Pemkab Jayapura Terus Bekerja Upayakan Bantuan Bencana Tersalurkan Baik : Pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Siap Bantu 500 Unit Rumah Hunian Sementara

0
88
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si., saat memberikan keterangan kepada media. (Irfan / HPP)

Pemkab Jayapura Jawab Kritikan LSM Papua Bangkit soal Tidak Transparan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana Alam

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Dana bantuan banjir bandang dan longsor Sentani yang dikritisi oleh Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu baru-baru ini terkait pengelolaannya yang tidak jelas atau transparan. Akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si.

Suasana Bencana Pasca Banjir Bandang di Kota Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. pada tanggal 16 Maret 2019 malam. (Foto diambil dari Facebook Michael Lombat,)

Saat ditemui di ruang kerjanya, Timotius Demetouw mengatakan, bahwa penggunaan dana bantuan banjir bandang dan longsor itu sudah digunakan sesuai petunjuk.

“Jadi dalam penggunaan-penggunaan dana bantuan ini, kita (Pemerintah Kabupaten Jayapura) juga di back up dan bekerjasama dengan BPKP Provinsi Papua. Sehingga semua penerimaan dan pentunjuk itu sudah kita ikuti pentunjuk dari mereka (BPKP),” ujarnya.

Dana bantuan bencana alam ini, Timotius menyebutkan bahwa jika ada masyarakat yang merasa tidak puas dan menyampaikan rasa ketidakpuasaannya di media massa itu adalah hal yang wajar.

Timotius juga menyebutkan,  bahwa sampai saat ini Pemeritah Kabupaten Jayapura masih terus bekerja dan memutar otak bagaimana agar seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana alam pada pertengahan bulan Maret lalu itu bisa terlayani dengan maksimal. Salah satunya adalah mengupayakan hunian sementara bagi korban bencana alam tersebut.

“Kemudian yang terjadi saat ini adalah, kita di Kabupaten Jayapura ini melihat kondisi kota Sentani berdasarkan hasil survey sebenarnya tidak layak lagi ada hunian di dalam Kota Sentani yang berada di bawah kaki Gunung Cycloop. Karena rawan dengan terjadinya bencana. Nah, otomatis ini menjadi hal yang sangat menyulitkan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengambil kebijakan dalam merelokasi korban bencana tersebut,” tuturnya.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si., didampingi Ketua Tim Tanggap Darurat yang juga Kapolres Jayapura, AKBP Victor Dean Mackbon dan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Jayapura, Drs. Sumarton saat memberikan keterangan pers, di Media Center Posko Induk Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Jumat (29/3) malam lalu. (Irfan / HPP)

“Memang ada beberapa lahan yang tersedia seperti di Kemiri, disitu adalah lahan yang sekarang menjadi hutan kota. Itu juga berada dalam masalah sengketa. Dari Pihak adat sementara mengklaim lahan itu kepada Dinas Kehutanan Provinsi  Papua. Tapi oleh pihak Polres Jayapura telah difasilitasi pihak adat untuk bersama-sama mencari solusi. Jadi disini ada pihak adat dari kepemimpinan Ondofolo Jhon Suebu dan kemudian pak Ondo Ramses Felle,” tambahnya.

Karena menurutnya kedua pihak itu sampai saat ini sama-sama mengklaim tentang kepemilikan lahan. Awalnya masing-masing setuju untuk memberikan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Papua ini sebagai tempat untuk relokasi.

“Tetapi masing-masing tetap mempertahankan batas-batas mereka, karena belum ada kesepakatan itu. Itu yang mengulur waktu dalam pembangunan” jelasnya.

Beberapa potret bencana banjir bandang di Kampung Yongsu Desoyo. pada tanggal 16 Maret 2019. (Foto Istimewa)

Ia juga mengungkapkan,  bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi siap membantu untuk membangunkan 500 unit rumah yang akan dijadikan hunian tetap. Namun hanya saja Yayasan Buddha Tzu Chi membutuhkan lahan yang sudah bebas dari masalah, ‘dalam hal ini adalah yang sudah ada pelepasan adat dan punya sertifikat. Kalau persyaratan itu sudah ada, mereka jamin untuk membangun 500 unit rumah. Soal lahan ini yang sampau sekarang ini juga belum ada titik temunya,” ungkapnya.

“Itu yang sebenannya yang membuat hingga waktu terulur agak lama, selama ini Pemerintah Kabupaten Jaypura kalau kita mau lihat sebenarnya sudah memberikan perhatian yang serius dan juga memberikan dukungannya kepada masyarakat yang terdampak ini. Kita lihat saja beberapa posko yang ada ini selalu dibiayai, diberikan makan dan lain-lain supaya mereka tetap ada di berada di tempat pengusian sampai saat ini” tambahnya lagi.

Tampak Rumah Warga di Kampung Kensio, yang masih terendam luapa air Danau Sentani. Akibat Banjir Bandang membuat meluapnya air danau. (Foto Irma Sokoy)

Dijelaskannya, Pemerinta Kabupaten Jayapura sebenarnya sangat terbuka soal dana bantuan bencana, karena semua yang diberikan kepada korban itu dananta berasal dari dana bantuan itu.

“Mulai dari bantuan air bersih, peralatan yang digunakan untuk membersikan ruas jalan itu semua dari dana bencana. Jadi memang dana yang dikatakan bahwa pemerintah tipu-tipu itu sebenarnya sudah disalurkan dan pemerintah sudah terbuka untuk hal itu. Dana dari 20 sekian miliar itu sudah digunakan untuk hal-hal seperti tadi. Baik secara fisik dalam penanganan masalah infrastrukturnya, masalah pengungsi, itu sudah jalan” tukasnya.

Sekarang yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah bagaimana dapat merelokasi warga yang masih ada di tempat pengungsian pindah ke tempat yang layak. “tinggal itu, tapi sampai saat ini kami masih kesulitan di lahan, seperti yang saya sebutkan tadi” tandasnya.

Keindahan Danau Sentani. Tampak Pegunungan Cycloop sebagai mama yang memberikan kehidupan kepada masyarakat disekitarnya. (Foto Facebook Neles Monim)

Ditanyai wartawan soal kritikan yang disampaikan oleh Ketua LSM Papua Bangkit, ia mengatakan bahwa kritikan yang diberikan oleh Hengky Jokhu adalah hal yang baik dan juga menjadi salah satu bentuk masukan yang baik juga bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Kritikan ini sebenarnya bagus karena ini adalah salah satu bentuk masukan buat kami. Tapi sejauh ini mungkin mereka lihat dari luar ya, mungkin mereka lihat dari luar. Tetapi kalau mereka datang bicara dengan baik dan minta penjelasan pasti kami akan memberikan penjelasan terkait hal yang diminta dan memang hal-hal yang menyangkut uang inikan sifatnya sangat rawan dan bisa salah tafsir jika kita sampaikan tanpa ada data” jelasnya.

Oleh sebab itu ia meminta, kepada seluruh pihak yang ingin mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan dana yang digunaka itu bersumber dari mana bisa datang langsung ke OPD terkait.

Presiden RI Joko Widodo duduk bersama para pengungsi bencana banjir bandang Sentani Kabupaten Jayapura Papua yang ada di GOR Toware. (Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)

“Jadi untuk masalah keuangan sebenarnya mereka datang dan minta bukti, karena pengeluaran itu harus disertai dengan bukti. Buktinya itukan tidak mungki dimuat dalam surat kamabr ataupun media masa, paling jumlahnya saja secara global. Jadi kalau ada hal seperti itu sebaiknya mereka datang OPD yang bersangkutan yang berkaitan dengan masalah ini” tukasnya.

Presiden RI Joko Widodo duduk bersama para pengungsi bencana banji di Sentani. (ISTIMEWA)

Ia juga menuturkan, tim ini bencana yang dibentuk ini sebenarnya sudah sangat lengkap dan sudah dibagi tugasnya masing-masing.

“Tim yang menangani masalah publikasi ini adalah Dinas Kominfo jadi hal-hal yang menyangkut kegiatan ini harus di share dan di muat,  agar tidak menimbulkan presepsi lain. Jangan setelah ada kritikan keras seperti ini baru mau kerja untuk membagikan informasi terkait masalah ini, harusnya dari awal kerja terus. Jadi Dinas infokom minta datanya ke badan bencana baru di publikasikan bahwa yang masuk sekian dan yang keluar sekian, agar tidak membuat masyarakat bertanya-tanya” tutupnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)