Bupati bersama para dokter di RSUD Youwari. (Irfan/HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si, mengakui pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari yang ada saat ini tidak berada tepat di atas lahan atau tanah yang seharusnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si., saat memberikan keterangan kepada media. (Irfan / HPP)

“Memang pada saat terjadi pembangunan itu dia (gedung RSUD Youwari) tidak berada di areal yang seharusnya. Tetapi, di bangun di bawah areal tanah 10 hektar itu dan dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sudah lewat Dinas Pertanahan bekerjasama dengan BPN untuk melakukan pengukuran kembali,” terang Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (12/6/2019) kemarin sore.

Hal tersebut diungkapkannya untuk membantah pernyataan dari Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu terkait pihak LSM Papua Bangkit yang sudah membuat laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua soal tiga kasus yang dilaporkannya dan salah satunya adalah soal legalitas kepemilikan tanah yang diatasnya dibangun gedung RSUD Youwari.

Menurut Timotius, bahwa pemerintah daerah sejak jauh hari sebelum masa kepemimpinan kepala daerah saat ini yaitu Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, MS.i, telah melakukan pembebasan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari. Namun persoalan yang terjadi pembangunan gedung RSUD Youwari ini tidak berada tepat di atas tanah yang seharusnya.

Lanjutnya, setelah pengukuran baru diketahui ternyata ada dua sertifikat. Namun soal ganti rugi tanah pemerintah daerah telah menyelesaikan kewajibannya ke pihak adat. Sekarang yang menjadi persoalan kemungkinan belum ada pembicaraan dari pihak adat kepada pemegang sertifikat.

“Pembangunan yang sementara dilakukan oleh pemerintah di lahan yang sekarang itu memang di dalamnya ada sembilan (9) sertifikat nama pemilik yang ada di dalam lahan itu. Kemudian kami dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura telah inventarisir dan itu konsekuensi pemerintah untuk selesaikan persoalan tersebut,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Jayapura, kata Timotius, berkewajiban menyelesaikan segala bentuk ganti rugi baik yang sementara digunakan dan yang sudah dibebaskan, agar tidak terjadi selisih faham antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

“Dan sementara pemerintah aktif untuk lakukan itu, beberapa waktu lalu sudah lakukan kembali. Bahkan sementara ini direncanakan akan dihitung kembali berapa biaya terhadap pembangunan di luar areal 10 hektar tersebut,” tukasnya.

Untuk diketahui, penyampaian dari Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timothius J. Demetouw, S.E., M.Si,  tentang proses penyelesaian ganti rugi tanah RSUD Youwari ini buntut dari pernyataan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, yang menyoalkan legalitas kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari.

Dimana, tanah RSUD Youwari memiliki double (ganda) sertifikat kepemilikan yang diduga sengaja dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkonspirasi dengan instansi atau pejabat terkait di Pemerintah Dareah (Pemda) Kabupaten Jayapura. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here