FDS 2019 Ditiadakan : Pemkab Jayapura Ajak Masyarakat Tidak Percaya Surat  Permintaan Bantuan Dana Tanpa Kejelasan

0
459
Ilustrasi Masyarakat adat dalam sebuah FESTIVAL DANAU SENTANI tahun - tahun sebelumnya. (Amazing Papua Facebook)

Beredarnya Surat Permintaan Sumbangan FDS, Kadisbudpar Minta Pengusaha Tidak Berikan Sumbangan Kepada Pihak yang Mengaku Panitia FDS

SENTANI (LINTAS  PAPUA)  –  Satu buah surat berkop Lembaga Adat Keondofoloan Sentani yang beredar pada akhir pekan kemarin. Satu surat yang disertai dengan bukti pembayaran kitab itu, yakni permintaan sumbangan sebesar Rp 200.000 untuk mengadakan sebuah pondok pameran dan tarian adat dalam pelaksanaan iven FDS XII tahun 2019.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo. Insert: Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si. (Irfan / HPP)

Dimana, dalam isi surat itu para pengusaha yang berada di di Distrik Sentani dan Sentani Timur diwajibkan untuk memberikan sumbangan sebesar Rp. 200.000.

 

 

Dalam keterangannya di surat tersebut, sumbangan tersebut akan digunakan untuk mengadakan sebuah pondok pameran dan tarian adat yang bertempat di Khalkote, Distrik Sentani Timur pada tanggal 19-25 Juni 2019.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo meminta kepada seluruh masyarakat khususnya para pengusaha yang ada di Distrik Sentani Timur dan Distrik Sentani Kota, untuk tidak memberikan sumbangan kepada pihak manapun yang mengaku sebagai panitia Festival Danau Sentani (FDS) XII tahun 2019.

Atraksi seni budaya Papua di Festival Danau Sentani 2018. (Dok. Perwira Management)

“Kegiatan yang berhubungan dengan FDS tahun 2019 ini ditiadakan. Karena ini adalah kebijakan dari pemerintah daerah dan itu semuanya diarahkan untuk kesiapan iven PON XX tahun 2020. Sehingga nanti kegiatan FDS itu nanti mungkin akan diselenggarakan ivennya pada saat menyambut PON XX tahun 2020 mendatang,” kata Joko Sunaryo saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/6) kemarin siang.

 

 

Jika ditemui ada oknum tidak bertanggungjawab yang melakukan pungutan liar (Pungli) yang mengatakan bahwa iven FDS XII Tahun 2019 akan tetap diselenggarakan, lanjut Joko Sunaryo menyarankan,  agar masyarakat dapat segera membuat laporan kepada pihak Kepolisian untuk segera ditindak tegas.

ILUSTRASI FESTIVAL DANAU SENTANI. (Foto Ida Cesillia‎ Facebook)

“Kalau memang selama ini yang saya dengar ada pungutan liar dari oknum tidak bertanggungjawab, maka kami mohon agar pungutan itu bisa dihentikan. Dan, kepada para pengusaha yang diminta untuk menyumbang agar tidak memberikan sumbangan begitu saja. Karena itu tidak ada konfirmasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura. Kalau memang masih ada yang melakukan pungutan liar, kami sarankan agar masyarakat segera membuat laporan ke pihak Kepolisian agar dapat ditindak tegas,” tegasnya.

 

Selain itu, Joko Sunaryo menuturkan bahwa jika iven FDS XII tahun 2019 ini tetap diselenggarakan, menurutunya hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak manapun karena ini adalah program pemerintah daerah.

“Tidak ada kaitannya dengan pihak manapun yang ada di luar pemerintahan untuk menarik pungutan liar tersebut kepada setiap pengusaha yang ada di Distrik Sentani dan Sentani Timur,” tuturnya.

Soal ketiadaannya iven FDS XII pada tahun 2019 ini, Joko Sunaryo mengatakan bahwa hal ini sudah disampaikannya kepada publik melalui pemberitaan beberapa media massa baik cetak dan elektronik yang ada di Kabupaten Jayapura.

“Sudah saya sampaikan kepada publik beberapa waktu lalu dan saya pikir masyarakat juga sudah membaca itu. Jadi, apabila masih ada yang melakukan pungutan liar dan mengatasnamakan panitia FDS, kami sarankan agar masyarakat bisa langsung melaporkan hal itu kepada pihak Kepolisian untuk ditindak tegas” tukasnya.

Ilustrasi Pertunjukan tari di Festival Danau Sentani 2018. (Dok. Perwira Management)

Sementara itu ditempat terpisah, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., yang ditemui wartawan menuturkan bahwa tidak dilaksanakannya iven FDS pada tahun 2019 ini, karena saat ini Kabupaten Jayapura masih berduka pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada pertengahan bulan Maret 2019 lalu.

“Inikan masih dalam kedukaan dan tempat-tempat juga masih mengalami air pasang. Jadi, kita tidak bisa buru-buru untuk mempersiapkan itu. Tapi, kita sudah lebih kepada iven festival tahun depan,” kata Bupati Mathius.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura masih fokus pada penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor.

“Jadi, saat ini kita masih fokus untuk membenahi situasi di berbagai tempat. Kemudian juga pasca banjir ini juga kita masih harus selesaikan beberapa hal, sehingga ada agenda yang berada diluar dari rencana-rencana kita tiap tahun. Penundaan ini juga untuk mempersiapkan iven festival yang lebih baik dalam rangka menyambut PON XX tahun 2020 mendatang,” cetus Mathius Awoitauw.

“Kalau soal pungutan liar itu, kami dari pemerintah malah tidak tahu sama sekali soal itu . Kami juga minta kepada masyarakat agar jangan mudah terpancing dengan surat-surat yang tidak bertanggungjawab, kalau bisa bertanya dulu kepada Kepala Distrik ataupun instansi terkait,” pungkasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here