SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Rencana pemekaran Wilayah Tabi menjadi daerah otonomi baru (DOB), yang telah lama dibicarakan, ternyata bukan hanya sebatas wacana saja. Tetapi, rencana tersebut sebenarnya lahir dari sebuah perencanaan yang matang dan telah dirancang sejak tahun 2015 lalu oleh sejumlah pimpinan adat di Wilayah Tabi melalui sebuah Yayasan Mamberamo Tami (Mamta).

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, saat memberikan keterangannya. (Irfan / HPP)

Yayasan Mamta ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkum&HAM) Republik Indonesia dan diberi tugas oleh para pemangku kepentingan untuk menyiapkan segala hal berkaitan dengan pemekaran atau pembentukan Provinsi Tabi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, ketika memberikan keterangan pers, di HoreX Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (30/5/2019) kemarin siang.

“Saya menentang dengan tegas jika ada pihak yang menyebutkan bahwa rencana pemekaran Provinsi Tabi menjadi DOB ini baru sebatas wacana,” tutur Hengky Jokhu yang juga salah satu intelektual Tanah Tabi.

Dikatakan, perjuangan pembentukan DOB Provinsi Tabi ini terus akan berlanjut. Sebab, dengan adanya pembentukan DOB ini mampu menjawab sejumlah permasalahan di daerah ini, terutama sektor ekonomi, sektor pariwisata dan juga sektor industri.

Dirinya pun mengajak, kepada semua pihak yang bersuara mengenai pembentukan DOB Provinsi Tabi untuk memiliki niat yang tulus untuk membangun daerah, dan bukan atas dasar kepentingan politik dan kekuasaan semata.

Karena itu, lanjut Hengky Jokhu, jika motivasi pembentukan Provinsi Tabi didasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan semata, maka tentu manfaatnya hanya dirasakan oleh kelompok dan pribadi tertentu.

“Sekali-kali jangan membawa suku, ras, agama dan kelompok tertentu dalam perjuangan pemekaran Provinsi Tabi menjadi DOB, apalagi alasan pembentukan atas dasar kepentingan Orang Asli Papua (OAP) mencari jabatan dan kekuasaan,” tegas Hengky mengingatkan.

Hengky Jokhu juga menjelaskan, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang notabene adalah bagian dari Wilaya Tabi merupakan etalase terdepan dalam pembangunan Papua, sehingga untuk meningkatkan pembangunan sektor ekonomi, maka wilayah Tabi harus menjadi sebuah provinsi sendiri.

“Jangan beranggapan bahwa pembentukan DOB di Papua sepenuhnya bermuatan politik. Tapi, pembentukan DOB Provinsi Tabi ini murni untuk mendorong pembangunan perekonomian, pariwisata dan sektor industrik di daerah ini,” jelas Hengky Jokhu menutup perbincangannya. (Irf)