Kemenkum HAM Papua Komitmen Perbaikan Kualitas Kinerja Melalui Supervisi PAGU Indikatif 2020

0
70
Pelaksanaan supervisi pagu indikatif 2020, hanyalah sarana untuk mencapai tujuan utama, perbaikan kualitas layanan dan kinerja Kemenkum HAM. Terpenting bagaimana kita mampu dan mau berubah, demikian yang diungkapkan Pelaksana Tugas, Kakanwil Kemenkum HAM Papua, Max Wambrauw ketika menutup Acara Supervisi Pagu Indikatif TA 2020, Kamis, 20 Juni 2019. Tampak saat foto bersama usai kegiatan. (Kemenkum HAM Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pelaksanaan supervisi pagu indikatif 2020, hanyalah sarana untuk mencapai tujuan utama, perbaikan kualitas layanan dan kinerja Kemenkum HAM. Terpenting bagaimana kita mampu dan mau berubah, demikian yang diungkapkan Pelaksana Tugas, Kakanwil Kemenkum HAM Papua, Max Wambrauw ketika menutup Acara Supervisi Pagu Indikatif TA 2020, Kamis, 20 Juni 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut, semenjak Rabu, 19 – 20 Juni 2019, hari ini resmi ditutup Plh Kakanwil Papua. Acara penutupan berlangsung di Ball Room Cenderawasih Metta Star Hotel, Jln Raya Sentani , kota Jayapura.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut, semenjak Rabu, 19 – 20 Juni 2019, hari ini resmi ditutup Plh Kakanwil Papua. Acara penutupan berlangsung di Ball Room Cenderawasih Metta Star Hotel, Jln Raya Sentani , kota Jayapura. (Kemenkum HAM Papua)

Dalam sambutan Kakanwil, yang disampaikan oleh  Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Papua mengatakan, Max Wambrauw yang mengatakan, bahwa tiga fokus utama Pemerintah dalam menyusun APBN 2020, yakni efisiensi belanja, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan infrastruktur.

Dikatakan lebih lanjut, supervisi Pagu Indikatif suatu pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dipandang sebagai kebutuhan nyata.

“Untuk mencapai sasaran utama kita harus memiliki kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas,” tegas Max Wambrauw (20/6)

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM pun berharap penyusunan RKA-K/L 2020 dapat mendorong kinerja Kemenkum HAM yang maksimal. Dilanjutkannya terutama, peningkatan pelayanan publik terkait penegakan hukum dan HAM manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Papua.

Pada penutupan kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pembangunan Zona Integritas (ZI) bagi dua Satker yang beberapa waktu lalu lulus nominasi Satker WBK di Jakarta. Dua Satker tersebut diantaranya Lapas Kelas II B Nabire dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, disaksikan Perwakilan Ombudsman dan Pimti Kanwil Papua.

Selain itu juga, dilakukan penandatanganan bersama tentang kesepakatan bersama arah kebijakan penganggaran tahun 2020 oleh pejabat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, diantaranya Kabid Pelayanan Hukum, Habel Way dan Kabid HAM, Yulius Manurung disaksikan Max Wambrauw sebagau atasan langsung.

Hendrik Pagiling, Kabag Program dan Humas selaku ketua Panitia mengatakan, bersyukur atas sukses terlaksananya Supervisi Pagu Indikatif TA 2020. Lantas dirinya berpesan bagi para operator agar lebih berinovatif dalam menyusun anggaran dan aktif menjalankan tugas dan fungsi secara konsisten, terarah, terukur, dan PASTI.

Hadir juga pada acara penutupan, Kepala Divisi Keimigrasian, Hermansyah Siregar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Provinsi Papua, Pejabat Eselon III & IV dilingkungan Kanwil Kemenkum HAM Papua, Operator dari seluruh Satker Pas dan Keimigrasian se Papua. (*) (LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA, Web : www.papua.kemenkumham.go.id ,Twitter : @kanwilpapua, IG : humaskemenkumhampapua,  FB : Humas Kemenkumham PAPUA, Channel Youtube : HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA )