Sekda Hanna Hikoyabi : Pemda Kabupaten Jayapura Dalam Setiap Menjalakan Tugas Selalu Diatur Undang-Undang.

SENTANI  (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan Tim Tanggap Darurat Bencana Alam Kabupaten Jayapura yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam banjir bandang dan longsor Sentani pada pertengahan Maret 2019 lalu.

Sekda Kabupaten Jayapura,  Hanna Hikoyabi,  didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura, Drs. Sumartono dan Kepaa Bidang Kedaruratan pada BPBD Kabupaten Jayapura, Kori Simbolon, saat gelar Jumpa Pers di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019) kemarin sore. (Irfan / HPP)

Tim Tanggap Darurat Bencana Alam Kabupaten Jayapura, dalam hal ini BPBD dan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dinilai sangatlah tertutup terkait dana bantuan yang masuk maupun yang telah digunakan, sempat beberapa waktu lalu dipertanyakan dan dikritik oleh LSM Papua Bangkit.

Kritikan keras dari LSM Papua Bangkit terkait kinerja pemerintah daerah ini diutarakan langsung oleh ketuanya, Ir. Hengky Jokhu.

Bahkan ada laporan dari LSM Papua Bangkit ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua terkait dengan pemerintah yang dianggap tidak becus menyelesaikan urusan legalitas kepemilikan tanah yang diatasnya RSUD Youwari berdiri dan terhadap status tanah seluas 3 hektar di Ariyauw, Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, yang tidak bisa dimanfaatkan karena pemda dianggap tidak serius dalam mengurus tanah tersebut.

Menanggapi itu, Sekda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi, S.Pd., M.KP., mengatakan, pihaknya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jayapura selalu terbuka dan juga menerima terhadap kritikan-kritikan dari rakyat. Namun baginya, kritikan tidak harus selalu memojokkan pemerintah daerah dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang tugasnya selalu diatur oleh Undang-Undang dan aturan yang ada di negara Republik Indonesia.

“Pembahasan tentang tanah untuk RSUD Youwari telah 4 kali dilakukan dan sudah rampung. Tinggal tim jasa penilai aset (appraisal) turun memberikan penilaian terhadap harga, juga terhadap objek tersebut. Jadi tinggal penyelesaian dan tidak ada masalah dari bahasan bersama dari  4 orang yang punya sertifikasi di atas tempat itu,” ujar Sekda Kabupaten Jayapura,  Hanna Hikoyabi,  didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura, Drs. Sumartono dan Kepaa Bidang Kedaruratan pada BPBD Kabupaten Jayapura, Kori Simbolon, saat gelar Jumpa Pers di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019) kemarin sore.

Jumpa pers yang digelar Sekda Hanna ini sebagai upaya klarifikasi atas kritikan dari Ketua LSM Papua Bangkit Ir. Hengky Jokhu.

Lanjut Sekda Hanna menerangkan, soal status tanah Ariyauw sertifikatnya sudah ada di bagian asset tinggal surat keterangan hibah yang telah ditanda tangani Bupati Jayapura dan tidak lama lagi tanah hibah dimaksud sudah bisa diserahkan ke pihak perhubungan untuk dimanfaatkan.

“Jadi sudah tidak ada masalah soal 2 lokasi itu, jadi itu klarifikasi dari kami perlu luruskan supaya tidak ada bola liar di luar tetapi pemerintah punya hak memberikan penjelasan kepada publik, sehingga orang tidak memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar sehingga wibawa pemerintah dijaga oleh kita semua, baik pers, masyarakat dan oleh kita semua yang mendiami tanah kenambai umbai,” terangnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura, Drs. Sumartono yang ikut mendampingi Sekda Hanna itu mengemukakan, pengeluaran untuk para korban banjir bandang mulai dari tanggap bencana, pasca bencana  termasuk pemulihan sudah mencapai 21 miliar rupiah lebih, dengan biaya pengeluaran terbesar diberikan terhadap pelayanan kepada pengungsi di darat dan danau sentani mencapai 15 milyar lebih.

“Bantuan seperti menyediakan sarana air bersih, makan minum dan pembersihan-pembersihan yang ada di kota pada saat itu seperti kota mati karena aktifitas tidak ada, dan sekarang semua sudah berjalan lancar karena kita semua bahu membahu dari pemerintah kabupaten ,provinsi , pusat di back up TNI Polri bersama – sama kita bekerja pada saat itu,” tuturnya.

Secara terbuka dan jelas dirinya menerangkan soal  pengelolaan dana donasi untuk bantuan bencana, sejak awal pihaknya  telah di dampingi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP ) Papua dan Inspektorat bahkan termasuk ikut  BNPB pusat yang sampai sekarang terus mendampingi. Jadi, pemerintah daerah sudah sangat transparan mengelola setiap donasi yang masuk ke rekening BPBD.

“yang utamanya misi kita menyelamatkan manusia supaya mereka dipulihkan kembali seperti semula, dan kendala saat sekarang kita masih ada pekerjaan yang belum kita selesaikan yaitu relokasi rumah yang hancur untuk kita pindahkan ke tempat yang baru, tapi masyarakat di kemiri tidak mau direlokasi ke tempat lain yang jauh, maunya hanya di dekat tempat mereka tinggal,” jelasnya.

Sementara itu ditempat yang sama,  Kepala Bidang Kedaruratan pada BPBD Kabupaten Jayapura, Kori Simbolon secara teknis menguraikan pihaknya dalam bekerja tidak asal-asalan dan selalu mengacu pada peraturan badan nasional penanggulangan bencana No. 2 tahun 2018 , yang mengatur soal prioritas utama dilakukan pada tahap masa darurat , dan paling utama adalah penyelamatan dan evakuasi korban.

“ selain evakuasi korban becana, gerakan pembersihan sarana prasaran juga dengan cepat kita lakukan mulai dari pagi hari demikian juga untuk bangunan fisik seperti jembatan yang rusak, dengan cepat kita bikin jembatan darurat , kemudian air bersih karena kita tahu sendiri banyak pipa yang patah jadi kita harus sediakan air besih ke tempat pengungsian dan ke tempat warga berkumpul, mengungsi dari dari rumah mereka,” jelas Kori.

Sedangkan , untuk korban meninggal dunia BPBD telah mengeluarkan dana 600 juta lebih, untuk membiayai  segala macam urusan kepada pihak rumah sakit mulai dari otopsi jenazah, penyediaan peti mati dan sampai ke pemakaman massal kepada 100 lebih korban bencana. Hingga saat ini pihaknya masih tetap memperhatikan sejumlah pengungsi di tempat pengungsian, dengan memberikan makan dan menyediakan segala kebutuhan untuk bertahan hidup.

Untuk diketahui, dalam jumpa Persnya dan untuk membuktikan kebenaran atas pernyataan pemerintah kabupaten Jayapura, Sekda menunjukkan sejumlah dokumen penting seperti berita acara kesepakatan bersama bahwa, proses pengadaan tanah seluas 13.720 M²  untuk lokasi RSUD Youwari akan diselesaikan proses ganti rugi. Juga surat pernyataan dari Bupati Jayapura telah menghibahkan 3 hektar tanah bersifat bantuan kepada Kantor Bandar Udara Kelas I Utama Sentani dalam ikatan kerjasama pengelolaan lahan parkir dan atau usaha komersial lainnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)