JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Menindaklanjuti kunjungan Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI,  Adlinsyah M Nasution,  beberapa waktu lalu, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., melalui BPKAD lakukan rapat koordinasi penertiban aset daerah (barang milik daerah) Kota Jayapura. KPK Mendorong penertiban aset Kota Jayapura seperti aset kendaraan roda dua, kendaraan roda empat dan aset tanah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Jayaputra, tampak saat mengikuti apel padi di halaman Kantor Walikota Jayapura di Entrop. (Foto Humas Setda Kota Jayapura)

“Hasil tindaklanjut penertiban aset daerah akan dilaporkan ke KPK, karena pihaknya dijadwalkan akan meninjau kembali aset Kota Jayapura pasca lebaran. KPK akan melihat aset daerah yang sudah kembali dari ASN yang sudah tidak aktif dari masing-masing instansi,” katanya membuka rapat koordinasi Optimalisasi Aset Daerah (Barang Milik Daerah) Kota Jayapura, Kamis 13 Juni 2019.

Wali Kota menambahkan,  banyak kendaraan yang belum jelas keberadaannya dari masing-masing instansi yang akan ditindaklanjuti. Wali Kota menginstruksikan seluruh aset Kota Jayapura baik dari belanja daerah (APBD) maupun hibah dari provinsi dan pemerintah pusat (kementrian), harus dicatat dengan baik status penggunaannya dan keberadaanya.

“ASN yang selesai tugas pengabdiannya di kota lalu pindah tugas ke provinsi, atau kabupaten lain yang terdekat itu harus mengembalikan aset, maka dibuatlah MoU dengan Kejaksaan Negeri Jayapura yang disaksikan KPK. Jika status keberadaan aset bergerak dan tidak bergerak belum diketahui keberadannya maka KPK akan keluarkan Surat Sita Kendaraan (SSK),” katanya.

WALI KOTA JAYAPURA, DR. BENHUR TOMI MANO, MM., SAAT MEMBUKA RAPAT KOORDINASI PENERTIBAN ASET DAERAH. (Humas Kota Jayapura)

SSK dimaksud untuk melakukan tindakan dan pengembalian aset Pemerintah Kota Jayapura. Pihaknya mengatakan tidak ada alasan untuk menahan aset daerah baik karena pengabdian yang sudah lama maupun perawatan selama dipegang oleh pemegang aset.

Hal tersebut sudah dianggarkan untuk perawatan dan biaya transportasi. Sehingga tidak menjadi alasan untuk menahan kendaraan dinas lebih lama. Biaya sudah diatur dalam DPA masing-masing instansi, aset tanah juga tidak bisa dimiliki oleh perseorangan dan harus dikembalikan ke negara. (Humas Kota Jayapura)