.

Dalam acara itu seorang Narasumber dari Universitas Indonesia (UI) bernama Ade Armando dengan tegas menuding Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu motor penggeraknya.

Dengan bahasa satire dia memuji upaya kaderisasi itu, dengan maksud mengecamnya. “Tidak ada partai yang lebih hebat dari PKS,” sindir Ade.

Menurut dosen UI itu, pengkaderan tidak hanya dilakukan di kampus, tapi jauh sebelumnya telah dijajaki sejak tingkat SMA. Bahkan penelitian terbaru menyebutkan, gerakan itu sudah masuk sejak SD dan SMP. Di tingkat itu memang baru tahap penggiringan. Indoktrinasi dilakukan dengan kedok pengajaran syariat islam versi mereka.

Polisi Taliban di Tubuh KPK

Satu bulan sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berbicara soal isu perseteruan antara polisi Taliban dengan polisi India di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Neta menekankan bahwa ketegasan para pimpinan KPK diperlukan untuk menjaga soliditas KPK.

“Sekarang berkembang isu di internal (KPK), katanya ada polisi India dan ada polisi Taliban. Ini kan berbahaya. Taliban siapa? Kubu Novel (penyidik senior KPK, Novel Baswedan). Polisi India siapa? Kubu non-Novel. Perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini,” kata Neta dalam diskusi bertema ‘Bersih-bersih Jokowi: Menyoroti Institusi Antikorupsi’ di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

Menurut penafsiran seorang netizen bernama Denny Siregar, Polisi Taliban itu adalah istilah bagi gerakan kelompok kanan. Atau yang biasa disebut radikalis. Dengan pemaknaan demikian, di kubu KPK ada kelompok radikalis yang disinyalir menggunakan kekuatan lembaga super body itu, untuk mencokok lawan politik mereka. Sedangkan “kawan” mereka dibiarkan aman.

Oleh sebab itu dalam paparannya, Neta menuding KPK bermain politik. Dia menyebut KPK seolah ‘menargetkan’ orang-orang yang ada di kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 (Jokowi-Amin).

“Sejak Desember sampai bulan ini, sebagian besar target OTT KPK pendukung 01. Alasannya apa? Ya mereka yang tahu,” kata Neta.

Untuk menangkal isu yang kian santer itu, panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri rekam jejak calon yang mendaftar menjadi komisioner lembaga antikorupsi. Pansel tak ingin calon pimpinan KPK terpapar radikalisme.

“Berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungan ke sana (radikalisme),” kata Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6/2019).

Yenti mengatakan penilaian terhadap calon komisioner KPK yang mendaftar nanti dapat dilakukan dengan menggunakan tes psikologi klinis dan meminta data dari BNPT. Tes tersebut akan melihat bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme.

“Berkaitan dengan masalah psikologi, pemahaman psikologi dan bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Pansel KPK Hamdi Muluk menjelaskan bahwa BNPT adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dan data tentang ideologi radikal, sehingga lembaga tersebut ikut dilibatkan menelusuri rekam jejak para calon.

“Itu sebabnya kami minta bantuan BNPT juga untuk melakukan tracking,” katanya.

Guru Besar Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia itu mengatakan seluruh calon yang mendaftar akan diperlakukan sama. Hamdi menyatakan nantinya BNPT akan diminta untuk melihat rekam jejak para calon yang nantinya mendaftar.

“Jadi saya kira kita sudah punya komitmen yang jelas bahwa tentu Pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terpapar dari ideologi radikal itu,” ujarnya.

Pansel KPK juga meminta bantuan lembaga lainnya untuk melakukan penelusuran rekam jejak para calon komisioner, antara lain KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), PPATK, dan Mahkamah Agung.

Radikalisme di Kalangan TNI dan Masyarakat Indonesia

Secara mengejutkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Pancasila sedang mengalami pergolakan yang serius. Menurutnya, banyak pihak (termasuk Tentara Nasional Indonesia) ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam. Hal itu disampaikannya saat acara halal bihalal Mabes TNI di GOR Ahmad Yani, Cilangkap, Rabu (19/6/2019).

Berdasarkan data yang dimilikinya, Ryamizard menuturkan ada sekitar tiga persen anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah terpapar paham radikalisme. “Dan kurang lebih tiga persen, kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme,” ujar Ryamizard, di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Ryamizard mengungkapkan, alasannya menyampaikan keprihatinan tersebut di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan, agar mereka dapat membantu mengurangi, atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.

“Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.

“Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah,” ucap dia.

Data ini menambah panjang daftar pihak-pihak yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Ryamizard memaparkan, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.

“18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila,” ujarnya.

Fakta di atas itu cukup mengejutkan, mengingat tiga persen dari TNI aktif saja jumlahnya sangat banyak. Menurut penelitian Global Firepower dalam ‘2019 Strength Ranking (BETA)’, Indonesia menempati peringkat 15. Global Firepower mencatat Indonesia diestimasikan punya 800 ribu personel militer dengan 400 ribu personel aktif.

Tiga persen dari 400 ribu personel aktif itu adalah dua belas ribu orang. Ditambah dengan jumlah sel tidur teroris yang menurut data BNPT di 2018 berkisar sebelas juta orang, atau tujuh persen dari penduduk Indonesia. Kondisi itu tentu membuat Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

(Jit)

https://jokowidodo.app/post/detail/ancaman-radikalisme-yang-menyusup-di-indonesia-makin-berbahaya