Pemkab Jayapura Akui Relokasi Korban Banjir Bandang dan Longsor Terkendala Sengketa Tanah

0
251
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., saat diwawancara. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengatakan rencana relokasi perumahan bagi warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Sentani serta naiknya permukaan air Danau Sentani yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura terkendala dengan adanya sengketa tanah yang diatasnya akan dibangun rumah-rumah layak huni bagi korban.

“Kami selaku pemerintah telah siap membangun rumah-rumah bagi korban bencana yang rencana pembangunannya akan dimulai dari Kemiri Sentani,” kata Bupati Mathius saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (17/06/2019) kemarin siang.

 

 

Hanya saja, lanjut Bupati Mathius, lahan yang akan digunakan untuk memulai pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana banjir bandang dan longsor Sentani serta naiknya permukaan air danau tersebut terkendala akibat adanya sengketa kepemilikan tanah oleh tiga pihak.

Dikatakannya, tanah tersebut di sebut sebagai milik Masyarakat Adat Kampung Ifale, selanjutnya pihak berikutnya hadir dan mengklaim sebagai pemilik ulayat atas tanah itu yakni, dari suku Felle dari Kampung Yahim dan terakahir datang dari Pemerintah Provinsi Papua mengaku sebagai pemilik tanah.

Dijelaskan, dampak dari belum adanya kepastian kepemilikan atas tanah sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak memulai pembangunan rumah-rumah layak huni bagi warga korban bencana banjir dan longsor Sentani.

“Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama lembaga masyarakat adat dalam hal ini, Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut. Supaya pembangunan rumah bagi korban banjir dan longsor segera dimulai,” harapnya.

Selain itu, dirinya menambahkan, para pihak yang akan bertanggungjawab untuk membantu rumah-rumah tersebut telah siap hanya menunggu kejelasan kepemilikian tanah.

Dirinya memastikan bahwa, setelah sengketa para pihak terhadap tanah selesai maka pembangunan rumah layak huni langsung dimulai.

Bupati Mathius juga menegaskan, jika ada pihak yang merasa bahwa pergerakan pemerintah daerah lamban dalam menangani proses rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan longsor serta naiknya permukaan air danau itu supaya dapat bertanya kepada pemerintah guna mendapat penjelasan penanganan.

“Jangan berbicara diluar sana, tetapi alangkan eloknya jika para pihak yang merasa tidak puas dan menganggap pemerintah tertutup dalam penyaluran bantuan pasca banjir bandang dan naiknya permukaan air danau bagi korban. Sillahkan datang kepada kami pemerintah agar kami langsung menjelaskannya,” imbuh Bupati Mathius diakhir wawancaranya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here